Bertamasya Ke Alam Ide

POSITIVISME : LOGIKA SAINTISME UNTUK ILMU SOSIAL DAN ILMU HUKUM

 

Sebuah risalah ringkas,

dimaksudkan sebagai rujukan ceramah dan diskusi

tentang

“Logika Filsafat Positivisme Dalam Pembangunan Epistemologi Hukum”

dalam rangka ‘Kongres Ilmu Hukum’

diselenggarakan di Universitas Diponegoro

9-20 Oktober 2012

 

Soetandyo Wignjosoebroto

Download Makalah dalam Format MS-Word dapat diunduh di sini

 

            Saintisme adalah suatu paham (isme) falsafati yang meyakini kebenaran pernyataan bahwa pengetahuan manusia yang benar itu hanya dapat diperoleh melalui suatu metode – satu-satunya metode! – yang disebut metode sains.  Inilah metode yang harus digunakan tatkala orang melakukan pencarian (searching and researching) guna menemukan pengetahuan baru bersaranakan rasio dan sekaligus indra manusia.  Menurut paham ini, pengetahuan manusia itu baru boleh disebut benar (‘benar’ dalam arti true, danbukan right) apabila memenuhi dua syarat pembuktian ; ialah masuk akal dan terdeteksi serta teridentifikasi secara indrawi.  Yang masuk akal harus dibuktikan sebagai true knowledge berdasarkan  hasil pengamatan dan pengukuranyang indrawi, sedangkan yang teramati secara indrawi harus bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang ‘benar’ berdasarkan  prosedur logika.

Hasil amatan setelah diidentifikasi menghasilkan pengetahuan tentang fenomena, ialah the true knowledge on what.  Sesungguhnya kerja melakukan identifikasi ini bukan hanya hasil kerja indra manusia semata.  Disini kerja akal berikut proses penalarannya telah diikutsertakan.  Ada dua asas logika yang terpakai di sini, ialah prinsip identitas dan prinsip kontradiksi.  Prinsip identitas menyatakan bahwa sesuatu fenomen itu hanya berlaku sama-sebangun dengan diri fenomen itu sendiri ; bahwa A itu = A, bahwa   bahwa kucing itu ya kucing, atau ajaran etika ya tak lain daripada ajaran etika itu sendiri.  Adapun prinsip kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu fenomen itu selalu berbeda dengan yang bukan dirinya ; misalnya, A itu bukan B, Y itu bukan X, kucing itu jelas bukan anjing, tetumbuhan bukan binatang, atau bahwa etika itu bukan logika, pasal 360 KUHP itupun tidak sama isi dengan pasal 362 KUHP,  dan last but not least jual-beli itu sewa-beli,

Identifikasi menjadi pangkalan kerja orang membuat diskripsi-diskripsi, mengembangkan konsep dan membuat klasifikasi  pada tataran abstraksi yang berjenjang.  Sementara itu, lebih jauh dari sebatas kerja-kerja ini, saintisme juga itu, juga meyakini kebenaran pernyataan bahwa di tengah kehidupan ini tidaklah apa yang disebut ‘kebetulan’.  Artinya, semua gejala yang muncul di tengah kehidupan itu pastilah punya sebab.  Berangkat dari keyakinan seperti itu, lebih lanjut dari sebatas melakukan identifikasi-identifikasi dan menyusun diskripsi, sains juga akan bekerja lebih lanjut untuk menemukan apa yang menjadi sebab terjadinya akibat.  Semua gejala yang hadir di tengah kehidupan ini diyakini merupakan akibat dari suatu gejala lain yang harus dibilangkan sebagai penyebab.  Dari sinilah saintisme mengajarkan cara kerja keilmuan yang tak hanya akan berhenti pada permasalahan diskripsi  tentang ‘the what’ tapi juga berlanjut ke per-soalan eksplanatif tentang ‘the why’ suatu ‘what yang definitif’ bisa terjadi sebagai konsekuensi logis dari ‘what definitif lain’, yang masih harus dicari (being searched and researched’) dan dipastikan/.

Hubungan sebab-akibat dicari dan ditemukan melalui metode logika juga, ialah logika bersilogisma induksi sebagai lawan balik dari logika deduksi.  Apabila logika deduksi berawal dari asas atau tesis yang berlaku umum untuk menemukan simpulaan yang khusus, dan berfunsgi sebagai pembenar atau pemberi yustifikasi, logika induksi bekerja untuk menemukan hubungan kausal atau yang korelatif antara satu fakta dengan fakta yang lain di tengah kenyataannya yang empirik alias yang positif.  Tentang cara kerja yang induktif ini, John Stuart Mill (1806-1873) mengetengahkan 5 prinsip yang ia sebut The Logics of Causation, ialah the methods of positive agreement, negative agreement, difference, concommittant variation, dan yang residues.  Kelima metode ini menjadi dasar kerja eksperimentasi, mula-mula di bidang ilmu-ilmu alam anorganik (seperti fisika dan kimia), kemudian juga juga di bidang ilmu-ilmu alam organik (seperti ilmu tetumbuhan dan ilmu hewan).  Ketertarikan untuk juga menggunakan metode sains, khususnya yang induktif ini, telah melahirkan juga kajian di bidang ilmu-ilmu supraorganisame, utamanya psikologi dan sosiologi, baik yang beraliran struktural maupun yang behavioral.

Demikianlah, sains itu pada hakikatnya adalah metode penemuan pengetahuan yang secara otoritatif harus dipandang ‘tidak keliru dan tidak palsu’, atau dengan kata lain memiliki kebenaran faktual yang relatif eksak tentang alam empirik.  Pengethuan yang betul (true) dan tidak keliru (not false) akan dapat didayagunakan untuk mengontrol secara rasional alam empirik itu.  Sains membuktikan diri tak hanya dalam hal kemampuannya sebagai ilmu pengetahuan yang berketerandalan (episteme), akan tetapi juga terapannya sebagai teknologi yang produktif untuk mendatangkan kemakmuran materiil bagi bangsa-bangsa yang mengupayakannya (techne).  Berkat sains dan teknologi ini lahirlah industrialisasi yang mendatangkan kekayaan materiil pada negara-negara bangsa yang tengah berkembang dengan amat maraknya pada abad-abad 17-18.

Keberhasilan sains dan teknologi dalam hal membangun kehidupan baru yang lebih rasional, sekular dengan segala kekayaan materinya ini telah mendorong terjadinya gerakan saintisme.  Inilah gerakan intelektual untuk mendayagunakan sains dan metodenya sebagai satu-satunya cara guna memperoleh pengetahuan yang eksak dan berketerandalan di berbagai bidang, yang pada gilirannya pengetahuan itu dipercaya akan dapat didayagunakan mengontrol jalannya proses kehidupan menuju ke kemakmuran dan kesejahteraan manusia penghuni bumi.  Tatkala kekaguman pada prestasi sains sebagai ilmu pengetahuan alam berikut hasil terapannya — yang melahirkan industri-industri penghasil kemakmuran — kian meninggi, sudah pada belahan akhir abad 18 di kalangan intelegensia Perancis tertengarai mulai adanya pemikiran-pemikiran ke arah gerakan saintisme untuk mengkaji dan menemukan solusi permasalahan sosial .  Saintisme di bidang pengkajian permasalahan sosial-kultural  di ranah yang supraorganik linilah yang kelak, bemula di Perancis,  dikenali dengan sebutan ‘positivisme’.

Tatkala pada belahan pertama abad 19, terjadi dekonstruksi struktur kehidupan Eropa pasca-perang napoleonik secara besar-besaran, yang mengundang datangnya berbagai masalah sosial-politik, positivisme dalam kajian sosial segera saja dipromosikan untuk menggantikan wacana-wacana sosial yang setakat itu masih kuat menggunakan cara pendekatan normativisme kaum moralis.  Berbeda sekali dengan metode kerja sains yang didayagunakan untuk menemu-kan apa yang betul (true) dan apa yang keliru (untrue, false), wacana moral sosial sebagai cara menemukan solusi pada banyak permasalahan sosial menggerakkan pemikiran untuk menemu-kan apa yang benar (right)dan dan apa pula yang salah (wrong).  Adalah Auguste Comte ((1798-1857) — seorang lulusan sekolah politeknik yang kemudian lebih dikenal di banyak kalangan sebagai seorang filosof — yang lewat bukunya berjudul Course De La Philosophie Positive mengetengahkan gagasan bahwa masyarakat manusia bisa dikaji, baik dalam keadaan statik maupun dinamik, dengan metode yang selama ini dikenal dalam ilmu pengetahuan alam dan hayat.

 

Positivisme: Suatu Gerakan Scientism Di Perancis Untuk Mengkaji dan

Menjelaskan Liku-Liku Kehidupan Manusia dalam Masyarakat          

Sebenarnya, satu generasi sebelum lahirnya August Comte — yang mengintroduksi metode pemikiran saintifik ke dalam peristiwa kemasyarakatan itu — seorang novelis perempuan bernama Madame Anne Louise Germaine de Staël (1766-1817) pernah mengemukakan gagasannya tentang prospek pendayagunaan cara berpikir dan bekerja ilmu fisika untuk mempelajari permasalahan sosial.  Manakala dengan metode fisika itu Perancis berhasil memperoleh banyak pengetahuan yang memungkinkan pengembangan industri dan kemudian daripada itu beroleh kemakmuran yang mendatangkan rasa damai, de de Staël memprakirakan bahwa pendayagunaan metode keilmuan fisika untuk permasalahan sosial akan dapat pula mendatangkan manfaat yang besar bagi bangsa Perancis yang pada masa itu berada pada situasi yang dikacau oleh pergolakan revolusi.

Sejaman dengan de Staël, adalah seorang bangsawan sosialis bernama Claude Henri de Rouvroy et de Saint-Simon (1760-1825) yang juga berpikiran bahwa suatu negara teknokratik dengan sebarisan industrialis yang beisa memimpin masyarakat national untuk mewujudkan kemajuan teknologik sajalh yang akan bisa memberantas kemiskinan bangsa Perancis.  Manusia saintis, dan bukan manusia gereja, itulah yang paling tepat mengendalikan organisasi kehidupan untuk memungkinkan terwujudnya masyarakat yang produktif.  Seperti de Staël, de Saint-Simon nyata pula kalau percaya bahwa terapan logika dan metode sains lebih bisa diharapkan jasanya untuk membangun masyarakat masa depan yang lebih baik.

Syahdan, melanjutkan gagasan Madame de Stael dan Henry Saint-Simon ke tahap pemikiran yang lebih bermakna, Auguste  Comte itu ;ah orangnya yang menuliskan bagaimana metode sains dapat juga didayagunakan untuk mengkaji fenomen sosial.  Comte, yang lebih mengenal matematika dan fisika, menyatakan keyakinannya bahwa konsep dan metode ilmu pengetahuan alam (yang dipakai untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar-benda anorganik yang mati) dapat juga dipakai untuk menjelaskan alam kehidupan kolektif manusia (yang, seabad kemudian, oleh Kroeber dikatakan berada pada tataran supraorganik). Kepercayaan yang diberikan kepada sains berikut logika dan metode yang dipakainya itulah yang di tangan Comte memperoleh wujudnya yang tak lagi hanya berupa angan-angan atau harapan melainkan sudah merupakan arahan metodologik yang kian jelas untuk mendayagunakan sains guna mengkaji anatomi dan faal kehidupan masyarakat.  Dari sinilah datangnya dua istilah yang dicipta oleh Comte, ialah ‘positivisme’ dan ‘sosiologi’.

Sebagaimana tradisi pemikiran yang disebut sebagai tradisi pemikiran scientism, positivisme di tangan Comte juga bertolak dari anggapan aksionatik bahwa alam kehidupan ini pada hakikatnya adalah suatu himpunan fenomen yang hadir bukan cuma karena faktor kebetulan di alamnya yang empirik. Semua fenomen, juga yang ada di tengah kehidupan masyakarakat, adalah sebuah himpunan fakta yang  berhubung-hubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang sekalipun dinamik namun juga deterministik dan mekanistik.  Di sini fenomen yang satu akan selalu dapat dijelaskan sebagai penyebab atau akibat dari fenomen yang lain.

Hubungan sebab-akibat seperti ini dikatakan berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah suatu alam objektif yang indrawi, tersimak sebagai kejadian-kejadian yang faktual dan aktual, lepas dari kehendak subjektif sesiapapun.  Dikatakanlah bahwa hubungan kausalitas antar-fenomen itu dikuasai oleh suatu imperativa alami yang berlaku universal, dan yang oleh sebab itu dapat saja berulang atau diulang, di manapun dan kapanpun asal saja syarat atau kondisinya tak berbeda atau tak berubah (ceteris paribus!).  Asal saja fenomen penyebabnya diketahui, dan kondisi tak berubah, maka terulangnya kasus akan selalu dapat saja diprakirakan atau bahkan diramalkan.  Dikatakan bahwa tak ada hebomen yang hadir secara kebetulan di tengah semesta ini.  Apapun yang tertampak hadir di tengah semesta ini selalu saja dapat dijelaskan sebab ,musababnya

.

Ditaruh sebagai objek kajian sains, kehidupan manusia dalam masyarakat itu — sebagaimana peristiwa-peristiwa yang berlangsung “seperti apa adanya” di kancah alam benda-benda anorganik atau makhluk-makhluk hayati – pun terjadi di bawah imperativa hukum sebab-akibat yang berlaku umum atau bahkan universal.  Dikatakan bahwa kehidupan manusia itu – yang individual maupun (lebih-lebih lagi!) yang kolektif – adalah selalu terlepas dari kehendak dan/atau rencana sesiapapun yang subjektif.  Imperativa hukum sebab-akibat yang berlaku umum – juga berkenaan dengan objek manusia berikut perilaku sosial mereka – ini telah menggeser paradigma ilmu sosial dari yang semula teologik dan/atau normatif ke yang saintifik menurut epistimologi positivisme Perancis yang Comtian itu.

Berpikir positivistik adalah berpikir saintifik, dan berpikir saintifik adalah berpikir nonteleologis (<teleos=berarah ke suatu tujuan yang final).  Maka, di sini terjadinya segala peristiwa sosial akan dipahamkan sebagai suatu fenomen akibat, yang secara logis mestilah dimengerti secra lugas sebagai konsekuensi adanya suatu sebab.  Dari paradigmanya yang nonteleologik seperti itu, kaum positivis tak mengenal istilah rule of man atau rule of human being atau rule of other beings” (yang supranatural sekalipun).  Dalam kehidupan alam yang dikaji oleh sains alam (yang di Indonesia disebut Ilmu Pengatehauan Alam, disingkat IPA) ataupun dalam kehidupan manusia yang dikaji oleh Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), paradigma seperti itulah yang berlaku.  Sebagaimana halnya dengan kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada  suatu hukum yang sifatnya universal dan objektif, kehidupan manusiapun selalu saja dapat dijelaskan dalam wujudnya sebagai proses-proses aktualisasi hukum sebab-akibat yang berlaku universal itu pula.  Maka ….

Maka, ini berarti bahwa setiap kejadian dan/atau perbuatan dalam kehidupan manusia – pada tatarannya yang individual sekalipun — selalu saja dapat – dan secara ontologik dan epistimologik mestilah dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional dan alami, dan yang karena itu bersifat ilmiah/scientific.  Setiap kejadian alam dan perbuatan manusia adalah sama-sama tidak dapat dijelas-jelaskan dari substansinya yang berupa niat dan tujuannya itu sendiri (yang moral-altruistik dan bahkan sering metafisikal atau metayuridis!) melainkan dari apa yang tertampakkan dalam wujud-wujudnya yang tersimak itu saja.  Mencoba menjelas-jelaskan kehadiran suatu peristiwa dari esensinya, dan tidak dari fenomen penyebabnya, adalah suatu usaha yang harus dianggap tidak ilmiah/unscientific.

 

Berpenjelasan seperti itu, kaum positivis ini sesungguhnya menganut paham monisme dalam ihwal metodologi keilmuan.  Artinya, bahwa dalam kajian sains itu hanya ada satu metode saja yang dapat dipakai untuk menghasilkan simpulan yang berkepastian dan lugas.  Itulah scientific method yang secara objektif benar untuk didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan, baik yang alam dan hayat (natural and life sciences) maupun yangsocial-cultural (social sciences).  Menurut kaum positivis ini, mempelajari perilaku benda-benda mati dalam fisika dan mempelajari perilaku manusia (yang konon mempunyai jiwa dan ruh) tidaklah perlu dibedakan.  Dua macam perilaku dalam ranah yang berbeda ini dikatakan sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat yang hanya dapat dijelaskan sebagai imperativa-imperativa yang berlaku secara universal.   Syahdan, memasuki abad 20, sebagaimana  dibuktikan dengan diselenggarakannya pertemuan ilmuwan dari berbagai kalangan disiplin sedunia di Wina pada tahun 1928, positivisme kian tampil untuk meneguhkan keyakinannya akan kebenaran monisme dalam metodologi ilmu pengetahuan.

Ditegaskan dalam pertemuan itu bahwa hanya ada satu metode untuk menemukan pengetahuan yang akan dapat diakui berkebenaran menurut tolok ilmu pengetahuan (scientific truth).  Semua upaya manusia untuk memperoleh pengetahuan yang terakui kesahihan (validity) dan keterandalannya (reliabililty) – baik itu pengetahuan tentang fenomen anorganik dan organik maupun yang tentang fenomen supraorganik (=social-kultural) mestilah mengikuti metodologi yang sama. Ialah mengikuti aturan-aturan prosedural untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomen yang “bersih” dari sembarang unsur yang bersifat evaluatif dan yang – karena tak berada di ranah indrawi yang kasatmata – lalu menjadi sulit diukur-ukur sebagai variabel.  Fenomen adalah fenomen, dan sebagai objek sains, fenomen secara nominal adalah realitas indrawi yang objektif.

Maka dalam sains yang lugas dan buta-nilai itu tidak perlulah orang mencoba-coba mempersoalkan isi kandungannya yang substantif, ialah yang normatif, etis ataupun estetis (yang mungkin saja ada pada fenomen-fenomen itu).  Dari situlah pula awal bermulanya kerisauan puak pemikir dan pengkaji sosial yang tak habis pikir bagaimana mungkin fenomen manusia bisa direduksi secara konseptual cuma merupakan perilaku-perilaku jasmaniah yang kasatmata semata?  Memang mungkin saja betul apa yang dikatakan kaum positivis, bahwa metodologi yang memungkinkan eksperimentasi — berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran yang akurat, berketerandalan dan sahih – dapat menjelaskan banyak hal mengenai objek-objek alam mati dan alam hidup yang nonmanusia.  Akan tetapi, metodologi semacam ini boleh diragukan apakah dapat menjelaskan (explaining, erklaerung), apalagi untuk lebih lanjut memahami (understanding, verstehen) secara total dan utuh perilaku manusia yang kompleks ini?  Bukankah apa yang menampak dalam perilaku dan tindakan manusia itu sebenarnya tak cuma bergatra fisikal-behavioral saja, melainkan juga berhakikat sebagai manifestasi-manifestasi itikat dan semangat, niat dan tekad?

Dari sinilah pulalah awal cabaran terhadap pemikiran kaum positivis yang selama ini  yang berparadigma saintifik-deterministik itu.  Datanglah pemikiran antitetik bahwa unsur intensi atau kehendak manusia – kalaupun bukan “kehendak” suatu dzat kekuatan supranatural yang metafisikal – haruslah ikut diperhitungkan dalam kajian-kajian yang bersangkutan dengan kehidupan manusia yang riil.  Hukum sebab-akibat yang dicoba diungkap untuk memperoleh kejelasan lewat kajian-kajian sains, dalam alam kehidupan manusia tidaklah akan berlangsung sepenuhnya di alam yang objektif yang terlepas dari kontrol manusia itu sendiri.  Pada kasus-kasusnya yang kongkrit unsur kehendak subjektif manusia akan selalu tersimak mengintervensi dan mencabar kebenaran hukum sebab-akibat (yang semula diklaim bersifat universal itu).  Pada kajian-kajian yang lebih membumi, kehidupan manusia akan menjadi lebih tertampak secara riil dalam diskripsi-diskripsi yang lebih khas, serta pula mengesankan hadir dan bekerjanya suatu kekuatan yang bersifat manusiawi, rasional dan indeterministik, dan bahkan mungkin juga yang emosional dan irrasional.

 

 

Bagaimana Perkembangan Pemikiran Positivisik Dalam Ilmu Hukum?

Kalaupun kata istilah ‘positivisme’ itu hampr selalu lekat pada nama Auguste Comte, namun, dalam bentuknya yang embrional, apa yang kemudian juga disebut the French positivism ii sebenarnya juga sudah dikenal pada masa-masa sebelumnya, seperti misalnya yang tersimak dalam ucapan dan ungkapan orang seperti Madame de Staël dan de Saint Simon.  Apa yang kemudian di Perancis selewat tulisan Comte dibikin tenar dengan sebutan ‘positivisme’, pada masa sebelumnya paham inilebih dikenal sebagai paham tunuk kemudian tentang kedayagunaan paradigma sains sebagai terobosan untuk menyelamatkan masa depan kehidupan manusia.  Sains, sebagai ilmu yang “positif”, tidak hanya bekerja dengan cara membuka pikiran untuk   mengimajinasikan teori tetapi juga dengan membuka mata untuk menyimak apa yang hadir di alam indrawi, untuk kemudian mendeskripsikan sebagai data.

Kalaupun Auguste Comte masih tergolek sebagai orok pada tahun 1800, pada tahun itu Jean Jacques Régis de Cambacérès sudah ditunjuk Napoleon untuk memimpin empat orang  juris senior guna mereformasi sistem hukum modern untuk bangsa Perancis agar hukum modern untuk bangsa Perancis lebih berkarakter “positif” , dan tak lagi berkarakter “sok moralis”  dan serba metafisik.  De Cambacérès berhasil menyelesaikan tugasnya pada tahun 1804 dan menamakan naskah yang dikitabkan olehnya ini dengan sebutan Code Civil des Français (Kitab Undang-Undang Warganegara Perancis).  Pada tahun 1807 sebutannya diubah dengan sebutan Code Napoléon,  demikepuasan ego Sang Kaisar.

Sekalipun telaah yang dilakukan terhadap Code Civil/ Napoléon ini menyimpulkan bahwa tak ada substansi baru yang dimuat di kita undang-uindang ini, namun penulisan ulang materi hukum kebiasaan Perancis yang sebelumnya dihimpun dalam apa yang dinamakan coutume de Paris itu amatlah nyata kalau lebih berkarakter “saintifik” alias positivistik.  Pertama-tama, rumusan-rumusan dalam pasal-pasalnya tak lagi bersifat normatif untuk menggambarkan adanya judgment tentang buruk-baik atau benar-salahnya suatu perbuatan melainkan tentang betul-tidaknya ada hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat perbuatan itu.  Di sini, alih-alih bicara soal right or wrong,pasal-pasal yang telah bersifat preskriptif — dan tak lagi bersifat normatif itu – nyata kalau hendak bicara soal betul-tidaknya (positively true or false)adanya hubungan antara suatu fakta (fakta hukum, iudex facti) dengan akibatnya (akibat hukum, iudex iuris).

Perhatikan misalnya salah satu pasal dalam Code Civil, sebagai contoh,yang menyatakan bahwa “la contrainte, l’erreur et la tromperie fait nulle une engagement juridique” yang turunannya juga ditemukan dalam De Nederlands Burgerlijk Wetboek yang menyatakan bahwa “dwang, dwaling en bedrog maakt een verbintenis nietig van rechtswege”.  Pasal macam ini merupakan preskripsi yang tak sekali-kali berperangai normatif.  Alih-alih, ini adalah suatu preskripsi yang menyatakan hubungan sebab akibat antara fakta hukum (pemaksaan, kesesatan dan penyesatan) dan akibat hukumnya (batalnya suatu hubungan demi hukum).

Sementara itu,  seperti halnya yang ditemukan dalam kerja logika sains, setiap unsur dalams setiap baris preskripsi – yang disebut ‘terma’ dalam logika Aristotelian – mestilah dihadirkan dalam wacana dengan identitasnya yang khusus, sesuai dengan prinsip identifikasi dan kontradiksi yang telah dikemukakan di awal pembicaraan ini.  Dwang adalah dwang, dwaling adalah dwaling, bedrog adalah bedrog, verbinteni adalah verbintenis.  Dwaling bukanlah bedrog dan verbintenis bukanlah overeenkomst, dan overspel tidaklah bisa disamakan begitu saja dengan perzinahan atau perselingkuhan.  Masing-masing harus jelas identitasnya yang membedakan identitas unsure yang lain.  Karena diskripsi identitas unsur itu dilakukan dengan bahasa, maka mengalihbahasakan diskripsi identitas suatu unsur dari bahasa yang satu ke yang lain bisa saja menimbulkan masalah, seperti contoh di muka, apakah overspel boleh dialihbahasakan menjadi perzinahan; atau pula apakah strafbaarfeit boleh dialihbahasakan menjadi ‘perbuatan pidana’ atau ‘tindak pidana’.

Lepas dari persoalan semantik dalam soalalih bahasa, masih ada satu masalah lagi yang bisa terjadi.  Ialah tatkala terjadi perbedaan pemaknaan antara pembentuk undang undang-undang (yang punya intensi tatkala menyusun hukum inabstracto)dan para hakim (yang punya kewenangan membuat interpretasi ketika membuat putusan hukum in concreto). Di sini kaum positicvis harus mulai mengakui bahwa logika saja tidak cukup.  Subjektivitas yang terbawa dalam proses interpretasi untuk mendapatkan kesamaan makna tatkala harus mengenali identitas setiap unsur dalam preskripsi akan merupakan masalah tersendiri, terlebih apabila ada jarak waktu yang panjang dan/atau celah selisih kultural antara yang punya intensi dan yang punya kewenaangan membuat interpretasi.  Ini merupakan persoalan komunikasi berikut simbol-simbol kebahasaannya, yang sebenarnya juga tidak bisa diabaikan, oleh kaum positivis yang berobsesi menomorsatukan logika dan metode sekalipun.

Yang tak pula boleh diabaikan oleh kaum legal positivist, yang boleh juga dinamai ‘kaum legis’, adalah hal berikut ini, ialah bahwa dalam logika sains itu, kecuali dikenali silogisma deduksi dikenali juga silogisma induksi.  Dalam sains, setiap tesis yang dijadikan premis mayor dalam proses deduksi hanya bisa diterima sebagai premis manakala sudah dibuktikan kebenarannya melalui proses uji yang induktif.  Dalam ilmu hukum yang dikembangkan kaum positivis, preskripsi-preskripsi yang digunakan sebagai premis mayor (atau yang di dalam  praktek peradilan lebih dikenali dengan sebutan ‘dasar hukum’) akan lebih nyata kalau dibentuk berdasarkan a normative judgment daripada berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh lewat silogisma induksi.  Hubungan sebab-akibat dalam setiap preskripsi hukum undang-undang yang difungsikan sebagai ‘dasar hukum’ boleh dibilang sebagai hubungan yang berbasis keyakinan daripada berbasis pengujian dan pembuktian di/dari alamnya yang indrawi (yang dikatakan ‘alam empirik’ oleh Hume yang orang Scot atau ‘alam positif’ menurut  Comte yang orang Perancis).

Adalah suatu konstruksi dalam alam pemikiran kaum legal positivist, bahwa keyakinan pribadi manusia orang per orang yang subjektif itu, apabila telah bisa dipertemukan dalam suatu titik kesepakatan, lewat suatu perjanjian, akan mengalami proses objektivisasi dan positivisasi.   Maka hasil kesepakatan itu akan menjadi berstatus sebagai hukum yang ruling.  Untuk mengatur kehidupan bersama, kehendak-kehendak individual yang subjektif harus ditrasnsformasi menjadi kehendak bersama,  Perjanjian dan kesepakatan adalah proses objektivisasi yang menjadikan sesuatu yang metafisik dalam sistem moral manusia orang per orang menjadi positif di alamnya yang nyata.  Teori kontrak sosial — sebagaimana yang telah diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1677, John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – adalah doktrin yang membenarkan kemungkinan terwujudnya rasa keadilan yang moral-subjektif (ius)menjadi norma keadilan yang lebih bersifat objektif dan memperoleh bentuknya yang positif (ius constitutum).  Adalah seorang positivis Inggris benama Jeremy Bentham (1748 – 1832) yang dengan ajaran utilitarianisme-nya telah melakukan langkah lebih lanjut lagi: dari yang sebatas objektivisasi dan positivisasi ke tahap pendefinisian keadilan yang semula bersifat kualitatif menjadi kuantitatif.  The greatest number of the greatest benefit.

Namun, apapun yang diupayakan kaum legal positivist – sampaipun ada juga upaya sebagian dari mereka untuk ikut menykong manifestoVienna Circle (der Wiener Kreis) dari tahun 1929 – tidaklah memberikan hasil yang memuaskan.  Inilah manifesto tentang satunya  ilmu pengetahuan berdasarkan metode saintifik yang dipakainya.  Bertolak dari paham monisme, kelompok ini mengklaim bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan lewat suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar kebenaran yang empirik.  Tak pelak lagi, [ositivisme kaum legal positivist adalah positivisme setengah hati, yang mereka samarkan dengan pernyataan bahwa metode mereka adalah metode yang lekat pada karakter dan status ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis (sic!).

Pada peralihan millennium menuju ke millinnieum ketiga Masehi, ini legal positivism yang mencoba tegak di atas tumpuan paradigma rasionalisme yang beranakkan saintisme ,  telah nyata mengalami krisisnya.  Positivisme dalam kajian hukum, sebagimana juga yang terjadi di bidang ilmu-ilmusosial, telah gagal menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.  Kelangsungan hidup legal positivism itukinitengah terancam dari dua sisi.  Yang pertama ialah sisi kaum moralis yang mencoba menghidupkan kembali aliran hukum kodrat “untuk mengubur sang pengubur” , yang di Undip ini diwakili oleh figur Prof Satjipto Rahardjo dengan paradigma hukum progressif-nya.  Yang kedua ialah sisi kaum postpositivism yang dikenali juga sebagai kaum post-structuralism, yang di Undip ini diwakili oleh diskusan-diskusan muda era posmo yang menamakan dirinya The Tjip(t)an [***]       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s