Bertamasya Ke Alam Ide

Permasalahan Etika Dalam Hukum: Sejauh Mana Keefektifannya Untuk Menegakkan Ketentuan-Ketentuan Perundang-undangan?

Download MS-Word

Soetandyo Wignjosoebroto

 

Manusia adalah makhluk yang demi kelestarian hidupnya – menurut imperativa kodratinya – tak dapat lain daripada hidup dalam suatu kolektia yang berketeraturan. Dikatakan dalam bahasa asing yang klasik, bahwa manusia adalah zoon politicon. Sekalipun manusia bukan satu-satunya makhluk yang bisa digolongkan sebagai zoon politicon., akan tetapi berbeda dengan makhluk zoon politicon lain yang hewani, manusia harus menata kehidupannya sendiri atas dasar karya ciptanya sendiri yang kultural, a contrario bukan yang natural. Daripenjelasan inilah datangnya kepahaman mengapa keteraturan hidup dalam kehidupan manusia itu amat digantungkan dari standar-standar perilaku yang diciptakan sendiri oleh manusia, entah secara sepihak oleh tokoh penguasanya, entah lewat kesepakatan oleh para warga dan/atau para wakilnya.

Lama sebelum datangnya kehidupan bernegara bangsa yang modern, standar-standar perilaku itu tertampakkan sebagai pola-pola pengalaman yang diikuti bersama oleh manusia sekoletiva sebagai kebiasaan atau tatacra yang praktis. Inilah yang (pertama-tama!) oleh Sumner disebut folkways. Manakala pada masanya nanti standar yang dinamakan foklways ini tidak Cuma dinilai praktis, melainkan juga sudah dipandang sebagai sesuatu yangt normatif  — dan yang oleh karena itu ‘sudah harus diikuti tanpa reserve karena hakikatnya sebagai sesuatu yang bersubstantifkan kebaikan bagi kehidupan bersama’ – maka standar perilaku seperti iyu (juga menurut Sumner) sudah mesti digolongkan ke dalam bidang mores aatu ‘moral sosial’. Moral sosial inilah yang apabila telah berhasil disosialisasikan, dan kemudian daripada itu terinternalisasi untuk mernjadi keyakinan individual, akan dikenali dengan sebutan etika.

Dalam kehidupan yang kini telah berubah dan tertransformasi ke wujudnya yang modern sebagai kehidupan bernegara bangsa yang modern dan yang umumnya berformat serta berskala amat luas dan berkeadaan majemuk pula, standar-standar perilaku tersebut – yang hendak difungsikan untuk mengintegrasikan seluruh kehidupan yang sudah berufuk luas ini – bukanlah dan tidaklah mungkin lagi mores berikut individualisasinya yang disebut ‘etika’ itu , apalagi yang masih bertaraf folkways. Diperlukan suatu institusi berikut organisasi baru yang bisa bekerja untuk merawat dan menjaga seluruh eksistensi dan fungsi suatu gugus standar perilaku demi kemaslahatan bersama dalam kehidupan yang sudah berformat dan berskala nasional itu. Pada tahap perkembangan inilah bermunculan upaya-upaya untuk menegaskan – atau yang dalam istilah akademiknya disebut ‘mempositifkan’ –folkways dan/atau mores dalam bentuknya yang sebagai ‘hukum perundang-undangan’.

Positivisasi membentuk ulang berbagai folkways dan/atau  mores (yang di dalam bahasa Latin klasik disebut ius) menjadi hukum undang-undang yang formal bagi kehidupan bernegara bangsa (yang di dalam bahasa Latin disebut ius constitutum atau lege) ini dilakukann oleh suatu institusi yang disebut ‘badan legislatif’. Positivisasi dilakukan dengan cara menuliskan jelas-jelas dalam bentuk statemen-statemen yang eksplisit mengenai apa peristiwa yang dinilai releven menurut norma hukumannya, dan apa pun, akibat (hukum)-nya manakala peristiwa itu terjadi (by commision) atau tak terjadi (by ommision). Positivasasi dikerjakan dengan maksud agar segala sesuatunya yang normatif itu bisa diketahui dan dilaksanakan bersama di menimbulkan silang selisih dalam ihwal tafsir dan kepahamannya.

Sayangnya, positivisasi dalam proses pembentukan undang-undang untuk menjadikan ius menemukan bentuk barunya sebagai ius condtitutum itu tak pernah berhasil untuk ikutmentranfer kandungan etisnya. Positivisasi – sesuai dengan pengertian istilahnya – memang hanya bisa menyuratkan norma-norma folkways dan mores dalam bentuk statmen-statmen yang menyatakan adanya hubungan-hubungan kausal antara peristiwa hukum atau perbuatan hukum dengan akibat hukumannya semata. Positivisasi yang dikerjakan di dalam badan-badan legislatif tidak dalam mores (dan yang mungkin pula sudah terkandung dalam folkways). Berihwal seperti itu positivisasi norma hanya akan menghasilkan statmen-statmen teknis yang mengabarkan adanya hubungan-hubungan kausal yang mekanistik antara peristiwa dan akibat.

Maka menegakkan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lalu, serta merta, hanya akan tersimak sebagai upaya yang lugas, mekanistik, teknis yang jelas-jelas kausal-behavioral semata sifatnya. Dari penjelasan inilah datangnya pahaman mengapa hukum perundang-undangan lalu gampang terkonsepkan sebagai sarana untuk mengefektifkan kontrol sosial. Sebagai sarana kontrol seperti ini, manakaladilaksanakan secara konsekuen hanya akan menyebabkan hukum perundang-undangan nasional akan serta merta berkarakter sebagai alat bengis di tangan otokrat yang lalim. Sementara itu, manakala kurang dilaksanakan secara konsekuen, hukum perundang-undangan ini akan segera saja gampang dikesan sebagai ‘macan ompong’ yang kehilanagan otoritasnya, dan – dalam frasenya yang berbahasa asing – sering dikatakan will be honoured only by its breach.

Manakala realisasi apa yang telah diundangkan agar menjadi signifikan secara sosial – yang dalam bahasa sehari-hari lebih dikenali dengan istilah ‘penegakan hukum’ – bisa lebih efektif dan tak terkesan terlalu lugas (melainkan lebih bernuansa manusiawi), maka unsur etik haruslah dihidupkan kembali dalam kehidupan hukum ditengah-tengah masyarakat yang telah terorganisasikan ke dalam struktur negara bangsa ini. Dalam pengalaman, karena hakikat pekerjaan legislasi tak lebih daripada kerja positivisasi, unsur etis ini hanya bisa dimasukkan ke dalam hidup hukum pada proses-proses implementasinya saja. Ialah di lapangan oleh aparat eksekutif dan di sidang-sidang penyelesaian kasus oleh para hakim pengacara. Inilah unsur etis dalam kehidupan hukum – yang diimbuhkan semas proses realisasi hukum tengah berjalan – yang dikenali sebagai ‘etika profesi’ (yang manakala telah dituliskan agar dapat segera dianut dengan ketaatan yang sungguh-sungguh akan dikenali sebagai kode etik profesi).

Etika – sebagaimana telah diketahui pada awal tulisan ini – adalah sesungguh-sungguhnya standar perilaku jugalah adanya. Tumbuh kembangnya lewat sosialisasi dan internalisasi akan menjadi etika (juga dalam kehidupan hukum) akan lebih bersifat dan berfungsi sebagai ‘sarana kontrol dari dalam yang lebih bersifat volunter’ daripada sebagai ‘sarana kontrol dari luar yang lebih bersifatmemaksa’. Di lapangan, ‘sarana kontrol yang bekerja dari dalam’ ini akan menyebabkan para warga masyarakat bisa memahami hukum tidak lagi dalam konsepnya sebagai ‘sarana kontrol yang serba memakaskan’ melainkan sebagai ‘norma-norma fasilitatif yang akan membantu terwujudnya kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan yang oleh karena itu sudash sepatutnya ditaati dengan semestinya.’ Sementara itu, di lapanagan pula, ‘sarana kontrol yang bekerja dari dalam’ ini akan mendorong para “hamba wet” yang namanya polisi (atau sebangsanya, sepertibanpol, satpam, dan petugas tibum) akan lebih berkeberanian secara moral untuk membuat diskresi-diskresi, dan tak lagi berwatak militeristik yang beroparadigma ‘perintah adalah perintah’.

Dalam forum-forum sidang-sidang penyelesaian sengketa, semisal di sidang-sidang pengadilan, etika akan lebih kuat mendorong para hakim dan pengacara (yang kedua-duanya harus dibilangkan dalam satu kategori sebagai the legal professionals) untuk bersedia bekerja dengan kearifan daripada dengan bersaranakan pengetahuan teknisnya yang amat legistis. Dengan kearifan, di tangan para pengadil dan para pencari keadilan, hukum akan lebih merupakan prudentia (>jurisprudence) atau geleerdgeid (>rechtsgelerdheid) daripada science (>legal science) atau sebatas wetenschap (>rechtswetenschap). Dikampus-kampus, dengan ikut memperhatikan peran etika dalam proses-proses untuk memnermaknakan hukum dalam kehidupan, kajian-kajian hukumpun akan lebih berwatak sebagai realistic jurisprudence yang Llewellian atau yang critical dan Ungerian daripada yang mekanistik Langdelian atau puritan Kelsenian.

Berpangkal dari asa kearifan etik dalam setiap upaya menyelesaikan sengketa hukum inilah bermulanya kesadaran akan kebutuhan suatu etika yang mesti dikukuhi bersama, dalam wujud positivisasinya untuk diberlakukan secara khusus dikalangan para pendayaguna hukum perundang-undangan. Itulah yang dinamakan etika yang dikodifikasikan, berlaku dikalangan para legal professionals, disebut ‘kode etik’.

3 responses

  1. siti muslichah

    Dalam forum-forum sidang penyelesaian sengketa, ada hal lain yang mempengaruhi kinerja hakim dan pengacara. sarana pengetahuan teknis legistis mutlak diperlukan. Sayangnya, semakin hakim dan pengacara menggunakan etika dan kearifannya, semakin sulit hakim atau pengacara tersebut untuk memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Maaf bila Prof Tandyo kurang berkenan dengan komentar saya. Mohon petunjuk lebih lanjut

    2 December 2011 at 14:48

  2. Surachmat

    Masalahnya kode etik pun tidak banyak membantu untuk memperbaiki kehidupan hukum di republik ini Prof. Para hamba wet itu seperti tidak peduli dengan keberadaan kode etik. Menurut saya tanpa kode etik pun, apabila hamba wet ini menyadari peran dan tanggungjawabnya dalam berhukum maka hukum akan berjalan baik.Oleh karena itu kehidupan hukum yang baik sangat ditentukan orang-orang yang memiliki tingkat pemahaman moralitas yang tinggi. Sayangnya tidak banyak orang-orang seperti itu yang menjadi operator hukum….

    2 July 2012 at 11:46

  3. terima kasih artikelnya, sangat membantu

    24 November 2012 at 11:37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s