Bertamasya Ke Alam Ide

HUKUM YANG TAK KUNJUNG TEGAK: APA YANG SALAH DENGAN KERJA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI?


Diterbitkan sebagai Bab Pendahuluan dalam buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia  (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012)

Oleh:

Soetandyo Wignjosoebroto

Artikel dalam format MS-Word dapat diunduh di sini

Hukum tak kunjung tegak.  Mengapa?  Mengapa tak juga kunjung tegak?  Apa gerangan yang harus didakwa sebagai biang penyebabnya?  Mengapa di negeri jiran itu hukum dapat tegak , sedangkan di negeri sendiri tidak demikian halnya.  Tak pelak lagi, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang sine qua non bagi kelestarian kehdupan yang tertib dan yang karna itu juga membahagiakan, maka upaya harus dilakukan untuk menemukan solusi.  Tak pelak pula, langkah yang secara keilmuan terbilang strategis dan yang secara politis terbilang taktis harus segera diambil?

Mengambil langkah penyelesaian, suatu kerja pendahuluan mestilah dikerjakan.  Pertama-tama, upaya yang harus didahulukan adalah upaya untuk mengidentifikasi objek yang hendak diposisikan sebagai sasaran studi dan penggarapan, ialah ‘hukum nasional’ yang harus bisa ditegakkan dan tegak kembali itu.  Kalaupun orang tak hendak mendefinisikan ‘hukum nasional’ itu tak sebatas ‘hukum undang-undang bentukan badan legislatif semata’ tetaplah akan diketahui nanti bahwa wilayah konseptual yang tercakup dalam pengertian dan permasalahan ‘hukum nasional’ ini tak hanya akan meliputi sahihnya teks-teks perundang-undangan saja, akan tetapi juga akan masuk ke wilayah konteks-konteksnya.       

Sungguh benar apa yang dikemukakan Lawrence Friedman (dalam bukunya The Legal System: A Social Science Perspective, 1975)  bahwa untuk kepentingan analisis teoretik, demi kedayagunaannya yang praktikal, hukum nasional itu, sebagai suatu sistem institusional, mestilah dikenalidalam tiga gatranya.  Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari.  Adalah suatu kekeliruan apabila upaya mengefektifkan bekerjanya hukum – atau yang diistilahi “menegakkan hukum” dalam perbincangan kali ini – orang yang hanya berkonsentrasi pada kerja memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangannya saja tanpa membenahi struktur organisasi yang ada pada sistem hukum nasional.  Demikian juga permasalahannya, apabila dalam kerja-kerja penegakan hukum orang hanya berkonsentrasi pada intensi kekuatan structural dan mengabaikan interpretasi kultural para insan pencari keadilan, vise versa.

Diartikan secara luas, dengan demikian upaya penegakan hukum tidak lagi harus dibataskan hanya pada kerja-kerja polisionil – yang di dalam bahasa Inggris disebut ‘legal enforcement’ –melainkan kerja mereformasi sistem hukum.  Kerja reformasi hukum inipun sudah semestinya tak cuma dibataskan pada memperbaharui hukum undang-undang semata – yang di dalam bahasa Inggris disebut legal reform, melainkan law reform.  Adapun yang tercakup dalam pengertian law reform ini, yang juga akan mencakup apa yang disebut judicial reform,  ialah seluruh proses yang dijalani untuk menelaah seluruh aspek sistem perundang-undangan yang ada, dalam rangka upaya mengefektifkan perubahan di dalam sistem hukum yang ada demi tertingkatkannya efisiensi sistem dalam fungsinya memberikan layanan kepada khalayak ramai yang tengah mencari keadilan.  .

           

Pembaharuan Substansi Hukum Perundang-Undangan

            Hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi.  Dalam kehidupan bernegara bangsa yang modern, semula hukum dibentuk atau dibuat oleh suatu badan legislatif dengan materi yang digali dari kehidupan masyarakat yang riil untuk dipositifkan sebagai aturan-aturan tertulis demi terjaganya kepastian, sebagaimana yang dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang yuris di bawah pimpinan Cambacérè dengan produknya yang terkenal dengan nama code civil de France.

Dikisahkan dalam sejarah kodifikasi hukum-hukum nasional dari negeri-negeri Barat bahwa hukum nasional — yang disistematisasikan ke dalam kitab-kitab dan diintegrasikan oleh doktrin-doktrin yang dirawat oleh seangkatan kaum profesional — itu sesungguhnya merupakan hasil positivisasi dan nasionalisasi saja dari hukum rakyat yang tradisional.   Code civil de France yang dikenali juga dengan nama Napoleonic Code, misalnya, sesungguhnyalah merupakan hasil pengkitaban resmi Coutume de Paris (1804), sebagaimana Burgerlijk Wetboek Belanda merupakan hasil pengkitaban  Oude Hollandse recht (1830)

Dari sinilah datangnya keyakinan sosiologik bahwa dengan begitu diyakinilah bahwa law is society.  Diyakini bahwa selama apa yang dipreskripsikan dalam hukum undang-undang itu masih tetap parallel secara substantif dengan apa yang berlaku dalam masyarakat selama itu tidaklah ada masalah dengan berlakunya hukum undang-undang dalam masyakarat.  Dari sinilah awal datangnya ajaran ignoratio iuris, ialah asasyang hendak menyatakan bahwa tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya undang-undang yang dibebankan kepada dirinya di muka sidang pengadilan dengan dalih bahwa ia tak pernah mengetahui adanya undang-undang itu.  Asas ajaran ini menekankan berlakunya argument, bahwa kalaupun seseorang itu tak pernah membaca  undang-undang yang dikenakan pada dirinya, dan oleh sebab itu juga tak mengetahui isinya, namun demikian dia itu toh boleh dipastikan telah mengetahui substansi undang-undang itu dari tradisi yang dianutnya, bahwa isi materi undang-undang itu toh hanya merupakan hasil positivisasi tradisi yang dianut dan telah dikeyahuinya.

Law is always society as well as society is always in the law  Tetapi, adakah selamanya demikian?  Barangkali Eugen Ehrlich itulah orangnya (Fundamental Principles of The Sociology of Law , 1975) yang pertama-tama mencatat dan menyiarkan kenyataan bahwa law is not – or not always – society; ialahapabila hukum negara yang dikenali juga sebagai hukum perundang-undangan nasional yang positif itu tidak berawal dari hukum rakyat yang hidup dalam masyarakat.  Alih-alih, hukum negara itu, walau dinyatakan resmi sebagai hukum nasional, akan tetap saja terpandang sebagai hukum asing, sebagaimana hukum Perancis tatkala diterapkan untuk penduduk Bulgovina yang mempunyai kesadaran akan berlakunya hukumnya sendiri yang hidup..

Menyadari bahwa hukum nasional yang diberlakukan lewat proses transplantasi ke masyarakat tertentu yang berbeda secara sosial-kultural itu tak selamanya dengan cepat bisa diterima penduduk setempat dan memperoleh kebermaknaannya.  Apa yang terjadi di sini selalu saja terjadinya apa yang disebut legal gaps. Ialah lebar jurang perbedaan antara apa yang dipreskripsikan oleh undang-undang dan apa yang ada di alam kesadaran warga amasyarakat tentang mana yang hukum dan mana yang bukan.  Penerapan hukum Barat ke wilayah-wilayah jajahan pada waktu yang lalu telah mengancamkan terjadinya berbagai legal gaps yang manifes dalam kenyataan bahwa law is not society, dan pada ujung-ujungnya akan menimbulkan kekacauan dalam tertib hukum kolonial.

Adalah Robert B. Seidman (The State, Law and Development , 1974) yang melaporkan kebijakan kolonial Inggris atas tanah jajahannya di Afrika, ialah untuk menerapkan doktrin rule of man dalam tatapemerintahan kolonialnya, dan bukan prinsip rule of law.  Kebijakan diambil atas dasar dalih bahwa selama ini penduduk tanah jajahan masih hidup dalam suasana tradisinya sendiri, ialah tradisi patrimonial yang lebih suka memberikan apresiasi tinggi kepada hubungan yang serba personal dengan penguasanya daripada kepada hubungan-hubungan hukum yang berkarakter impersonal.  Maka hukum undang-undang yang berasal dari suatu negeri yang dibentuk berdasarkan kondisi sosial-kultural tertentu tidaklah akan bisa diterapkan begitu saja untuk diberlakukan pada suatu kelompok penduduk yang hidup dengan suatu kesadaran sosial-kultural yang berbeda. Inilah dalil yang oleh Seidman disebut the law of the non-transferable law.

Kebijakan kolonial Inggris seperti yang terpapar di muka itu ternyata juga dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu yang lalu.  Pada tahun 1854 pemerintah Hindia-Belanda membatalkan kebijakan kesatuan hukum untuk seluruh penduduk di negeri jajahannya ini, dan akan gantinya meresmikan kebijakan penggolongan penduduk atas dua golongan, golongan zEropa dan golongan Non-Eropa, masing-masing dengan tata hukumnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan hukum mreka yang berbeda-beda. Inilah kebijakan yang lazim disebut kebijakan dualisme.  Sudah pada tahun 1840an, sebagaimana yang kelak diupayakan dengan keras oleh seorang akademikus Cornelis van Vollenhoven, seorang anggota Raad van State di pemerintahan Gubernur Jenderal di Batavia menyatakan kritiknya yang keras terhadap kebijakan kesatuan hukum yang diputuskan pemerintah dengan kata-kata, yang kurang lebih berbunyi: “bagaimana mungkin di suatu negeri yang dihuni jutaan penduduk yang memiliki tradisinya sendiri, lebih-lebih penduduk Muslim yang taat sekali kepada hukum tulisnya sendiri, dapat diterapi hukum yang dimaksudkan hanya untuk mengatur kehidupan orang Eropa.  Boleh dikhawatirkan bahwa kebijakan seperti ini akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan orang pribumi”(J. van Kan, Uit onze Codificatie, 1932).

Kebijakan dualisme yang bersejajar dengan kesadaran bahwa law is not transferable  itu ternyata tak dibenarkan oleh pemerintah nasional Indonesia yang hendak menyegerakan perubahan melalui pembangunan nasional.  Berbekalkan semangat nasionalisme yang tinggi, hukum segera saja diefektifkan as a  tool of social engineering di bawah kendali pusat untuk mempercepat jalannya pembangunan.  Semangat persatuan dan kesatuan bangsa berimbas kuat pada semangat untuk menundukkan seluruh kehidupan bangsa ke bawah satu standar perilaku yang dipositifkan sebagai undang-undang.  Rule of law dan konsep ‘negara hukum’ – untuk menggantikan secara serta merta peran ‘masyarakat hukum’ (rechtsgemeenschap ) —  telah dijadikan dasar pembenar untuk terus merealisasi ide kesatuan hukum, seolah melupakan realitas yang sebenarnya betapa masih kuatnya tradisi patrimonialisme dan rule of man menyeluruhi sistem kehidupan yang sarat dengan keragaman sosial-kultural.

Kerja Struktur Organisasi Penegakan  Hukum

            Tatkala kebijakan pembaharuan hukum perundang-undangan dilaksanakan secara drastik, dari yang mendasarkan diri pada kebijakan kolonial yang berpaham dualisme ke kebijakan nasional yang berpaham ‘sistem hukum nasional yang tunggal’, maka secara pasti jurisdiksi hukum publik menjadi kian meluas dan memperkecil wilayah jurisdiksi hukum privat.  Tertib hukum yang semula ditegakkan atas kekuatan sanksi-sanksi adat dalam hubungan-hubungan yang lebih bersifat kontraktual psikologik quid pro quo,  kini kian banyak memerlukan berbagai kekuatan sanksi hukum publik yang ditunjang oleh wibawa nasional, tak hanya yang berkarakter administratif tetapi juga yang bahkan berkarakter pidana.  Proses kriminalisasi pun lalu bermunculan sebagai konsekuensinya.  Suatu perbuatan yang pada waktu yang lalu bukan digolongkan sebagai delik, kini dibilangkan sebagai perbuatan pidana.

Perkembangan seperti ini telah menyebabkan serta merta berganda-gandanya badan-badan eksekutif dalam penegakan hukum.  Secara pasti hukum perundang-undangan nasional akan kian terstruktur dengan prosedur-prosedur yang resmi dan terjelma menjadi apa yang disebut bureaucratic atau bureaucratized law , yang ironinya justru beeseiring dengan inefisiensi dan ketidakefektifan usaha mengawal tertib kehidupan nasional.  Kian berkembang sebagai bureaucratized law kian teralienasi pula hukum undang-undang negara dari suasana sosial-kultural rakyatnya sendiri, vise versa.  Dalam kenyataan seperti itu, energi – dalam bentuk tenaga dan dana — yang diperlukan struktur kekuasaan negara, untuk melaksanakan fungsi polisionalnya untuk menegakkan hukum, akan bertambah-tambah besar.  Tanpa bisa dielakkan,  penegakan hukum nasional – bermula dari pembuatan sampai ke eksekusinya – akan berbiaya mahal, dan sekalipun demikian toh tak selamanya mampu menegakkan hukum nasional secara mutlak, dalam arti berhasil merealisasi ketaatan yang mutlak tanpa reserve (obedience); sejauh-jauhnya hanya berhasil sebatas merealisasi ketaatan yang bersifat lahiriah saja (compliance).

Diperlukannya ”energi” besar oleh organisasi eksekutif untuk mengefektifkan tegaknya hukum undang-undang salah-salah dapat mengundang datangnya anomali yang berakibat cukup serius juga.  Ialah, bahwa yang  “berenergi” akan lebih dapat banyak berbicara dalam setiap penyelesaian perkara.  Manakala  setiap apa yang disebut ‘energi’ itu sebenarnya dalam konsep bisa juga dirupakan uang, dan karena apa yang disebut uang itu bisa mendatangkan kekuatan fisikal ataupun yang nonfisikal untuk mempengaruhi jalannya proses penegakan hukum dan hak, maka  apa yang dikemukakan Marc Galanter dalam artikelnya Why The Haves Come Out Ahead (1974).dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dalam pengalaman bisa dinyatakan benar.  Mereka yang terpuruk di stratum bawah karena kemiskinannya, yang oleh sebab itu juga “berenergi” rendah akan mengalami diskriminasi yang teruk.

Mereka yang duafa tiba-tiba saja tak terlindungi oleh hukum nasional.  Kerja layanan struktur yang berfungsi sebagai penegak hukum, yang secara eksplisit juga berfungsi sebagai pelindung hak yang asasi bagi kehidupan warga, karena berbiaya mahal itu serta merta hanaya akan dimanfaatkan dan dinikmati mereka yang punya.  Pasal-pasal hukum pidana yang separohnya diundangkan untuk menjamin kebebasan dan keselamatan warga dan separohnya pula dimaksudkan untuk menjamin segala bentuk property yang dimiliki warga dari sembarang bentuk perbuatan pidana lalu tanpa dapat dielakkan menjadi penjamin hak mereka yang memang punya harta kekayaan.  Bagi mereka yang tak mempunyai apapun yang berharga, hadirnya pasal-pasal hukum undang-undang hang diperlukan untuk melindungi hak warga atas harta kekayaan serta merta lalu terpandang sebagai sesuatu yang mubazir karena takdiperlukan.

Manakala hukum dan layanan hukum lalu menjadi sekadar komoditas dan hanya bisa didayagunakan untuk mereka yang bisa membayar harganya, sedangkan yang tidak kuat bayar akan berada di luar perlindungan, maka yang akan terjadi adalah suatu disintegrasi dan datangnya bencana sosial (social disaster).   Masyarakat bukan lagi merupakan suatu sistem kehidupan yang terintegrasi berkat otoritas normatif yang beresensi moral pengontrol melainkan cuma merupakan suatu aktivitas kompetitif berebut kekuasaan demi tujuan jangka pendek yang diistilahi goal seeking oleh Talcott Parsons (1948).  Tak urung, hukum lalu bukan lagi merupakan ekspresi ‘rasa keadilan yang berakar tunjang dalam budaya warga masyarakat’ melainkan suatu instrumen teknis yang tak pernah punya ruh.

Apabila kenyataan seperti ini tak lagi boleh ditenggang terlalu lama, law reform mestilah dimaknakan pula sebagai structural reform yang tak hanya berkenaan dengan struktur organisasi eksekutif tetapi juga menjangkau apa yang disebut judiciary reform.  Pembenahan ulang tak hanya berkenaan pertama-tama dengan tatanan kerja demi tertingkatkannya efisiensi struktur demi tegaknya hukum negara per se akan tetapi juga utamanya tertingkatkannya efisiensi pemberian layanan kepada para pencari keadilan.  Kalaupun reforma struktur dalam maknanya sebagai suatu rangkaian tindakan reorganisasi badan-badan eksekutif dan yudisial harus dinyatakan sebagai langkah yang penting dan menentukan, memposisikan majelis kehormatan sebagai bagian yang punya wibawa di dalam struktur tidaklah pula boleh diabaikan.  Penegakan hukum oleh suatu organisasi ketatanegaraan yang tak punya etika yang tegak hanya akan menambah-nambah masalah saja, antara lain timbulnya sinisme dan apatisme atau malah mengundang  pembangkangan warga saja.

National Law Reform Mensyaratkan Reforma di Bidang Kultur Pula

            Realitastetap bertahannyakultur tradisional di tengah kehidupan negara baru, seperti misalnya yang teramati di Indonesia, sepertinya acap diabaikan oleh para nasionalis yang terlalu percaya bahwa kesatuan bangsa mesti dikonfigurasi oleh hadirnya kesatuan hukum.  Banyak yang lupa bahwa tradisi dan hukum lokal itu sesungguhnya telah mengakar dalam sejarah jauh lebih tua daripada hukum nasional yang hendak dikembangkan untuk menggantikannya secara serta merta.  Padahal hukum  yang tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif ini, walaupun begitu adalah sesungguhnya merupakan hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan bersitegak atas wibawa kekuasaan struktural pemerintah nasional.  Dibandingkan hukum nasional yang state law itu, hukum lokal yang folklaw — dan yang di era kolonial Indonesia dahulu diistilahi ‘hukum adat’ itu – walaupun tak mempunyai struktur-strukturnya yang politik namun kewibawaannya  jelas cukup kuat bersandar pada imperativa-imperativanya yang moral dan kultural.

Maka, tak pelak lagi, di negeri-negeri baru yang dibangun oleh bangsa baru dengan semangat kebangsan baru namun berkultur majemuk itu, apabila mengabaikan ihwal kultural yang manifes dalam wujud hukum tradisional ini, penegak hukum undang-undang akan  selalu saja menghadapi masalah.  Permasalahan akan terasa lebih serius lagi apabila undang-undang yang akan ditegakkan itu terbilang hukum publik yang bersanksi pidana, yang tak lagi dibentuk melainkan dibuat oleh badan legislatif tanpa banyak mengindahkan naskah-naskah akademik yang disiapkan oleh para peneliti untuk mengevaluasi secara prediktif daya keefektifan undang-undang yang tengah dibuat.

Mengamati dan mengomentari kenyataan serupa ini, sudah sejak lama Friedrich von Savigny mengingatkan para pembentuk kitab undang-undang Perancis dengan tulisannya dalam bentuk pamflet (1814) bahwa hukum itu tak bisa dibuat  berdasarkan rasionalitas para elit, karena pada esensinya hukum itu sebenar-benarnya berada dan terbentuk bersama kehidupan bangsa itu sendiri.  Eugen Ehrlich juga mengingatkan persoalan serupa dengan menunjukkan fakta bagaimana orang-orang di propinsi Bulgovina tetap saja mengukuhi hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum resmi yang diterapkan pengadilan-pemgadilan negara.  Dari pengalaman para pengkaji ihwal hukum dan pemerintahan kolonial yang lebih suka berangkat dari realitas daripada dari idealitas, seperti misalnya Cornelis van Vollenhoven dari Belanda, dan Robert Seidman dari Inggris,  pun mengetengahkan persoalan yang sama berikut saran kebijakan legislasi yang tak boleh menutup mata tentang gatra kultural dalam setiap upaya pembuatan dan penegakan undang-undang.

Adalah van Vollenhoven yang menyebut undang-undang itu het juristenrecht atau yang di dalam bahasaInggris disebut  lawyers’ law, yang hanya bisa dipahami rakyat apabila undang-undang itu dibentuk (bukan dibuat) berdasarkan materi hukum rakyat, nota bene hukum yang sarat dengan kandungan moral kultural, dan yang oleh sebab itu mesti digali dulu dari bumi kehidupan rakyat itu sendiri.  Hukum, apalagi yang telah berbentuk undang-undang hasil kerja badan legislatif dengan anggota-anggotanya yang tak sempat menyapa rakyat dengan kmunikasi yang intens – seperti yang dikatakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznik (1978) – akan berkarakter terlalu otonom dan tak sekali-kali bisa responsif..  Dari sinilah datangnya dalil law of the non-transferable law yang dikemukakan oleh Seidman (1978), berdasarkan data yang ia cari dan temukan serta himpun lewat penelitiannya di wilayah Anglophonic Afrika..

Telaah-telaah mutakhir dari era pasca-kolonial, seperti misalnya yang dikerjakan oleh seorang posmodernis bernama Jean-François Lyotard, tak kurang-kurangnya juga menyimpulkan permasalahan klasik yang sama dengan apa yang telah terurai di muka.  Dikatakan olehnya (, bahwa dalam situasi pascamodern yang kian majemuk dewasa ini, apa yang ia sebut la grande naration (seperti teks-teks besar yang manifes dalam bentuk hukum nasional) akan mengalami krisis dalam wujud surutnya otoritas yang dipunyainya.  Krisis terjadi karena datangnya multiplikasi teks-teks kecil (les petite narations) yang berasal dari wacana-wacana lokal pada ruang-ruang publik yang informal dan lebih berkarakter kultural.  Dari sini pulalah datangnya fenomena sosial-politik – sebagaimana yang bisa diturutkan dari sinyalemen Pauline Rosenau (1992) — bahwa dalam setiap proses penegakan hukum apa yang menjadi maksud orang-orang legislatif (the intention) yang menciptakan hukum selalu saja didekonstruksi via berbagai interpretasi oleh para pengguna hukum undang-undang itu, entah mereka itu insan-insan yang berposisi dalam jabatan struktural entah pula mereka itu berposisi di luar struktur sebagai warga komunitas biasa.

Epilog :  In summarium

            Makakalaupun banyak perbincangan akhir-akhir ini berpusar di seputar masalah yang bikin galau tentang  ‘mengapa hukum tak kunjung bisa tegak dan tak bisa ditegakkan dengan mudah dengan hasil yang baik’, pangkal masalahnya sebenarnya bukan pada masalah penegakannya itu sendiri.  Analisis teoretik sebagaimana yang dibentang-bentangkan di muka menyimpulkan bahwa kesulitan utama ialah pada kenyataan yang harus diakui, baik oleh para teretisi pengkaji maupun oleh para praktisi pelaksana, bahwa hukum undang-undang yang harus ditegakkan itu dibentuk dan dibuat berdasarkan realitas normatif –preskriptif yang berada di alam kesadaran rasionalitas para elit pembuatnya.  Ada celah selisih yang menganga besar antara intensi para penguasa pembuat kebijakan itu dengan realitas yang ada di alam kesadaran warga tentang apa yang harus disebut hukum yang adil dan apa yang bukan hukum menurut persepsi dan konsepsi rakyat.  Pemaksaan berdasarkan sanksi pidana dan tindakan ;polisionil yang dibenarkan secara sepihak berdasarkan hukum publik, yang administratif ataupun yang strafrechtelijk, hanaya akan berakhir dengan perlawanan dan/atau pembangkangan sipil, yang acapkali tak cuma bersifat simbolik melainkan sering pula bersifat fisikal.

Sudah pada tahun 1981, seorang posmodernis bernama Jurgen Habermas menyarankan tindakan komunikatif yang lebih arief dan cerdas untuk menutup celah selisih yang lebar antara the legal realities yang ada di benak para elit pembuat undang-undang yang harus ditegakkan itu dengan legal realities yang ada di alam kesadaran warga.  Dua kutub realitas yang berada di alam kesadaran yang berbeda, tentang ‘apa yang sesungguhnya harus dibilangkan sebagai  hukum’ yang harus diupayakan signifikansi sosialnya’, dengan demikian akan dapat lebih dkidekatkan.

Untuk maksud ini,  Berger  menyarankan pentingnya membuka luas-luas suatu ruang publik, yang disebut  public sphere dalam bahasa Inggris, ialah suatu forum di mana  khalayak ramai dalam rangka partisipasi politiknya berpeluang memperbincangkan banyak isyu nasional.  Hasil wacana akan bisa dikomunikasikan secara terencana dan negosiatif untuk mempengaruhi pengambilan kata putus oleh pejabat pemerintahan.  Difokuskan ke permasalahan hukum, deliberasi komukasi seperti bukannya tak mungkin akan bisa pula didayagunakan untuk mengkomunikasikan « suara rakyat » untuk mempengaruhi pengambilan kataputus yang akan berlangsung  dalam sidang-sidang legislasi yang resmi tentang hukum apa yang pantas ditegakkan dan yang mana pula yang seharusnya tidak. [***].

         


[1]  Diterbitkan sebagai Bab Pendahuluan dalam buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia  (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012),

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s