Bertamasya Ke Alam Ide

Latest

MOCHTAR KUSUMAATMADJA : MANUSIA YANG PERNAH SAYA KENAL DAN PEMIKIRANNYA


[1]

 Oleh:

Soetandyo Wignjosoebroto

Makalah dalam format MS-Word dapat diunduh di sini

 

Belum lama berselang,  saya memperoleh undangan  untuk ikut mengajar (lagi) ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.  Mataajaran yang ditawarkan kepada saya ialah ihwal “Hukum dan Masyarakat”.   Adapun yang mewadahi mataajaran ini ialah suatu program studi yang dinamakan “Program Studi Hukum dan Pembangunan”.  Lama saya tak mengajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, dan sayapun menjadi tak dapat menyembunyikan keheranan saya bahwa walau rezim Orde Baru sudah cukup lama berlalu tetapi “ideologi dan strategi pembangunannya di segala bidang” masih juga tersisa melekat di program kajian ilmu hukum. Read the rest of this page »

HUKUM YANG TAK KUNJUNG TEGAK: APA YANG SALAH DENGAN KERJA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI?


Diterbitkan sebagai Bab Pendahuluan dalam buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia  (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012)

Oleh:

Soetandyo Wignjosoebroto

Artikel dalam format MS-Word dapat diunduh di sini

Hukum tak kunjung tegak.  Mengapa?  Mengapa tak juga kunjung tegak?  Apa gerangan yang harus didakwa sebagai biang penyebabnya?  Mengapa di negeri jiran itu hukum dapat tegak , sedangkan di negeri sendiri tidak demikian halnya.  Tak pelak lagi, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang sine qua non bagi kelestarian kehdupan yang tertib dan yang karna itu juga membahagiakan, maka upaya harus dilakukan untuk menemukan solusi.  Tak pelak pula, langkah yang secara keilmuan terbilang strategis dan yang secara politis terbilang taktis harus segera diambil?

Mengambil langkah penyelesaian, suatu kerja pendahuluan mestilah dikerjakan.  Pertama-tama, upaya yang harus didahulukan adalah upaya untuk mengidentifikasi objek yang hendak diposisikan sebagai sasaran studi dan penggarapan, ialah ‘hukum nasional’ yang harus bisa ditegakkan dan tegak kembali itu.  Kalaupun orang tak hendak mendefinisikan ‘hukum nasional’ itu tak sebatas ‘hukum undang-undang bentukan badan legislatif semata’ tetaplah akan diketahui nanti bahwa wilayah konseptual yang tercakup dalam pengertian dan permasalahan ‘hukum nasional’ ini tak hanya akan meliputi sahihnya teks-teks perundang-undangan saja, akan tetapi juga akan masuk ke wilayah konteks-konteksnya.        Read the rest of this page »

POSITIVISME : LOGIKA SAINTISME UNTUK ILMU SOSIAL DAN ILMU HUKUM

 

Sebuah risalah ringkas,

dimaksudkan sebagai rujukan ceramah dan diskusi

tentang

“Logika Filsafat Positivisme Dalam Pembangunan Epistemologi Hukum”

dalam rangka ‘Kongres Ilmu Hukum’

diselenggarakan di Universitas Diponegoro

9-20 Oktober 2012

 

Soetandyo Wignjosoebroto

Download Makalah dalam Format MS-Word dapat diunduh di sini

 

            Saintisme adalah suatu paham (isme) falsafati yang meyakini kebenaran pernyataan bahwa pengetahuan manusia yang benar itu hanya dapat diperoleh melalui suatu metode – satu-satunya metode! – yang disebut metode sains.  Inilah metode yang harus digunakan tatkala orang melakukan pencarian (searching and researching) guna menemukan pengetahuan baru bersaranakan rasio dan sekaligus indra manusia.  Menurut paham ini, pengetahuan manusia itu baru boleh disebut benar (‘benar’ dalam arti true, danbukan right) apabila memenuhi dua syarat pembuktian ; ialah masuk akal dan terdeteksi serta teridentifikasi secara indrawi.  Yang masuk akal harus dibuktikan sebagai true knowledge berdasarkan  hasil pengamatan dan pengukuranyang indrawi, sedangkan yang teramati secara indrawi harus bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang ‘benar’ berdasarkan  prosedur logika. Read the rest of this page »

Pidato Sambutan Pada Penerimaan Yap Thiam Hien Award di Jakarta, 14 Desember 2011

Soetandyo Wignjosoebroto

Hadirin yang saya muliakan,

Assalamu’alaikum wa alaikuna warahmatullah ta’ala wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk Anda sekalian, semoga kita yang hadir dalam pertemuan hari ini selalu berada dalam lindungan Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih,

Pertama-tama ijinkanlah saya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas karunianya, mengizinkan saya dalam ujung-ujung akhir kisah hidup saya masih diberikan olehNYA suatu kenikmatan, boleh berjumpa dengan kaum muda yang bersedia menggolongkan saya ke dalam golongan mereka, ialah golongan yang tak kunjung henti mengupayakan termajukannya dan terlindunginya hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak asasi mereka yang warga sebangsa dan setanah air yang belum beruntung. Dalam hubungan ini sayapun tak boleh lupa untuk mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada para sejawat, sahabat dan kerabat yang dengan pertimbangan-pertimbangannya yang tak sekali-kali saya dugakan telah membilangkan saya ke dalam golongan human right defenders dan/atau human right educators di negeri ini dan memberikan suatu tanda penghargaan kepada saya.

Read the rest of this page »

Reorientasi Gerakan Bantuan Hukum

A Keynote Speech

PADA ACARA PELANTIKAN KETUA YLBHI (2011-2015)

 Download MS Word

Soetandyo Wignjosoebroto

27 Januari 2012

YLBHI Jakarta

Kita kini hidup dalam suatu zaman yang penuh dengan perubahan dan pergolakan, dan pada gilirannya pergolakan-pergolakan telah merupakan manifestasi datangnya berbagai  anomali secara nyata.  Itukah anomali  yang memaksa setiap insan, yang merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dan berkomitmen untuk menemukan solusi, untuk melakukan berbagai reorientasi, agar pada gilirannya dapat menemukan paradigma baru yang lebih fungsional dalam sistem kehidupan.  Dalam situasi perubahan yang sarat dengan kekisruhan-kekisruhan yang serba acak, orang memang akan mudah kehilangan arah ke mana gerangan harus melangkah.  Di sinilah bermulanya kesadaran untuk berorientasi untuk membuat assesmen apa sebenarnya yang tengah terjadi.

Pada pergolakan awal abad industrialisasi di negeri-negeri Barat, kegalauan orang di sana untuk menjawab tantangan jaman baru telah mengundang pemikiran yang nyata-nyata lebih berorientasi ke pencarian posisi pemikiran yang lebih humanis daripada yang meneruskan orientasinya ke alam Illahi.  Zaman nabi dan rasul telah lama berakhir, dan pada masa itu para biarawan dan ulama sudah sulit menjawab tantangan jaman, sekalipun ilmu hermeunetika telah dikembangkan untuk membuat tafsir-tafsir baru untuk merelevansikan petunjuk yang termuat di kitab-kitab untuk kepentingan jaman yang telah cepat berubah.  Read the rest of this page »

Permasalahan Etika Dalam Hukum: Sejauh Mana Keefektifannya Untuk Menegakkan Ketentuan-Ketentuan Perundang-undangan?

Download MS-Word

Soetandyo Wignjosoebroto

 

Manusia adalah makhluk yang demi kelestarian hidupnya – menurut imperativa kodratinya – tak dapat lain daripada hidup dalam suatu kolektia yang berketeraturan. Dikatakan dalam bahasa asing yang klasik, bahwa manusia adalah zoon politicon. Sekalipun manusia bukan satu-satunya makhluk yang bisa digolongkan sebagai zoon politicon., akan tetapi berbeda dengan makhluk zoon politicon lain yang hewani, manusia harus menata kehidupannya sendiri atas dasar karya ciptanya sendiri yang kultural, a contrario bukan yang natural. Daripenjelasan inilah datangnya kepahaman mengapa keteraturan hidup dalam kehidupan manusia itu amat digantungkan dari standar-standar perilaku yang diciptakan sendiri oleh manusia, entah secara sepihak oleh tokoh penguasanya, entah lewat kesepakatan oleh para warga dan/atau para wakilnya.

Lama sebelum datangnya kehidupan bernegara bangsa yang modern, standar-standar perilaku itu tertampakkan sebagai pola-pola pengalaman yang diikuti bersama oleh manusia sekoletiva sebagai kebiasaan atau tatacra yang praktis. Inilah yang (pertama-tama!) oleh Sumner disebut folkways. Manakala pada masanya nanti standar yang dinamakan foklways ini tidak Cuma dinilai praktis, melainkan juga sudah dipandang sebagai sesuatu yangt normatif  — dan yang oleh karena itu ‘sudah harus diikuti tanpa reserve karena hakikatnya sebagai sesuatu yang bersubstantifkan kebaikan bagi kehidupan bersama’ – maka standar perilaku seperti iyu (juga menurut Sumner) sudah mesti digolongkan ke dalam bidang mores aatu ‘moral sosial’. Moral sosial inilah yang apabila telah berhasil disosialisasikan, dan kemudian daripada itu terinternalisasi untuk mernjadi keyakinan individual, akan dikenali dengan sebutan etika. Read the rest of this page »

Tentang Kajian “Hukum dan Masyarakat” : Sebuah Pengenalan

  Download MS-Word

Soetandyo Wignjosoebroto

          ‘Hukum Dalam Masyarakat’ yang di dalam kepustakaan berbahasa Inggris diistilahi ‘Law in Society’, dan yang di dalam kurikulum berbagai program studi hukum di Indonesia sejak tahun 1980an secara salah kaprah diistilahi Sosiologi Hukum,  adalah salah satu cabang kajian tentang hukum sebagaimana adanya di dalam masyarakat.  Sebagian khlayak akademisi menggolongkan kajaian ini sebagai kajian hukum yang diperluas ufuknya, sebagian lagi hendak membilangkan cabang kajian ini ke dalam keluarga ilmu pengetahuan sosial (IPS)..  Apapun juga nomenklaturnya, kajian ini adalah suatu cabang kajian, yang seperti cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, berperhatian kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterakan diri lewat kehidupan yang tertib dan terkontrol.

          Mempunyai perhatian yang lebih khusus, yang sedikit-banyak membedakan diri dari kajian ilmu hukum yang klasik, tetapi juga membedakan diri dari cabang kajian ilmu-ilmu sosial yang lain, kajian ‘hukum dalam masyarakat’ ini hendak berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib dan berketeraturan.  Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut ‘hukum’ atau tepatnya diseyogyakan untuk disebut agak lengkap dengan istilah ‘hukum undang-undang nasional’..  Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai government’s social control.[1]

          Dalam kehidupan masyarakat pra-modern, tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif – yang oleh  sebab itu lebih cocok untuk diistilahi ‘komunitas’ (community) daripada ‘masyarakat’ (society) atau ‘masyarakat negara’ (political state) — apa yang disebut ‘hukum’ ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum di dalam ingatan warga komunitas, dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek-moyang.  Inilah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas, yang di dalam kajian sosiologi hukum sering juga disebut juga ‘hukum rakyat’, dan yang didalam ilmu hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum adat’.[2]

          Dalam perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, tatkala kehidupan bernegara bangsa menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang berskala kecil dan eksklusif, apa yang disebut hukum itu mulai menampakkan wujudnya yang tertulis.  Inilah yang disebut hukum undang-undang, yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu, dan terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana kontrol yang nyata-nyata formal sifatnya, yang oleh sebab itu akan ditunjang oleh otoritas kekuasaan negara yang berkewenangan untuk mendayagunakan sanksi.

Read the rest of this page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers