Bertamasya Ke Alam Ide

Mekanisme HAM Nasional

 

Pokok-pokok pikiran,

disajikan sebagai bahan ceramah dan rujukan diskusi

tentang “Mekanisme Internasional Dan Nasional”

pada acara Workshop Kepala Daerah Se-Indonesia Dengan Tema

Peran Dan Tanggungjawab Pemda Dalam

Mewujudkan Good Governance Berperspektif HAM

Medan, 03 Oktober 2010

Makasar, 24 Oktober 2010

Oleh Soetandyo Wignjosoebroto

Download MS-Word

Didefinisikan secara “bebas” dalam pengertiannya yang umum, apa yang disebut ‘mekanisme HAM’ (nasional) adalah seluruh perangkat, berikut prosedur kerjanya, yang disiapkan oleh lembaga yang berwenang untuk memajukan dan melindungi serta menegakkan HAM sesuai prinsip universalitas HAM dan standar internasional sebagaimana yang teklah dijabarkan dalam instrumen-instrumennya.  Adapun ruang lingkup mekanisme HAM nasional ini meliputi tugas-tugas memonitor, memeriksa dan kemudian melaporkannya kepada publik, setiap upaya yang telah dikerjakan para pejabat pengemban kekuasaan negara – baik yang di pusat maupun yang di daerah — dalam rangka tugas kewajibannya melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia itu.  Manakala diingat bahwa pemenuhan kewajiban negara dan/atau para pengemban kekuasaannya itu, pada tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah, telah diatur dalam berbagai instrumen HAM, jelas bahwa ihwal mekanisme dan ihwal instrumen HAM itu tidaklah akan dapat dipisah-pisahkan.

Pada awalnya, focus instrumen HAM itu, dan dengan demikian juga mekanismenya,amat berkonsentrasi pada ihwal perlidungan dan pemajuan HAM,di bidang hak-hak kebebasan warga (yang disebut hak sipil), khususnya kebebasan warga untuk melibatkan diri ke dalam setiap aktivitas politik (yang disebut hak politik).  Berkenaan dengan soal ini, mekanisme HAM banyak tertuju ke kegiatan memeriksa, memonitor dan melaporkan ke khalayak ramai berbagai ragam peristiwa pelanggaran yang dipandang serius untuk dimonitor dan dilaporkan ke khalayak ramai.  Tetapi pada perkembangan yang lebih kemudian, berbeda dengan mekanisme nasional yang konvensional, berbagai mekanisme nasional dibentuk dengan tema-tema atau mandat tertentu, misalnya “hanya” berfokus pada masalah perlindungan hak sosial-ekonomi perempuan, atau anak, atau buruh.  Di Indonesia, Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), berikut perwakilannya di daerah, adalah contoh sebuah mekanisme nasional yang konvensional; sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), Komisi untuk Perlindungan Anak (Komnas Anak) adalah contoh sebuah mekanisme nasional yang tematik untuk bekerja atas dasar mandat tertentu.

Dewasa ini, di banyak negeri yang sedang berkembang dan tengah melaksanakan program-program pembangunan nasional telah terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia warga Negara.  Pelanggaran tidak hanya terjadi dalam persoalan hak-hak sipil dan politik (Hak Sipol) tetapi tak kurang-kurangnya juga dalam persoalan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Hak Ekososbud).  Pelanggaran bisa terjadi karena “memang diperintahkan” (by commission) dan juga bisa terjadi karena “memang dibiarkan” (by omission) oleh para pejabat pemegang kekuasaan di pusat ataupun di daerah yang bertanggungjawab.

Dalam persoalan pelanggaran terhadap HAM di bidang Ekososbud, umumnya pelanggaran itu terjadi di daerah-daerah di mana aktivitas pembangunan banyak dilakukan.  Kurangnya perhatian ataupun kemauan untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang memenuhi syarat-syarat ‘tatakelola kepemerintahan yang baik’ (good governance), yang umumnya bersebab dari lebih dipentingkannya keberhasilan pembangunan ekonomi yang terkadang menampak jelas demi citra politis daripada lebih diutamakannya penghormatan pada hak-hak rakyat yang lebih bermakna kemanusiaan, telah berakibat terjadinya banyak pelanggara hak, baik yang terjadi by commission (dilakukan atas`perintah) maupun yang by omission (sebagai akibat pembiaran)..

Fenomena kemiskinan, distribusi pendapatan nasional yang kurang merata dan yang hanya menyebabkan kesenjangan-kesenjangan yang memprihatinkan, atau pula fakta masih buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta masih tingginya angka pengangguran, dapatlah dipakai sebagai indikator betapa masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi rakyat, khususnya yang terbilang ke dalam kategori hak-hak ekososbud, kalaupun tak terjadi by commission toh tetaplah dapat disimak bahwa semua itu terjadi by omission.  Diwawas dari sudut tatakelola pemerintahan yang mestinya bisa dilaksanakan dengan baik (good governance) dapatlah dikatakan bahwa di sini tak hanya telah terjadi tatakelola pemerintahan yang buruk, akan tetapi juga telah terjadi pengingkaran hak warga untuk beroleh layanan pemerintah yang baik, yang apabila berterusan dalam suatu rentang waktu yang panjang layanan masyarakat yang terus menerus kurang bagus itu akan segera saja terkualifikasi sebagai pembiaran dan dengan demikian juga harus dilaporkan sebagai telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak cukup banyak dibentuknya mekanisme nasional yang tematik dengan mandat tertentu di bidang sosial ekonomi telah menyebabkan betapa banyaknya pelanggaran semacam ini tak terdeteksi, diperiksa, dimonitor dan dilaporkan ke khalayak dengan segala konsekuensinya.  Boleh dikesan bahwa mekanisme nasional umumnya lebih dibentuk pertama-tama dengan fungsi sebagai kelanjutan fungsi mekanisme internasional untuk mengefektifkan instrumen-instrumen internasional yang telah diratifikasi berkenaan dengan perlindungan hak-hak sipol (ICCPR), yang pelanggarannya oleh apa yang disebut state actors umumnya terlihat lebih dramatis daripada pelanggaran terhadap hak-hak ekososbud.  Sekalipun menurut penjelasan normatifnya hak-hak asasi manusia itu, antara yang satu dan yang lain, harus dikatakan tak bisa dipisah-pisahkan (indivisible), namun memberikan mandat kepada sebuah lembaga HAM nasional (national human rights institutions – NHRI) yang mengutamakan fokusnya pada persoalan pelanggaran hak sipol itu umumnya akan menaruh persoalan pelanggaran hak ekosob menjadi persoalan ikutannya yang sekunder saja.

Di suatu negeri bekas daerah jajahan yang tengah giat-giatnya membangun di bawah arahan dan kontrol pemerintah, pelanggaran hak ekosok — dan khususnya lagi hak untuk berpartisipasi dalam dan sekaligus menikmati hasil pembangunan – amat sering terjadi.  Pembangunan nasional yang dilancarkan dengan dalih hendak mengejar ketertinggalan lewat suatu proses modernisasi yang harus dipercepat, yang dengan demikian amat mementingkan strategi pertumbuhan daripada strategi kesejahteraan yang populis, lebih-lebih di masa lalu tatkala rakyat selalu diseru agar bersedia berkorban setiap saat demi kejayaan masa depan bangsa, acapkali mendudukkan rakyat tak lagi sebagai subjek pembangunan melainkan sebagai objek dan bahkan sebagai apa yang disebut the victim of progress.

Apabila memang harus dipandang juga sebagai bagian dari tujuan pembangunan, tak pelak lagi perlindungan dan penegakan hak-hak rakyat yang asasi — khususnya rakyat kecil yang tak bermodal selain tenaga kerjanya yang tak terlalu produktif di tengah pembangunan nasional yang menilai tinggi produktivitas – bagaimanapun juga harus diupayakan secara serius.  Salah satu dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan ialah pembangkitan kembali kesadaran para penanggungjawab penyelenggara pemerintahan, bahwa tatakelola pemerintahan yang baik itu  tak hanya akan berkenaan dengan ihwal transparansi kebijakan, partisipasi rakyat serta akuntabilitas pejabat, akan tetapi juga dihormatinya asas rule of law.  Inilah asas yang dalam pelaksanaannya dalam kasus-kasus konkrit akan berwujud penghormatan pada hak-hak individual sesiapapun yang bersosok manusia.  Inilah asas yang juga berkaitan dengan ajaran tentang hierarki perundang-undangan bahwa undang-undang nasional tidak boleh bertentangan dengan konstitusi republik yang mengakui HAM, dan pada gilirannya peraturan-peraturan daerah pun tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu.

Perhatian khusus juga harus dicurahkan pada pembentukan mekanisme-mekanisme nasional berikut Tim-Tim pencari faktanya (TPF) yang meengemban mandate khusus untuk memeriksa, memonitor dan melaporkan sejauh mana hak-hak asasi manusia di bidang ekososbud maupun di bidang sipol — yang telah dijamin oleh hukum undang-undang nasional, yang deklaratur maupun yang regulatur — telah dimajukan, dilindungi dan ditegakkan oleh para penyelenggara pemerintahan berdasarkan persyaratan tatakelola ;pemerintahan yang baik. Kalaupun jumlah mekanisme nasional dengan tema khusus sebagaimana yang dimaksud dalam paparan di muka ini belum signifikan, lebih-lebih mekanisme yang bergerak di daerah-daerah dengan kerja monitoringnya yang mikroskopik, amatlah diharapkan agar setiap mekanisme yang ada, yang konvensional ataupun yang tematik sipol, tidak sekali-kali mengabaikan pentingnya penegakan hak-hak ekososbud di tengah pembangunan nasional yang berpotensi mengancam manusia — khususnya dari golongan masyarakat yang terperangkap di lapisan bawah  — dalam jumlah massal sebagai the victims of progress [***]

Comments are closed.