Bertamasya Ke Alam Ide

Reorientasi Gerakan Bantuan Hukum

A Keynote Speech

PADA ACARA PELANTIKAN KETUA YLBHI (2011-2015)

 Download MS Word

Soetandyo Wignjosoebroto

27 Januari 2012

YLBHI Jakarta

Kita kini hidup dalam suatu zaman yang penuh dengan perubahan dan pergolakan, dan pada gilirannya pergolakan-pergolakan telah merupakan manifestasi datangnya berbagai  anomali secara nyata.  Itukah anomali  yang memaksa setiap insan, yang merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dan berkomitmen untuk menemukan solusi, untuk melakukan berbagai reorientasi, agar pada gilirannya dapat menemukan paradigma baru yang lebih fungsional dalam sistem kehidupan.  Dalam situasi perubahan yang sarat dengan kekisruhan-kekisruhan yang serba acak, orang memang akan mudah kehilangan arah ke mana gerangan harus melangkah.  Di sinilah bermulanya kesadaran untuk berorientasi untuk membuat assesmen apa sebenarnya yang tengah terjadi.

Pada pergolakan awal abad industrialisasi di negeri-negeri Barat, kegalauan orang di sana untuk menjawab tantangan jaman baru telah mengundang pemikiran yang nyata-nyata lebih berorientasi ke pencarian posisi pemikiran yang lebih humanis daripada yang meneruskan orientasinya ke alam Illahi.  Zaman nabi dan rasul telah lama berakhir, dan pada masa itu para biarawan dan ulama sudah sulit menjawab tantangan jaman, sekalipun ilmu hermeunetika telah dikembangkan untuk membuat tafsir-tafsir baru untuk merelevansikan petunjuk yang termuat di kitab-kitab untuk kepentingan jaman yang telah cepat berubah. 

Syahdan, akan gantinya, pada masa itu maraklah peran generasi skolaria anak renesans yang lebih mempercayakan seluruh proses penemuan ilmu pemecah masalah berdasarkan rasionalitas manusia.  Rasionalitas – menurut filsafat Cartesian, sebagaimana moralitas menurut filsafat Romo Fransisco Suarez sang padri Jesuit dari awal abad 17 — adalah suatu potensi yang nota bene dipercaya sebagai bagian tak terpisahkan secara kodrati dari kelahiran manusia sebagai manusia. Dari paham rasionalisme Cartesian dan hukum kodrat Suarez inilah datangnya paradigma perjanjian sosial sebagaimana yang dikembangkan para perintis paham  kontitusionalisme, mulai dari Thomas Hobbes sampaipun Jean Jacques Rousseau, yang kelak menghasilkan paham positivisme dalam teori hukum, bahwa  “hukum adalah hasil kesepakatan rasional antara manusia-manusia yang berkesetaraan, yang secara kodrati selalu menghendaki terjaminnya hak asasi untuk berkebebasan dan untuk berkesejahteraan”.

Perubahan atau peralihan kiblat dalam memandang dunia kehidupan ini, dari yang moral Illahi dan serba substantif  ke yang rasional manusiawi dan serba formal-struktural seperti itu telah menghegemoni alam kehidupan dunia Barat, dan menyebar melalui kolonialisme ke seluruh penjuru bumi, yang melahirkan apa yang disebut legal colonialism.  Datangnya legal colonialism di Indonesia, yang mengasingkan rakyat dari adat dan hukum adatnya sendiri, datangnya bak air pasang naik, yang naik secara berangsur berkat upaya kaum etisi yang secara sadar mencegah berantakannya sendi-sendi kehidupan masyarakat hukum adat bangsa-bangsa pribumi, dari Sabang sampai Merauke, yang hidup terpilah-pilah .  Masyarakat pribumi yang hidup dalam suasana adat dan hukum yang tak tertulis tak mungkin dalam sekejap diatur atas dasar hukum yang abstrak dan tertulis.  Rakyat yang berabad-abad hidup di bawah tradisi rule of the wise man tak akan mungkin dalam waktu singkat bisa ditaruh  di bawah prinsip rule of law yang impersonal itu.

Kenyataan ternyata berbeda tatkala penjajahan di bumi Indonesia diakhiri, dan para nasionalis – yang nota bene adalah murid-murid Belanda – mencoba memodernisasi negeri dengan semangat yang justru terkesan anti tradisi.  Modernisasi hukum nasional dilaksanakan  tanpa ragu, datangnya bagaikan terjangan tsunami yang mendadak,  menyapu habis masyarakat-hukum yang berbasis adat, untuk menggantikannya dengan konsep negara-hukum yang bertegak di atas konstitusi dan hukum undang-undang lainnya.  Terpaksa — dan seolah dipaksa – untuk hidup dalam perangkap bingkai hukum nasional yang bertradisi rasionalisme Barat, baik pada pembentukan preskripsinya maupun dalam ihwal konstruksi doktrin dan teorinya yang berakar pada norma-norma hukum Romawi, sungguh absurd bahwa rakyat – khususnya dari kalangan stratum bawah — kehilangan tempat berpijak pada hukum asalinya sendiri, dan tergiring masuk ke wilayah hukum yang terasa asing.

Berbeda dengan landraad – ialah pengadilan kolonial untuk orang-orang pribumi – pengadilan negeri RI secara umum akan pertama-tama menggunakan hukum undang-undang sebagai sumber hukum yang formil untuk mengadili perkara yang melibatkan semua pencari keadilan tanpa kecualinya.  Manakala hukum undang-undang “hanya” mampu  memberikan keadilan yuridis, sementara yang diharapkan mayoritas warga khalayak awam negeri ini adalah keadilan sosial, maka  dari sinilah awal bermulanya kekecewaan khalayak awam yang tengah mencari keadilan.  Bagaimana tidak?  Keadilan sosial yang dimohon, tetapi keadilan yuridis itu justru  yang diberikan. Seperti “jauh panggang dari api” saja laiknya!

Keadilan sosial yang sebagaimana yang mestinya bisa dirasakan di seluruh aspek kehidupan telah diciutkan maknanya oleh logika juridis dan oleh berbagai prosedur administratif yang formal.  Reorientasi diperlukan untuk mengalihkan arah pandang tentang persoalan keadilan ini.  Pemberian bantuan hukum secara konvensional – yang disebut legal aid dalam bahasa Inggris — tidaklah cukup.  Pemberian bantuan secara struktural – yang disebut legal service di dalam peristilahan Inggris —  pun belum tentu memadai pula, kecuali apabila pemberian bantuan itu berlangsung secara frontal ke dan di seluruh aspek kehidupan, melintasi batas-batas tembok gedung pengadilan ataupun parlemen.  Bagaimanapun juga, berbeda dengan legal justice, apa yang disebut social justice ini utamanya hanya bisa dijumpai sebagai wujud materi yang belum berformat, yang di dalam terminologi ilmu hukum disebut ius atau ius constituendum.

Reorientasi, apabila akan dilakukan oleh para aktivis pada aktivitas pemberi bantuan hukum, sudah waktunya kalau diarahkan ke persoalan keadilan sosial ini. Berseiring dengan itu, mestilah ada komitmen yang kuat di kalangan para pegiat pemberi bantuan hukum untuk mengembangkan program-program yang realistik untuk secara strategik dan terstruktur untuk menghadirkan kesadaran akan perlunya menghidupkan kembali asas-asas keadilan yang lebih substantif ini ke dalam berbagai undang-undang yang kini terkesan sebagai hukum (ius) yang tak lagi  dibentuk (constitutum) dari materi-materi yang yang bermukim sebagai hukum yang hidup di sanubari rakyat, melainkan lebih gampang dikesan sebagai hukum perekayasa yang dibuat (facit) atas pesanan berbagai kepentingan para elit yang umumnya bermodal.

Berbagai upaya dan program yang konvensional tampaknya tak lagi dapat menghasilkan efek seperti yang diharapkan.  Bantuan hukum struktural telah dilakukan dan tengah pula  dicobateruskan, dan hasilnya masih dipertanyakan sejauh mana efeknya.  Usaha memang jelas masih harus diteruskan dengan komitmen dan kegiatan yang lebih intens dari yang sudah-sudah, dengan mendayagunakan organisasi sebagai suatu pressure group di pusat ataupun di daerah, langsung ke pusat-pusat pembuat kebijakan, yang administratif maupun yang legislatif.    Perjalanan masih jauh, badan dan jiwa harus di cegah jangan sampai lelah, partisipasi dan komitmen masih terus diharapkan, jauh lebih tinggi dari yang sjudah-sudah [***]

.

Comments are closed.