Bertamasya Ke Alam Ide

Memahami Budaya: Pentingnya Bagi Pekerja HAM

Download MS-Word 

Soetandyo Wignjosoebroto

 

            Setiap pekerja HAM – entah yang penyuluh entah yang penegak – akan diniscayakan bekerja dengan perhatiannya yang ganda: pertama perhatiannya yang penuh kepada teks dan doktrin HAM yang diterima sebagai ajaran yang berlaku universal, namun pada saat yang bersamaan iapun juga harus  mencurahkan perhatiannya yang penuh pada kondisi sosial dan kultural yang partikular sifatnya.  HAM — berikut doktrin yang menjadi dasar ajarannya — jelas kalau tak hanya eksis di ruang hampa, melainkan juga mesti dilaksanakan di suatu ruang dan tempat tertentu yang tak selamanya bersesuai dengan apa yang dideklarasikan sebagai HAM.  Apabila orang bisa mengklaim bahwa teks-teks legal HAM itu berlaku universal, namun konteks-konteks tempat nilai dan norma HAM direalisasi selalu berprakondisi sosial dan kultural yang particular.

Banyak pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pekerja HAM dengan hasil yang baik.   Namun, acapkali matadiskusi dalam kurikulum pelatihan itu lebih berkenaan dengan aturan-aturan hukum berikut doktrin-doktrinnya yang in abstracto, yang normatif sifatnya dan dengan begitu juga out of context, dan lebih jauh dari itu juga yang didasari keyakinan asumptif bahwa HAM itu bersifat universal.  Keyakinan bahwa HAM bersifat universal memang tidak keliru, sepanjang universalitas HAM itu “ditaruh” pada konsep asumtifnya yang abstrak.  Tetapi, kontroversi mengenai universalitas HAM ini mulai terjadi tatkala orang mencoba hendak menjabarkan “konsep HAM yang ideal dan mengawang di langit biru” ini ke “konsepnya yang lebih aktual dan membumi” sebagaimana tertampakkan dalam perilaku para individu wargamasyarakat  yang bersanksikan kultural dalam kehidupan mereka sehari-hari .   Persoalan konsep mengenai “hak warga yang asasi untuk hidup aman dan sejahtera” dapatlah dipaparkan berikut ini sebagai contoh.

Konsep Budaya Sebagai Konsep Yang Universal (?)

Tatkala HAM disebut-sebut – dalam deklarasi kemerdekaan Amerika (1776) — sebagai hak kodrati yang mencakup juga the right to pursuit happiness, tidaklah banyak orangnya yang  hendak berpolemik tentang pengertian happiness yang upya untuk memperolehnya dikategorikan sebagai hak yang asasi dan kodrati.  Tetapi sudah pada awal abad 19, tatkala dalam praktek penegakan HAM orang memerlukan konsep-konsep yang lebih definitif, di situlah bermulanya polemik dan kontroversi tentang apa yang disebut happy dan happiness itu.  Orang mulai sadar bahwa hadirnya universalitas itu rupanya hanya mungkin bisa diterima bersama pada tatarannya yang ideal, namun tidak semudah itu pada tatarannya yang lebih kongkrit.

Definisi ‘yang lebih partikular’ tentang konsep abstrak semacam happiness ini rupanya hanya akan didapat dengan menyimak apa yang dilakukan para individu anggota masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang mencerminkan adanya kepanggahan atau keajegan, yang di dalam istilah bahasa Inggris disebut regularity atau pattern (of behaviour)Inilah yang dikatakan oleh sejumlah antropolog budaya — khususnya dari angkatan tahun 1930an yang beraliran personality-in-culture , antara lain Ralph Linton (1893-1953) —  sebagai culture.  Lebih lanjut, Linton membedakan culture dalam pengertian ini atas dasar partisipannya, Linton menyebutkan adanya budaya yang ‘universal’ (apabila pola perilaku itu diikuti oleh seluruh warga sekolektiva), yang ‘alternatif’ (apabila diikuti warga atas dasar pilihan rasionalnya dengan mengingati situasi atau kondisinya) tertentu, dan yang ‘spesial’ apabila diikuti oleh warga dari suatu kelompok eksklusif tertentu).

Pada masa awalnya, tatkala socio-cultural pattern of behavior yang universal ini disyaratkan untuk penegakan dan pemajuan HAM dalam kehidupan nasional bangsa-bangsa Barat, persoalan yang ditimbulkan oleh realitas kemajemukan budaya tidaklah terlalu tampil ke depan.  Kalaupun ada permasalahan, intensitas dan ekstensitasnya tak seberapa, sehubungan dengan kenyataan bahwa budaya bangsa-bangsa Eropa Barat ini berkembang dari sumber asal yang sama, ialah yang Yudea-Kristiani dan Romawi.  Halnya tak lagi demikian tatkala norma HAM yang diklaim universal ini diberlakukan juga ke/untuk daerah-daerah jajahan yang ternyata tak berkultur homogen.  Kolonialisme telah menyatukan secara politis-administratif suatu wilayah yang dihuni berbagai suku dan bangsa, di Afrika atau di Asia Selatan dan tenggara, namun tak terpikir untuk menyatukan dengan segera suku-suku dan bangsa-bangsa itu ke dalam satu satuan selingkar budaya.

Banyak konstitusi dibentuk guna menjamin tegaknya negara-negara baru dengan bangsa-bangsa baru, yang bertekad membangun kehidupan politik yang baru di atas puing-puing kolonialisme, namun tak banyak arti manakala perbincangan berarah ke ihwal pengembanagan budaya nasional.  Negara-negara baru ex-tanah jajahan ini memaknakan persatuan dan kesatauan bangsa dalam maknanya yang politik, akan tetapi sungguh abai tatkala mendefinisikan kesatuan nasional sebagai kesatuan budaya.  Walhasil, yang kita temukan di negeri-negeri ini tak pelak lagi adalah universalitas HAM in abstracto sejauh berkenaan dengan hak-hak sipol, namun partikularitas HAM in concreto tatkala diperbincangkan berkenaan dengan hak-hak sosial dan budaya.

 

Mempertanyakan Universalitas HAM Di Tengah Konteks Sosial-Budaya

Berakhirnya perang dunia II, bersamaan masa dengan terbentuknya negara-negara baru oleh bangsa-bangsa baru itu, telah pula dideklarasikan (pada bulan Desember 1948) universalitas HAM dalam suatu dokumen yang selalu diperingati dari tahun ke tahun, The Universal Declarations of Human Rights.  Karena model ketatanegaraan negara-negara nasional yang baru ini ditirukan atau disadur dari model ketatanegaraan modern Eropa yang demokratik, universalitas HAM segera pula diadopsi dan dipositifkan dalam konstitusi, yang kemudian daripada itu dijadikan sebagai dasar penataan hubungan politik antara para pengemban kekuasaan pemerintahan dan warganegara yang diakui berkebebasan yang asasi untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat politik.  Akan tetapi, ….

Akan tetapi apa yang dipositifkan dalam tata perundang-undangan nasional dan apa yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari sebagai the cultural pattern of social behavior acapkali jauhlah bedanya. Terjadilah celah perbedaan yang terkadang amat lebar antara yang distandarisasikan sebagai yang berlaku universal (pada ruang lingkup nasional) dan apa yang nyatanya dijalani sebagai yang specialty sebagaimana yang dianut kelompok-kelompok etnis atau yang sectarian, yang masing-masing mempunyai tradisinya sendiri yang partikular.  Permasalahannya menjadi kian serius manakala kehidupan nasional telah melebar, meluas melampaui batas-batas teritori nasionalnya berarah ke kehidupan global.

Sudah pada tahun-tahun awal sesudah dicanangkannya Universal Declaration of Human Rights, negeri-negeri sewilayah yang bertradisi Islam melakukan pertemuan di Kairo untuk mengkritiki isi deklarasi itu, dan sekalipun pada dasarnya bisa menerima Deklarasi yang dinyatakan bersifat universal itu akan tetapi toh mempertanyakan apakah butir-butir tertentu yang berkaitan dengan persoalan ‘kebebasan beragama’ itu juga harus dinyatakan sebagai universa;.  Negeri-negeri yang mempunyai tradisi Konfusian pun mempertanyakan apakah the Asian Way dengan demikian tak lagi bisa diakui berselaras dengan HAM yang sepanjang sejarah setakat itu diperjuangkan tegaknya oleh mereka yang berasal dari negeri-negeri Barat.

Pada perkembangan konsep HAM yang awal, tatkala HAM menjadi bagian dari rasionalisme Cartesian di negeri-negeri Barat, embrio ide HAM berada pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang tahu arti kebebasan, kesetaraan dan tahu arti pentingnya penguasaan harta milik dan yang oleh sebab itu hak-hak kodratinya atas ketiga ihwal itu mesti dijamin oleh para penguasa Negara sesegera manusia sebagai makhluk kodrati itu memperoleh statusnya yang baru dalam kehidupan baru sebagai warganegara.  Namun, tatkala pada perkembangannya yang mutakhir, ialah tatkala ihwal HAM tak lagi mesti dimaknakan menurut falsafah rasionalisme Barat yang demikian itu, polemik mulai diangkat untuk menjawab persoalan, apakah HAM itu utamanya berhakikatkan ‘hak’ ataukah  ‘kewajiban’, ‘kebebasan’ ataukah ‘ketaatan dan ikatan kesetiaan’, ‘penguasaan hak milik individu’ ataukah ‘pengorbanan bagi sesama’.

Polemik menjadi kian serius tatkala kini ini umat manusia sebumi kian jauh memasuki kehidupan “di satu dunia namun yang amat beragam budaya”.   Walhasil, sepanjang polemic, universalitas HAM kian dicabar dan hanya bisa diterima “pada asasnya” saja – yang manakala diterima mestilah dengan reserve, dan dalam ihwal pelaksanaannya pun ditunutut aagar terus “didialogkan”  terlebih dahulu dengan kondisi-kondisi lokal.  Inilah keniscayaan yang lazim dinyatakan dalam bahasa Inggris sebaris, you may think globally but you must act locally.  Perjalanan globalisasi beyond nationalism yang berarah ke humanisme akan membawa orang pada kearifan bahwa universalitas HAM tidaklah bisa dideklarasikan sepihak, melainkan memerlukan dialog dan kesepakatan.  Keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai dan ajaran normatif HAM bukanlah yang bersifat distributif (dalam maknanya sebagai hasil putusan dan/atau titah sepihak yang tengah berdominasi dan mencoba berhegemoni), melainkan yang merupakan hasil dialogik dengan sifat keadilan substantif yang lebih komutatif.

Pada akhirnya, semuapun harus sadar bahwa HAM dalam maknanya yang universal dan berformat legal belum tentu berhasil mendatangkan kebaikan, keadilan dan/atau kemaslahatan, sedangkan yang bermaknakan lokal dan particular, dengan wujud meta-yuridisnya yang kultural-tradisional, belum tentu gagal mendatangkan kebaikan, keadilan dan/atau kemaslahatan.  Demikian sebaliknya: HAM dalam maknanya yang universal dan berformat legal belum tentu gagal mendatangkan kebaikan, keadilan dan/atau kemaslahatan, sedangkan yang bermaknakan lokal dan particular, dengan wujud meta-yuridisnya yang kultural-tradisional, belum tentu berhasil mendatangkan kebaikan, keadilan dan/atau kemaslahatan. Dialog untuk menciptakan “makna bersama” harus diteruskan sepanjang sejarah kebudayaan manusia, karena bagaimanapun juga nilai-nilai dan norma-norma HAM itu produk sejarah di alamnya yang fana, dan dengan begitu juga relatif sifatnya [***]

 

Catatan :  Naskah berikut ini masih berupa Draft.

Ditulis untuk bahan ceramah/diskusi; tidak untuk dikutip.

Terimakasih!

 

Comments are closed.