Bertamasya Ke Alam Ide

MOCHTAR KUSUMAATMADJA : MANUSIA YANG PERNAH SAYA KENAL DAN PEMIKIRANNYA


[1]

 Oleh:

Soetandyo Wignjosoebroto

Makalah dalam format MS-Word dapat diunduh di sini

 

Belum lama berselang,  saya memperoleh undangan  untuk ikut mengajar (lagi) ilmu hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.  Mataajaran yang ditawarkan kepada saya ialah ihwal “Hukum dan Masyarakat”.   Adapun yang mewadahi mataajaran ini ialah suatu program studi yang dinamakan “Program Studi Hukum dan Pembangunan”.  Lama saya tak mengajar di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, dan sayapun menjadi tak dapat menyembunyikan keheranan saya bahwa walau rezim Orde Baru sudah cukup lama berlalu tetapi “ideologi dan strategi pembangunannya di segala bidang” masih juga tersisa melekat di program kajian ilmu hukum.

Penamaan program studi ini, yang membawa-bawa kata ‘pembangunan’ yang dikerangkakan dalam kajian hukum ini, tiba-tiba saja mengingatkan saya pada suatu nama yang pernah jadi icon dalam perkembangan hukum dan ilmu hukum di negeri ini.  Siapakah dia?  Jawabnya ialah : Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, penggagas pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan nasional, baik dalam praktik pembangunan dan pembinaan hukum nasional, maupun dalam peberian arahan kurikuler pada pendidikan tinggi hukum dalam rangka penyiapan tenaga-tenaga ahli yang professional.

 

Siapakah Profesor Mochtar Kusumaatmadja Itu?

Profesor Mochtar Kusumaatmadja, sebelum datangnya masa purnabaktinya pada tahun 1999 pada usia 70a tahun, adalah Gurubesar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, suatu universitas yang berkampus di kota Bandung.  Riwayat kesarjanaannya di mulai semenjak kelulusannya sebagai sarjana hukum pada tahun 1954 dari Universitas Indonesia, sebuah universitas yang sebelumnya bernama Universiteit van Indonesië, didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda Pasca-Perang pada tahun 1947.  Setelah lulus, Mochtar melanjutkan studi ke Amerika Serikat,  atas bantuan dana  ICA (International Cooperation Administration) yang dibentuk oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk membiayai program-program pendidikan dan pelatihan yang bersifat non-militer bagi anak-anak muda dari negeri-negeri berkembang.

Sekalipun fasih berbahasa Belanda sebagaimana galibnya orang-orang seangkatannya yang pernah mengenyam pendidikan dasar pada jaman kolonial, Mochtar muda  tidak berangkat ke Eropa untuk mendalami hukum dan teori-teori hukum yang bertradisi Eropa Kontinental.   Hubungan politik antara Belanda dan Indonesia yang memburuk  pada tahun-tahun 1950an menghalangi Mochtar melanjutkan studi ke Negeri Belanda.  Akan gantinya, dia melawat ke Amerika untuk mencatatkan diri sebagai mahasiswa Yale University, belajar di tempat itu sampai tamatnya pada tahun 1955 dengan gelar Ll.M.  Teori-teori hukum para pemikir Amerika yang cenderung lebih pragmatik daripada filosofik mulai dikenal olehnya, antara lain pemikiran  Roscoe Pound yang berbasis teori fungsional yang marak pada masa itu, sebagaimana yang dikemukakan Robert K. Merton[2] atau yang diaplikasikan Harry Bredemeier ke dalam teori hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai mechanism of integration[3].  Sekalipun Mochtar bukan sekali dua kali menceriterakan perkenalan dan pertemuannya dengan seorang filosof yang terkemuka dari Yale dan Harvard bernama Filmer Stuart C. Northrop (1893-1992), namun pemikiran Northrop tampaknya tak terlihat mengesan dalam tulisan-tulisan Mochtar.

Belajar di Amerika Serikat, pada usianya yang masih relatif muda, Mochtar terdedah  pada permasalahan  hubungan internasional dan terlibat dalam berbagai aktivitas diplomatik.  Pada tahun 1958, selepas studinya di Yale, sampai tahun 1961 Mochtar ikut mewakili  Indonesia pada UNCLOS (United Nations Conference on the Law of the Sea) yang pertama (yang berakhir dengan diterimanya  4 (empat) kesepakatan internasional).  Dalam persoalan perundingan hukum laut ini, peran Mochtar harus diakui cukup banyak dan bermakna, khususnya dalam penetapan  batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia.  Mochtar tampaknya bangga akan perannya, bersaranakan keahlian diplomasi dan hukumnya,  membantu Indonesia mendapatkan tambahan teritori jutaan kilometer persegi luasnya, berikut kekayaan-kekayaan bumi yang terkandung di dalamnya.

Kembali  ke dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, Mochtar menyumbangkan waktu dan tenaganya  ke Universitas Padjadjaran yang baru didirikan pada tahun 1957.  Di samping mengajar, Mochtar menulis disertasinya  dalam bidang hukum internasional, yang diselesaikan pada tahun 1962 dengan gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran.   Pada tahun itu juga, Mochtar – seperti yang dialami beberapa sejawatnya dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Airlangga —  diberhentikan perannya sebagai dosen fakultas atas perintah Presiden Soekarno, bersebab dari sikapnya yang berseberangan dengan kebijakan politik presiden yang dikemukakan pada tahun 1959 dengan sebutan“Manifesto Politik:  Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia”, berakronim Manipol-Usdek’.

Meninggalkan Indonesia setelah masa itu untuk memperdalam ilmu hukum internasional, Mochtar kembali setelah berakhirnya kekuasaan Soekarno.  Karier akademik dan kariernya di bidang hukum  dan pemerintahan seperti memperoleh jalan lapang di bawah pemerintahan Soeharto.  Sebagai orang yang mempunyai pengalaman yang amat berharga dalam percaturan hukum internasional dan juga dalam dedikasinya dalam pendidikan hukum, sudah pada akhir dasawarsa 1960an dan awal dasawarsa 1970an kegiatan Mochtar tidak lagi terbatas di lingkungan Universitas Padjadjaran.  Perhatiannya yang besar pada pendidikan hukum telah membawanya ke posisi sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum yang beranggotakan 7 Fakultas Hukum yang diunggulkan sebagai fakultas terkemuka di negeri ini.

Berkat hubungannya yang baik dengan pusat-pusat kajian hukum di luar negeri, antara lain dengan International Legal Center, telah membawa pengaruh juga pada peran penting Mochtar — dalam kedudukannya sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) — untuk menempatkan sejumlah mahasiswa kandidat doktor Amerika di Fakultas-Fakultas Hukum anggota Konsorsium yang bersedia menerima dengan menyiapkan mitra kerjanya.  Yang saya ketahui, suami isteri June dan Ron Katz diperbantukan di Universitas Padjadjaran, dan Neil Hamilton diperbantukan di universitas Airlangga.

Ketika Presiden Soeharto  mengangkatnya sebagai Menteri Kehakiman (1974-1978) dan Menteri  Luar Negeri (1978-1988), posisi barunya itu tak hanya mengukuhkan dirinya sendiri dalam struktur politik nasional akan tetapi berimbas positif juga pada kehidupan Konsorsium Ilmu Hukum yang dipimpinnya.  Dengan anggaran Departemen Kehakiman, Fakultas-Fakultas Hukum Hukum Fakultas-Fakultas Hukum anggota Konsorsium mulai aktif menyelenggarakan banyak seminar dan penelitian-penelitian dalam rangka membantu  Badan Pembinaan Hukum Nasional, suatu organ dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang diberi peran penting oleh Mochtar sebagai dapur perundang-undangan dengan menyiapkan berbagai naskah akademiknya.  Secara periodik, konsorsium bersidang, umumnya di Jakarta atau di Bandung  untuk menyempurnakan isi kurikulum pendidikan hukum dan mengontrol pelaksanaannya.  Sekalipun ada yang memepertanyakan, apakah sebenarnya Konsorsium ini bekerja untuk kepentingan Fakultas Hukum anggotanya, ataukah bekerja untuk kepentingan Departemen, Mochtar tetap berkukuh bahwa semua itu untuk kepentingan Fakultas Hukum sendiri, dengan fasilitas Departemen.

Memang benar kata orang, bahwa barang siapa mengendalikan dananya, dialah yang akan mengendalikan lembaganya.   Pertama-tama, karena penyandang dananya adalah Mochtar, tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai Menteri akan tetapi juga sebagai Gurubesar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, maka kebijakan-kebijakan Mochtar itulah yang menjadi rasionale seluruh kerja.  Dari masa kepemimpinan Mochtar inilah datangnya kebijakan mengontrol standar pendidikan hukum di Indonesia dengan penyusunan kurikulum minimum yang harus ditaati.  Ada dua kebijakan dasar pengajaran dan pendidikan hukum atau ilmu hukum yang dalam perkembangannya difungsikan sebagai arahan.    Pertama, pengajaran dan pendidikan hukum mestilah ditujukan untuk  memajukan kedayagunaan hukum untuk kepentingan kerja-kerja praktis sehari-hari kaum professional.  Sementara itu, secara teoretis dan politis, hukum harus bisa didayagunakan untuk kepentingan pembangunan.

Mengenai  kebijakan yang pertama, realisasinya tampak antara lain dalam agenda kerja Konsorsium yang berarah ke dicapainya kesepakatan mengenai  kelulusan mahasiswa hukum yang tak lagi mensyaratkan penulisan skripsi; akan gantinya sebelum lulus, mahasiswa diuji kemampuannya untuk membuat legal report dan juga pernah aktif dalam praktikum moot court.  Dengan demikian kian jelas bahwa pengajaran dan pendidikan hukum telah lebih diarahkan ke penyiapan dalam jangka pendek untuk mendapatkan pekerja-pekerja hukum yang trampil dalam penanganan perkara-perkara hukum, dan kurang berarah ke pendidikan yang lebih mendasar, yang dalam jangka panjang akan dapat   menghasilkan calon-calon  intelektual  hukum yang bisa bekerja dalam ranah pemikiran kritis untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi hukum nasional.

Mengenai kebijakan yang kedua, realisasinya tampak dalam upaya konsorsium untuk memfungsionalisasikan pengajaran dan pendidikan hukum untuk mensukseskan pembangunan ekonomi.  Di bawah kebijakan ini, yang sebenarnya bisa dilacak kembali ke posisi Mochtar pada waktu itu sebagai Menteri Kehakiman yang menerima amanah untuk mensukseskan pembangunan bersaranakan hukum, dikembangkanlah apa yang disebut ‘Teori Hukum Pembangunan” dengan pemberian dasar yang rasional kepada fungsi hukum dalam struktur kehidupan bernegara ini sebagai ‘tool  of social engineering’.   Teori atau konsep ‘law is a tool of social engineering’, bahkan frase ini, diketahuilah berasal dari ajaran Roscoe Pound dari karya-karya tulisnya lebih dari seabad yang lalu, yang berbasis pada paradigma yang diterima para sosiolog hukum pada masa itu bahwa hukum adalah kontrol sosial yang dikelola oleh negara.  Sejak saat itulah, hinggapun kini, kurikulum pendidikan hukum masih terisi oleh ajaran teori ‘law is a tool of social engineering’ dalam kerangka fungsinya sebagai  kontrol teknokratik demi suksesnya pembangunan.

 

Mochtar Kusumaatmadja Yang Saya Kenal.

            Saya mengenal Prof Mochtar Kusumaatmaja pada tahun-tahun di sekitar tahun 1970, ialah tatkala saya masih mengajar sebagai tenaga pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.  Sebagai tenaga pengajar di fakultas tersebut saya didudukkan sebagai Anggota Pengganti Konsorsium Ilmu Hukum pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.  Sebagai anggota yang ikut mewakili Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam pertemuan-pertemuan konsorsium itu saya bukan hanya sekali dua kali saja bertemu dan secara berangsur mengenali pribadi dan jalan pikiran ketua konsiorsium periode itu, ialah Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja.

Bagi saya, Mochtar adalah seorang intelektual yang berkepribadian menarik.  Wajahnya yang selalu cerah dan sosoknya yang selalu bergerak bebas, dengan tampilannya yang “seperti apa adanya”, mengesankan hadirnya suatu kepribadian yang terbuka dan bersahabat.   Kepemimpinannya dalam organisasi konsorsium beraura otoritatifnya seorang patron yang berdedikasi memajukan pendidikan dan karier hukum bagi para pengikutnya, berarah ke terbentuknya generasi ahli hukum yang baru, yang berkemampuan memfungsikan hukum sebagai faktor sentral dalam proses modernisasi.  Dalam masalah ini, seperti yang saya dengar dan catat, Mochtar pernah berkata dengan suara manatap (ketika dia mengetahui bahwa saya bukan seorang sarjana hukum, dan alih-alih menyangkanya saya ini “seorang lulusan IKIP”), bahwa  “seorang ahli hukum itu bisa kerja dan cakap mengerjakan apa saja, … kerja jadi pengacara pun bisa”.

Sebenarnya, bagi saya, Mochtar bukanlah seseorang yang berkepribadian angkuh. Namun demikian, dia cenderung mengemukakan pernyataan yang angkuh dan bernada tinggi manakala peran hukum diremehkan dalam kehidupan berbangsa ini.  Saya pernah berpikir, bahwa sehubungan dengan hal ini dia itu sesungguhnya seorang teknokrat hukum, sebagaimana Widjojo Nitisastro yang juga duduk dalam lingkar kekuasaan Orde Pembangunan acap dibilangkan sebagai teknokrat ekonomi.  Mungkin “keangkuhannya” dalam soal membela peran hukum sebagai leading factor ini pulalah yang mendorong keberaniannya untuk mengkritik kebijakan politik Manipol/Usdeknya Soekarno pada tahun 1962 yang menyebabkan dia dinonaktifkan dari tugas-tugas akademiknya. Soekarno memang kurang menghargai peran hukum berikut para ahlinya di tengah bangsa yang sedang mengobarkan revolusi, seperti yang dikatakan olehnya  dalam sidang pleno Kongres Persatuan Sarjana Hukum Inonesia (Persahi) pada tahun 1961, dengan mensitir kata-kata Wilhelm Liebknecht (1826–1900), seorang sosialis revolusioner Jerman,  bahwa “mit den Rechtsanwälten kann ich das Rad der Revolution nicht drehen”

Di hadapan sidang pertemuan Konsorsium, Mochtar pernah mengemukakan suatu kebanggaan — untuk berbagi kebanggaan dengan para peserta sidang — bagaimana hukum telah bisa dia dayagunakan dalam perundingan hukum laut untuk mendapatkan tambahan teritori jutaan kilometer persegi luasnya, berikut kekayaan-kekayaan bumi yang terkandung di dalamnya, suatu prestasi yang tak pernah akan bisa dicapai oleh orang-orang militer yang mengandalkan kekuatan senjata. Berkat keahlian mendayagunakan hukum, demikian paparan Mochtar lebih lanjut (seraya merujuk ke pengalaman dan perannya dalam menyusun kebijakan pembangunan) impor-impor mobil ke Indonesia telah pula dipaksa untuk masuk ke negeri ini dalam keadaan CKD (complete knocked down) yang dengan demikian hukum telah mendorong terkembangkannya industri perakitan, dan pada gilirannya, secara tak langsung, juga akan mendorong terjadinya transfer teknologi dan seni manajemen industri besar.

Dalam perundingan-perundingan joint venture pada awal pemerintahan Orde Baru, Mochtar juga menunjukkan keberhasilannya memaksa pihak asing menerima klausula masuknya orang-orang Indonesia ke dalam jajaran manajemen perusahaan multinasional, yang, dengan memungkinkan, memungkinkan orang-orang Indonesia ikut menguasai seni manajemen perusahaan-perusahaan internasional.  Sebelum itu, masih pada era pemerintahan Orde Lama, bersama Gouw Giok Siong dari Universitas Indonesia, Mochtar juga berhasil menyelesaikan tugasnya membela kepentingan Indonesia dalam sengketa lelang tembakau di Bremen, Jerman, dengan “membalikkan keadaan”.  Alih-alih harus membayar ganti rugi, Indonesia malah memperoleh kompensasi atas “jasa”nya – yang dikatakan Mochtar – telah merawat industri tembakau Eropa di Indonesia semasa ditinggalkan pemilik dan pengusahanya sepanjang tahun-tahun penuh pergolakan di negeri ini.[4]

Bagi Mochtar hukum itu, dalam definisinya sebagai “keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan”, akan dapat berbuat banyak.  Dari kacamata konseptual, definisi seperti ini dapatlah dibilangkan sebagai definisi aliran sociological jurisprudence, ialah suatu cabang kajian hukum yang tetap ditampilkan pada jati dirinya sebagai ilmu hukum, namun yang tak lagi menutup diri dari kajian-kajian yang mencoba mendedah hukum dari pengaruh variabel sosial, yang di dalam ilmu hukum sebenarnya diakui sebagai sumber hukum yang materiil (de materielen rechtsbronnen). Sebagai juris yang konsekuen, dan tetap bertahan pada semboyan bahwa hukum dalam era pembangunan adalah panglima, Mochtar tak hendak berkompromi untuk menyebut ilmu hukum yang tak lagi fungsional bukan lagi ilmu hukum dalam arti yang sebenarnya.

Dari posisi inilah Mochtar secara pribadi telah pernah mengatakan kepada saya, atau mungkin pernah pula pada orang lain, bahwa apa yang dikembangkan di Universitas Diponegoro pada tahun 1970an, di bawah bimbingan Satjipto Rahardjo, harus dikatakan sudah masuk ke ranah sosiologi hukum, dan bukan lagi ilmu hukum.  Sementara itu, apa yang dikerjakan Mohammad Koesnoe dari Universitas Airlangga pada tahun 196oan, dengan penelitian-penelitian hukum adatnya di Bali dan Lombok dalam rangka kerjasama dengan Universitas Katolik Nijmegen, bukan lagi terbilang ilmu hukum yang fungsional melainkan yang kolonial.  Kalaupun hukum adat masih diajarkan dan diseminarkan, tidaklah hukum ini akan diperlakukan sebagai tujuan tersendiri melainkan sebagai objek yang akan di”engineer” untuk melancarkan proses modernisasi lewat kerja-kerja pembangunan.

Roscoe Pound, Mochtar dan Konsep ‘Law as A Tool of Social Engineering

            Bersiteguh pada asas-asas teori hukum yang fungsional, sejak awal-awal kariernya sebagai Gurubesar Ilmu Hukum, Mochtar menyatakan dirinya sebagai eksponen sociological jurisprudence di dan untuk Indonesia.  Tak pelak lagi, paham Mochtar ini boleh diduga bersebab dari bacaan-bacaannya yang intensif pada karya-karya Roscoe Pound, khususnya buku yang berjudul Social Control Through Law,[5] yang ia temukan semasa belajar di Amerika Serikat pada tahun- 1955-1956.  Pada masa-masa itu teori-teori struktural-fungsionalisme tengah dominan dalam  kajian-kajian ilmu-ilmu sosial[6] dan tak kurang-kurangnya juga masuk ke lingkar kajian ilmu hukum yang sudah mulai beroptik ilmu sosial.[7]  Mencermati kenyataan ini, bila orang hendak memperbincangkan alam pikiran Mochtar yang berakar tunjang pada teori sociological jurisprudence,berikut paradigma fungsionalisme dan adagium law is a tool of social engineering-nya, tak urung orang harus pulang balik ke gagasan-gagasan keilmuan Roscoe Pound ini.

Roscoe Pound, dengan nama lengkap Nathan Roscoe Pound (1870–1964) adalah seorang ilmuwan hukum Amerika yang antara tahun 1916- 1936 — walaupun tak pernah menyandang gelar sarjana hukum, dan akan gantinya meraih gelar Doktor Botani pada tahun 1898 — menjabat Dekan Harvard Law School.  Sebelum itu, pada tahun 1903, iapun menjabat Dekan di College of Law Universitas Nebraska. Ikut bergerak dalam paham aliran realisme dalam kajian hukum, ia mulai menuliskan gagasan-gasannya antara lain dalam Spurious Interpretation (1907), Outlines of Lectures on Jurisprudence(1914), The Spirit of the Common Law (1921), Law and Morals (1924), Criminal Justice in America (1930),  Social Control Through Law (1942) dan  The Task of Law (1944).

Dalam bukunya yang terbilang paling terkenal, Social Control Through Law, Pound mengkritik para gurubesar ilmu hukum yang “formulates conceptions and theories from which he deduces further conceptions and upon them he builds a body of teaching which is obstinate, resisting to facts of life … and seeks to make life and nature conform to his theoretical model.[8]  Menurut Pound, seperti yang dikatakan oleh A. Javier Trevino yang memberikan kata pengantar pada buku Social Control Through Law penerbitan tahun 2002, ada 3 macam etika sosial yang bisa diperbedakan menurut tujuannya, ialah demi kepentingan individu, demi kepentingan publik, atau demi kepentingan sosial. Masih menurut Pound, tujuan yang ketiga inilah yang dimaksudkan “to guide the courts in applying the law” dan seterusnya “the theory of social interest” – dan bukan those of individual or public interest — inilah  yang menjadi “the conceptual core of sociological jurisprudence”.[9]

Buah gagasan Roscoe Pound ini rupanya banyak menarik perhatian Mochtar semasa belajar di Amerika Serikat pada tahun 1950an.  Pada masa itu, walau sudah mendekati masa akhir kariernya, Pound masih dikenal sebagai pemikir falsafati hukum yang berpengaruh besar sepanjang belahan pertama abad 20 di Amerika Serikat, terutama berkenaan dengan kritik-kritik yang ditujukan kepada para ahli hukum formalis.  Membaca risalah dan makalah yang ditulis sepulangnya dari masa belajarnya di Amerika Serikat, bolehlah dikesan betapa Mochtar telah berbicara searah dengan apa yang selama ini dikemukakan Pound sebagai the sociological jurisprudence.  Tak pelak lagi, sejak awal kariernya sebagai gurubesar ilmu hukum, tidaklah pemikiran Mochtar mungkin dipisahkan dari perkenalannya dengan gagasan Pound.  Namun demikian, tidaklah boleh dikatakan begitu saja bahwa apa yang ditulis dan diajarkan Mochtar di Indonesia ini adalah copypastegagasan Roscoe Pound.

Mungkin saja Mochtar beroleh inspirasi dari Roscoe Pound, nota bene seorang guru besar yang lebih bisa dikualifikasi sebagai filosoof dan ilmuwan daripada sebagai seorang juris apalagi lawyer profesional.  Pound adalah juga seorang pembelajar hukum di suatu negeri yang menganut common law system yang secara konstitusional amat menjamin independensi hakim, ialah untuk mencipta hukum in concreto guna menghukumi suatu perkara, di mana dalam perkara ini asas ius contra legem bukan sesuatu yang diharamkan. Sementara itu, Mochtar, kecuali mengajar dalam kapasitasnya sebagai guru besar, nyata kalau banyak juga dikenali sebagai seorang juris yang punya kantor pengacara, konsultan hukum, diplomat perunding dan tak kurang-kurangnya juga beroleh kedudukan sebagai pejabat negara. Menemukan dirinya dalam dunia kehidupan yang lebih praktikal, kalaupun ada pengaruh pemikiran yang datang dari Pound, Mochtar haruslah dicatat sebagai orang yang telah mencoba lebih “membumikan” apa yang semula digagas Pound.[10]

Berbeda dengan apa yang diajarkan dan dikembangkan para pemikir hukum di negeri-negeri maju, oleh Roscoe Pound sekalipun, bagi Mochtar, pendayagunaan hukum oleh Pemerintah, ialah eksekutif, sebagai sarana merekayasa masyarakat adalah suatu kebutuhan yang amat dirasakan oleh setiap negeri berkembang, seakalipun kebutuhan seperti itu tak terlalu terasa di negeri-negeri industri yang telah maju, di mana hukum telah berfungsi sebagai mekanisme yang bisa bekerja baik untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi da;am masyarakat.  Berbeda pula dengan Pound yang memaksudkan law sebagai yang judge-made, dan yang oleh sebab itu berada di ranah kendali kaum professional yang berkhidmat di ruang-ruang sidang pengadilan, Mochtar dengan jelas dan tegas telah memberikan secara konseptual kewenangan social control through law sebagai kewenangan politik ke tangan eksekutif (yang pada zaman rezim Orde Baru amat mendominasi badan legislatif, dan sekaligus juga acap tanpa banyak ayal suka mengobral pembuatan berbgai Kep-Pres dan In-Pres yang berlegitimasi hukum nasional.

Lebih lanjut, kalaupun paham yang dinamai sociological jurisprudence itupun berasal dari Roscoe Pound — yang dalam perkembangannya juga dikenali sebagai aliran fungsional — namun demikian konsep Mochtar tentang sociological jurisprudence ini nyata kalau lebih mengedepankan the public interest yang direpresentasi pemerintah daripada the social interest yang lebih merujuk ke kepentingan warga masyarakat yang tengah berperkara, dan yang sehubungan dengan itu tengah mencari pemecahannya berdasarkan petunjuk hukumyang diberikan hakim.[11]  Seperti yang tersirat dalam tulisan Pound, bahwa “ law … as a bit wit of social engineering … should be applied in the context of a judicial and administrative process … … (which) emphasizes the ideal element of the law, which is absent in legal positivism.[12]

Dengan demikian, tanpa ragu, dengan pernyataan seperti itu Mochtar tak hanya telah merekonseptualisasi hukum dari perannya sebagai pengatur tertib kehidupan sosial (yang telah mapan) ke fungsinya sebagai perekayasa sosial (demi terwujudnya pembangunan nasional), tetapi alih-alih begitu juga telah  men”transmigrasi”kan proses penciptaan hukum demi kepentingan pembangunan nasional dari wilayah kewenangan yudisial (dengan ‘judgemade law’nya)ke wilayah kewenangan legislatif, yang pada era Orde Baru didominasi oleh kewenangan eksekutif).  Secara tersirat, pengalihan kancah pusat penciptaan hukum nasional di negeri inipun serta merta beralih karakter pula, dari yang semula dikontrol oleh etika profesi ke

 

Epilog

Mochtar meninggalkan jabatannya sebagai Ketua Konsorsium Ilmu Hukum pada saat dia menerima jabatan baru sebagai Menteri Luar Negeri.  Dia came back menjadi Ketua Konsorsium Ilmu Hukum pada tahun 1988 selepas tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri itu, seolah hendak menyelesaikan tugasnya yang belum selesai untuk memantapkan pendidikan hukum dan ilmu hukum untuk menjadikan law as a tool of social engineering.  Sepanjang tahun-tahun Mochtar berkhidmat sebagai Menteri Luar Negeri, jabatan Ketua Konsorsium diduduki oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang pada periode itu lebih berminat untuk menggerakkan studi ilmu hukum untuk juga mengapresiasi kajian “law and society” yang lebih berkarakter sebagai kajian sosiologik yang non-doktrinal daripada kajian “law as a tool of social engineering” yang masih lebih berada dalam lingkup jurisprudence dengan karakternya yang doktrinal..

Berada di luar struktur pemerintahan, kini peran Mochtar untuk menggalakkan fungsi hukum undang-undang sebagai sarana merekayasa pembaharuan sosial — berdasarkan rencana-rencana pembangunan nasional — tak sekuat dulu lagi.  Saya merasakan perubahan itu, karena sampai saat itu saya masih selalu diundang hadir dalam pertemuan-pertemuan Konsorsium, dan bertemu Mochtar yang menyapa saya dengan berkata pendek, “yang lama tinggal kita berdua, ya?”   Perbincangan-perbincangan selanjutnya lebih saya rasakan sebagai perbincangan nostalgia, dengan kesadaran bahwa gairah dan semangat pembaharuan dari masa lalu tak sekuat dulu lagi. Suasana perpolitikan dasawarsa 1990an pun telah juga mulai sarat dengan kritik-kritik yang mempertanyakan legitimasi government social control bersaranakan hukum perundang-undangan yang difungsikan sebagai tool of social engineering.  Dalam situasi seperti itulah gerakan­-gerakan dari bawah untuk menuntut hak-hak asasi mulai marak, yang boleh dikesan justru terdengar lebih santer dari apa yang terjadi semasa jaya-jayanya ide hukum revolusi di awal tahun 1960-an.

Kalaupun pada dasawarsa itu Mochtar masih mencoba mengingatkan kembali pentingnya memahami hukum (undang-undang) sebagai sarana modernisasi kehidupan nasional, bahkan masih sempat menerbitkan (kembali?) buah gagasannya di bawah judul “Filsafat Hukum Indonesia”, [13] namun dampaknya dalam wacana di kalangan para ahli dan pengajar ilmu hukum tidaklah sekuat masa-masa sebelumnya.  Perkembangan politik pemerintahan, berikut segala pengaruhnya pada kehidupan ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar global, telah menggerakkan pemikiran paradigmatik di bidang filsafat dan teori hukum, tak kurang-kurangnya juga dalam pengembangan kurikuler di fakultas-fakultasnya, telah bergerak ke arah yang berbeda.

Kalaupun sociological jurisprudence masih disebut-sebut dalam percaturan akademik dan praktek, paham-paham hasil perkembangan mutakhir dari pemikiran para penganut aliran kritik yang lebih berkarakter populis (seperti misalnya Marc Galanter, Stewart MacCaulay, dan Roberto Unger) atau juga yang berlangsung pada tataran falsafati kaum posmo (seperti misalnya model konstruktivisme yang dikemukakan Peter Berger atau lebih maraknya apa yang disebut narration petite dari Jean-François Lyotard) yang menunjukkan akan kian lepasnya proses law making dari ranah yang formal dan sentral ke ranah-ranah yang lebih informal dan plural.  Demikianlah, dalam perkembangan zaman,  sociological jurisprudence  — yang oleh Mochtar lebih dipopulekan di Indonesia sebagai Teori Hukum Pembangunan — telah kian mengabur dalam daftar falsafah (sic.) dan teori hukum kontemporer di Indonesia.  Namun demikian hal ini tak sekali-kali mengaburkan peran Mochtar Kusumaatmadja sebagai tokoh pembaharu hukum Indonesia pada jamannya, baik dalam lingkar akademik dan pendidikan hukum maupun dalam prakteknya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan dan diplomasi-diplomasi internasional.  Apresiasi tetap diberikan kepada Mochtar tinggi-tinggi, baik oleh para mantan muridnya maupun oleh sejawat dan para sahabatnya.[14]  Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja sudah barang tentu tetap diingat sebagai salah satu tokoh dalam deretan nama ahli hukum terkemuka yang berdedikasi dan berintegritas tinggi oleh sesiapapun yang mengenang beliau. [***]


[1] Diterbitkan sebagai ‘Kata Pengantar’ dalam buku Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan (Jakarta : Epistema & Huma, 2012)

 

 

[2] Robert K. Merton,  Social Theory and Social Structure. ( New York: Free Press, 1998).

[3] Bredemeier, Harry C. “Law as Mechanism of Integration” (“Law as Integrative Mechanism,” dalam  William M. Evan, ed., Law and Sociology  (Glencoe: Free Press of Glencoe, 1962),  pp. 63-88)

[4]  Dalam rangka operasi Trikora untuk merebut Irian Barat yang berlangsung antara bulan Desember 1961 dan Agustus 1962, Presiden Soekarno memerintahkan nasionalisasi perkebunan-perkebunan Barat, antara lain perkebunan tembakau, dan memerintahkan pemindahan tempat lelang tembakau dari Amsterdam ke Bremen.  Di Bremen inilah Indonesia digugat para pengusaha tembakau Belanda.

[5]   Roscoe Pound, Social Control Through Law (New Haven:  Yale University Press, 1942),  Buku ini dicetak ulang pada tahun 18997 dan 2002.

[6]  Eksponen fungsionalisme di lingkungan Ilmu sosial adalah Robert Merton.  Baca : Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, (New York: The Free Press, cetakan pertama 1968),

[7]  Antara lain : Harry Bredemeier, “Law as Mechanism of Integration”, dalam  William M. Evan , ed. Law and Sociology,  (Glencoe, NY: The Free Press, 1962)

[8]  Roscoe Pound,  loc. cit., hlm 1

[9]  Roscoe Pound, op. cit. (2002), hlm. iv

[10]  Sesungguhnya, nama Roscoe Pound itu pada awal-awal abad tidak dapat dipisahkan dari nama  Christopher Colombus Landell, sang pendahulunya di Harvard Law School.  Langdell (1826-1906) adalah seorang ahli hukum  Amerika, yang tatkala bekerja sebagai gurubesar dan dekan di Harvard Law School (1870-1895)  memperkenalkan apa yang disebut case method untuk menggantikan the technical method.  Sebagai  metode yang pragmatic dalam kajian hukum, Landell mengajarkan agar  para ahli hukum Amerika belajar  memahami bahwa pemeriksaan perkara itu pada hakikatnya adalah suiatu proses yang tidak sekali-kali teknikal melainkan dialektikal.  Di sini Pound menambahkan, bahwa kalaupun tidak teknikal melainkan dialektikal, proses itu harus juga dipahamkan sebagai a bit wit of social engineering.

[11]  loc. cit. catatan kaki no. 5

[12]  op. cit.

[13]  Mochtar Kusumaatmadja, “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional”,  dalam  Pro Justitia Th XV (1997)  No.1, hlm 3- 11,

[14]  Pada tahun 1999, para mantan murid, sahabat dan sejawat memperingati 70 tahun usia Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dengan menerbitkan kumpulan tulisan, dalam  Mike Komar, et. al.  eds., Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik & Negarawan  (Bandung: Penerbit Alumni, 1999).  Tujuh tahun sebelumnya,pada tahun 1992,  saya juga telah memberikan apresiasi saya kepada Prof Mochtar lewat suatu kertas kerja yang saya sajikan pada suatu seminar tentang “The Indonesian Legal Institutions: di Rijksuiniversiteit Leiden, yang mengundang komentar Prof   J.M. Otto, tertuju kepada saya, dengan mengatakan “you seems to pay very high esteem to prof Mochtar .   Lihat: S. Wignjosoebroto, “Legal Development and Legal Education in Post-War Indonesia (1942-1992)”, Research Report no. 97/3 , Van Vollenhoven Inntitute for Law and Administration in Non-Western Countries, 1993; hlm. 7-9..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s