Bertamasya Ke Alam Ide

Pergeseran Paradigma Hukum Dalam Sejarah

Soetandyo Wignjosoebroto

Apakah sejatinya yang disebut hukum itu? Tidak mudah orang menjawab begitu saja pertanyaan ini. Kata istilah ‘hukum’ ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab, untuk menerjemahkan kata recht dalam bahasa Belanda (yang secara harafiah bisa berarti ‘lurus’). Tetapi, oleh para ilmuwan Belanda, kata istilah ‘hukum’ ini dipakai juga untuk menerjemahkan kata istilah wet, tidak dalam artinya sebagai ‘undang-undang’ akan tetapi dalam artinya sebagai ‘keniscayaan alami yang menggambarkan adanya keteraturan di dunia indrawi’; seperti misalnya ‘hukum Archimedes, hukum Lavoisier’, hukum gravitasi dari Newton, hukum permintaan-penawaran sebagai penentu tingkat harga, hukum Gossen tentang hubungan terbalik antara jumlah satuan konsumsi dan tingkat kenikmatan yang dirasakan konsumen, dan masih lebih banyak lagi yang bisa disebutkan.
Banyak debat sepanjang waktu akhir-akhir ini tentang apa yang harus dipahami secara konseptual sebagai ‘hukum’ itu, khususnya apabila ditujukan untuk merujuk ke adanya atau terjadinya keteraturan perilaku manusia dalam kehidupannya. Sejauh ini banyak konsep dan batasan yang lebih definitif yang telah dikemukakan orang tentang apa yang disebut ‘hukum’ itu, namun dengan mengartikan hukum secara berbeda-beda. Keragaman konsep tentang hukum ini tak ayal telah acapkali menerbitkan silang selisih pula dalam ihwal pengembangan teori gtentang apa yang dinamakan hukum itu, berikut metode kajiannya. Tidaklah keliru kalau ada orang yang lalu mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada satu konsep tunggal yang definitive tentang apa gerangan yang disebut ‘hukum’ itu.
Sayangnya, kerancuan-kerancuan ternyata tidak mengundang orang untuk bertemu guna menyepakatkan definisi hukum sebagai objek berikut metode kajiannya. Alih-alih, yang terjadi justru perdebatan untuk saling menafikan hasil kerja masing-masing pihak, dan yang dengan demikian akan meniadakan kemungkinan terjadinya komunikasi yang produktif di antara para pengkaji hukum, yang pada gilirannya akan memungkinkan hasil kajian hukum secara lebih komprehensif. Berbicara mengenai kajian mengenai apa yang selama dan sejauh ini disebut hukum, orang harus memperoleh kejelasan terlebih dahulu mengenai satu hal; ialah apa yang harus diidentifikasi dan diartikan sebagai ‘hukum’. Namun harus diakui bahwa upaya mengidentifikasi dan kemudian mendefinisikan apa yang disebut hukum ini ternyata tidak selalu mudah. Kesulitan acapkali lebih bersebab pula dari tiadanya kesadaran para pihak yang tengah berkonroversi bahwa persoalan konseptualisasi objek itu sebenarnya bertemali erat juga dengan persoalan paradigma
Sesungguhnya harus dikatakan bahwa perbedaan konsep dan definisi itu juga bersebab dari perbedaan perspektif paradigmatik yang dikukuhi orang tatkalah ia harus menelaah objek yang disebut hukum itu. Diketahui bahwa perbedaan definisi sebagai akibat perbedaan sudut telaah itu pada dasarnya bersebab dari perbedaan paradigma yang dalam sejarah mengalami pergeseran. Mengingat kenyataan bahwa munculnya suatu paradigma itu selalu merupakan suatu pemikiran baru yang dimaksudkan untuk menggeser basis pemikiran lama yang telah terlanjur mapan, namun tak lagi mampu menjawab berbagai masalah kontemporer yang dijumpai pada suatu saat, maka perbedaan paradigma selalu saja mengundang kontroversi.
Walhasil, sepanjang sejarah pemikiran manusia dalam rangka upayanya mencari dan menemukan kebenaran, sekurang-kurangnya ada dua paradigma utama yang tengah berebut unggul untuk menegaskan apakah sesungguhnya yang harus disebut ‘hukum’ menurut hakikatnya. Yang pertama mengklaim bahwa pada hakikatnya hukum itu tak lain daripada keniscayaan moral yang normatif sifatnya, sedangkan yang kedua, yang bergeser ke posisi oposisional, menyatakan bahwa pada hakikatnya apa yang dinamakan hukum itu tak mungkin lain daripada keniscayaan empirik yang faktual sifatnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari paparan di bab 01, paradigma tersebut pertama diwakili oleh paham Aristotelian, sedangkan paradigma tersebut kedua diwakili oleh paham Gallilean. Dalam sejarah perkembangan hukum,

Dari Model Ekspresi Norma Moral Yang Lokal
Bergeser Ke Model Kontrol Politik Yang Sentral

Paradigma Aristotelian adalah paradigma yang terbilang tua dan klasik sebelum tergeser oleh paradigma Galilean yang lebih kontemper. Hukum berparadigma Aristotelian selalu sarat dengan ajaran tentang akhlak yang baik, ditegakkan oleh para tetua suku penjaga tradisi atau oleh para ulama pengawal ajaran wahyu, yang – apabila semua ajaran itu terinternalisasi sebagai bagian dari kepribadian warga — diyakini akan dapat menjamin tegak dan lestarinya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berparadigma normatif seperti ini pada dasarnya amat kurang terstruktur, tak tertulis dan berlaku sebagai hukum lokal yang bermukim di ingatan kolektif komunitas setempat. Hukum tak tertulis ini terkesan seperti hendak lebih menekankan pentingnya substansi daripada format. Kalaupun hukum-hukum lokal seperti itu mungkin saja dapat dilacak asal-muasalnya yang dari sumber otoritas religi yang sama, tetapi terjadinya tafsir-tafsir per wilayah lokal seperti tak mungkin dielakkan. Kian jauh jarak ke pusat ajaran akan kian beragam pula tafsir-tafsir lokal yang akan terjadi.
Sejarah mencatat pergeseran paradigmatik yang nyata, dari yang Aristotelian ke yang Galilean, tatkala hukum yang berparadigma nomatif (yang oleh sebab itu juga lebih substantif) tak lagi dianut oleh sejumlah manusia yang semula terorganisasi pada suatu titik konsentrasi pemukiman tertentu namun yang kemudian telah menyebar ke suatu dataran wilayah yang luas. Di sini terjadi apa yang telah dihipotesiskan di muka, bahwa kian menyebar dan menjauh-jauh dari pusat yang menjadi asalnya, baik menurut jarak tempat maupun menurutu jarak waktu, akan kian sulit pula upaya para penganjur untuk orng untuk “cair” kepahaman orang akan ajaran pokoknya kian beragam pula tafsir-tafsir lokal yang akan terjadi.
Halnya menjadi berubah tatkala suatu kekuasaan politik berhasil meneguhkan dirinya di pusat kekuasaan dan sekaligus juga mampu mengintegrasikan satuan-satuan lokal yang tersebar di suatu wilayah luas, berikut penduduknya, ke dalam satu tangan kekuasaan pengontrol. Formalisasi dan strukturalisasi norma – yang semula lebih sarat dengan ajaran tentang kesempurnaan akhlak – akan terjadi, dan serta merta mengubah norma-norma yang ada itu menjadi preskripsi-preskripsi tertulis yang akan didayagunakan untuk menstandarisasi pola perilaku penduduk sewilayah kekuasaan politik. Inilah proses yang disebut unifikasi dan kodifikasi hukum, yang mengalihkan hukum penertib kehidupan dari wujudnya yang lebih berkarakter moral lokal yang substantif ke wujudnya yang baru sebagai hukum yang lebih berkarakter politis sebagai sarana kontrol kekuasaan sentral.
Sejarah pernah menyaksikan peristiwa transformasi wujud hukum seperti itu. Pertama-tama kisah terbentuknya kitab undang-undang yang dinamakan corpus iuris civilis romanum yang berlaku untuk orang-orang Romawi, yang bermukim di koloni-koloni yang tersebar diwilayah luas, mulai dari Irlandia sampaipun ke perbatasan Persia. Penguasa Roma semasa kekuasaan Kaisar Justinianus Agung (483-565 M.) merasa perlu untuk menyusun dan membukukan hukum orang-orang Romawi — yang sebenarnya sudah berlaku secara berpencaran di kawasan Eropa sejak abad 8 sebelum tarikh Masehi — ke dalam suatu kitab yang dinamakan Corpus Iuris Civilis Romanum, yang telah selesai dikerjakan sebelum wafatnya Sang Kaisar. Corpus Juris ini terdiri dari 4 bagian, tidak hanya berisi himpunan tulisan para ahli hukum Romawi, akan tetapi juga buku teks untuk para pelajar hukum dan juga temuan-temuan baru yang memperkaya isi kitab kodifikasi yang diinisiasi Kaisar Justinianus tersebut. Dengan mengkomunikasikan kitab hukum itu ke seluruh wilayah imperium, penguasa Roma – sampai masa surut dan runtuhnya imperium Romawi pada belahan akhir abad 5 (di kawasan Eropa Barat) dan pada sekitar pertengahan abad 15 (di kawasan kawasan Eropa Timur) – telah berhasil menegakkan hegemoninya.
Sementara itu, menyusul pengkitaban hukum Romawi, di Timur Tengah terjadi perkembangan serupa, dari hukum yang berkarakter amat normatif dan tak terstruktur ke bentuknya yang lebih kemudian sebagai himpunan preskripsi yang diupayakan standarisasinya, dengan karakternya yang lebih formal dan terstruktur. Inilah yang dikenali sebagai perkembangan hukum Islam, dari sumber-sumbernya yang wahyu dengan sifatnya yang abstrak dan transendental serta multinterpretatif dalam aplikasinya, ke wujudnya yang baru sebagai sebuah kitab hukum fiqh yang terstruktur dan tervalidasi sebagai hukum positif dan sebagai satu-satunya rujukan pembenar yang berstatus tertinggi bagi perilaku umat.
Perkembangan ke arah terbentuknya hukum yang tunggal dan baku, yang juga kian memerlukan kekuatan back up politik daripada tunjangan kekuatan moral-religius ini, dirasakaan amat perlunya demi tercegahnya konflik atau fitnah antar-umat dalam ihwal kepahaman mengenai hukum yang benar bagi kehidupan ukhuwah umat seiman. Perkembangan ini — lewat berbagai silang selisih dan kesepakatan-kesepakatan baru antara para ulama dan ahli fiqh – khususnya berlangsung sepanjang masa kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah (yang berkekuasaan sejak tahun dan 750 sampai surutnya di abad 10). Perkembangan yang nyata ke arah terwujudnya unifikasi hukum Islam ini terjadi terutama tatkala pada masa sebelumnya, sebagai akibat ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang pesat di bawah kepemimpinan para khalifah dari Bani Umayah, yang meluaskan kekuasaan dari Andalusia sampai ke Afghanistan, telah telah menyebabkan terjadinya tafsir-tafsir lokal yang memporakperandakan kesatuan tafsir syari’ah.
Masih ada kisah lagi yang serupa dengan apa yang dipaparkan di muka, berkenaan dengan pergeseran paradigma dari hukum lokal dengan paradigma moralitas yang normatif ke hukum sentral dengan paradigma politik yang lebih preskriptif dan berkarakjter positif. Kali ini kisah sejarah tentang terbentuknya apa yang dinamakan Corpus Iuris Canonici, yang dinyatakan berlaku untuk umat Katolik. Apabila semula yang disebut hukum agama umat Katolik itu berupa dekrit-dekrit para uskup lokal yang bersidang di majelis-majelis wulayah setempat, yang disebut canon (yang di kalangan orang-orang Muslim dikenali dengan istilah ‘qanun’), pada perkembangannya yang lebih kemudian, agar dapat dinatakan berlaku dengan sah, dekrit-dekrit itu mesti dilengkapkan dengan dekrit uskup dari Roma yang agar berefek meniscayakan. Dikatakan, apabila Roma sudah bicara, maka perkara harus dianggap telah selesai; Roma locuta est, causa finita est. Sejak abad 11 dekrit-dekrit para uskup itu dihimpun, dan pada tahun 1580 semua itu telah selesai disusun dan dipublikasikan. Kitab yang berisi himpunan itu disebut dengan nama Corpus Juris Canonici, sebuah sebutan yang telah dikenal sejak abad 13, dan berlaku sebagai rujukan perilaku umat Katolik sampaipun kini.
Dekrit-dekrit itupun semula merupakan bentukan-bentukan para uskup berdasarkan pemahamannya yang individual, sekalipun yang toh dituntun berdasarkan paradigma dasar sebagaimana yang terbaca dalam gagasan Santo Agustinus dari Hipo (345-430). Agustinus memperhadap-hadapkan secara kontras dan oposisional antara apa yang ia sebut dalam bahasa latin civitas Dei dan civitas diabolic, atau yang juga disebut , dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris the city of God dan lawannya evil atau earthly city. Civutas Dei adalah negeri Tuhan yang telah sempurna dalam keadaannya yang telah final dan abadi. Sementara itu, the earthly city (yang juga ia sebut dengan istilah saeculum, yang dengan maksud merendahkan derajatnya juga disebut civitas diaboli alias negeri setan) adalah alam kehidupan duniawi yang berada dalam suatu ruang tempat dan ruang waktu. Berada di suatu ruang tempat dan ruang waktu, tergelar sebagaai organisasi kehidupan di permukaan bumi, alam saeculum ini diyakini akan mengalami proses perubahan ke arah wujudnya yang akan kian usang, membusuk, dan pada saatnya nanti juga akan tiba pada masa-masa akhirnya.
Moral kristiani sebagaimana direfleksikan dalam konsep civitas Dei – dan tentu saja juga yang bersumber pada ajaran yang terkandung dalam al-kitab — ini pada perkembangannya yang lebih kemudian mulai menemukan wujudnya yang materiil, antara lain dalam bentuk tafsir-tafsir, fatwa-fatwa, arahan-arahan dan ajaran-ajaran, dekrit-dekrit, dan berbagai pendapat dan pikiran yang berasal dari berbagai sumber otoritatif. Semua proposisi normatif tersebut tersebut didapati tersebar-sebar di berbagai sumber, yang sebagian besar tidak atau belum terorganisasi ke dalam suatu sistem yang lebih integratif. Pengintegrasian dan sistematisasi ke dalam suatu satuan standar perilaku yang tunggal dan berlaku bagi umat kristiani, yang di kemudian hari diikenali dengan penamaan corpus iuris canonici, barulah terjadi kemudian.
Corpus iuris canonici, yang pembentukannya menengok ke rasionalitas corpus iuris romanum sebagai modelnya, barulah terbentuk pada sekitar belahan akhir abad 11. Itulah masa tatkala kekuasaan gereja berada di bawah kekuasaan Paus Gregorius VII, dan mengambil karakternya sebagai bagian dari kehidupan alam saeculum. Berkenyataan seperti itu, gereja telah nyata mentransformasi norma-norma moral menjadi suatu sistem hukum perundang-undangan – disebut hukum kanonik (ius canonici) — yang difungsikan untuk mengatur perilaku kehidupan sekuler kaum Nasrani, yang dijadikan subjek lewat pembabtisan. Berkenyataan seperti itu, gereja, Paus, dan para padri serta para uskupnya, apalagi mereka yang berkhidmat sebagai mufti-mufti di istana para raja dan kaisar, telah nyata menempatkan diri dalam ranah saeculum.
Berkenyataan seperti itu, gereja tak lagi menjadi sebatas pusat pengembangan moral melainkan sudah bertransisi ke wujudnya sebagai Negara Gereja, dengan hukum kanoniknya. Di sini, gereja — dalam diri pribadi Uskup Roma (ialah Sri Paus) dan majelis yang terdiri dari para uskup — telah bertindak dalam ihwal pengelolaan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Dengan hukum kanoniknya ini, Negara Gereja telah pula mengembangkan suatu sistem hukum yang rasional yang efektif untuk mengontrol kehidupan umat yang dijadikan subjek lewat proses pembabtisan. Lebih lanjut dari semua itu, Negara Gereja ini bahkan juga membangun organisasi ketentaraan, yang dengan demikian tampil tak beda dengan negara sekular lain yang berada di bawah kekuasaan para raja dan kaisar.
Uraian yang terpapar di muka ini menjelaskan perkembangan dalam sejarah, bagaimana asas-asas moral yang serba implisit sifatnya, bersumberkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya Illahi, telah tertransformasi ke dalam bentuk norma-norma hukum yang lebih eksplisit sifatnya, bersumberkan otoritas-otoritas sekular, baik yang dan para kaisar. Simpulan yang dapat pula ditarik dari uraian sepanjang tiga-empat paragrap di muka, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari amatan sejarah, ialah bahwa kekuatan moral akan tetap menjadi kekuatan moral yang tak pernah bisa diefektifkan, sampai pada saatnya apabila substansi moral itu tertransformasi ke dalam bentuk norma-norma hukum yang tersistematisasi secara rasional dan terstruktur sebagai bagian dari institusi politik (yang terorganisasi sebagai negara sekular, berjejuluk sebagai Negara Gereja sekalipun).

Lahirnya Negara Nasional Berikut Hukumnya Yang
Beruanglingkup Nasional Dan Fungsinya Sebagai Kontrol Sentral
Sejarah hukum Romawi dan hukum Kanonik — yang berkembang dari asas-asas moral yang teraku sebagai hukum lokal ke wujudnya yang berbentuk tertulis dan dikitabkan, dengan fungsinya sebagai standar perilaku yang sentral — terulang kembali pada abad 17-18. Pada dasawarsa-dasawarsa sepanjang abad itu, secara berangsur tapi pasti, dengan tumbuhkembangnya negara-negara bangsa di kawasan Eropa Barat terjadilah sentraliasi kekuasaan politik nasional mengatasi kekuasaan-kekuasaan lokal yang feodal dan parokhial. Itulah proses transformatif negeri-negeri Eropa Barat, yang dalam ungkapan berbahasa Inggris dinyatakan bahwa the making of Europe is now no more the making of Kings and Queens, but the making of nations.
Berseiring dengan perkembangan sejarah yang demikian itu, hukum sebagai sarana kontrol sentral tidak lagi berfungsi sebagai upaya untuk mendamaikan dan menyerasikan kembali hubungan antar-warga dari sengketa ke sengketa. Belajar dari cara para yuris dari masa imperium Romawi, hukum nasional pun telah dikonstruksi in abstracto sebagai undang-undang dan juga dibukukan. Bersamaan dengan surutnya otoritas Gereja dengan hukum kanoniknya, dan pula runtuhnya kekuasaan imperium Romawi yang telah terjadi lama sebelumnya, kekuasaan politik nasional mencari dasar otoritas hukum yang baru dengan sifatnya yang reformatif. Era reformasi ini dirintis di satu sisi oleh para yuris Protestan yang mulai mewacanakan paradigma hukum yang dilepaskan dari isu-isu teologi kaum Aristotelian, yang dengan demikian juga melepaskan diri dari otoritas Gereja. Pergerakan nasionalisme yang segera menyusul dengan keyakinannya akan potensi rasionalitas manusia individual telah pula mempercepat gugurnya otoritas hukum Romawi dan hukum Gereja.
Transformasi terjadi berseiring dengan perubahan-perubahan sosial-politik, khususnya pada belahan akhir abad 18 dan pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad 19. Kehidupan bernegara bangsa yang modern pada masa itu, yang terintegrasi ke dalam satuan-satuan territorial dengan penduduk yang mempunyai latarbelakang keyakinan moral-religius yang beragam-ragam, amat memerlukan standar perilaku bersama yang baru dan segera. Diperlukanlah suatu sistem hukum baru, berikut kelengkapan institusi dan oprganisasi yang baru pula, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan struktur kehidupan yang sudah berformat dan berskala nasional itu.
Tersimak dalam sejarah bahwa pada tahap perkembangan inilah bermulanya upaya orang di Perancis, yang berinovasi di bawah wibawa kaisar Napoleon Bonaparte, untuk melakukan pembentukan hukum berformat nasional. Lewat upaya ini berbagai adat dan tradisi yang bertumpu pada moralitas lokal, baik yang berlaku di kalangan rakyat jelata maupun yang ditradisikan di kalangan kelas atas, telah diinventarisasi dan disusun secara kategorikal dan tertulis ke dalam bentuknya yang baru, sebagai ‘kitab hukum undang-undang’. Kodifikasi Napoleon inilah yang kemudian ditiru sebagai model pengkitaban hukum nasional di berbagai negeri lain di Eropa. Dengan terbentuknya kitab undang-undang yang diberlakukan sebagai standar berperilaku dalam kehidupan nasional ini maka semua kaidah hukum yang tidak atau belum berbentuk undang-undang, secara resmi, dinyatakan tak lagi berlaku.
Berbeda dengan karakteristik hukum dari masa lalu, yang juga direalisasi pada zaman Romawi, tertib hukum diupayakan dengan cara menetapkan sejak awal posisi setiap individu dalam status mereka masing-masing. Inilah status hukum yang disebut status askriptif, ialah status atau posisi yang telah ditetapkan oleh dan/atau menurut tradisi yang telah diikuti “secara membuta” dari generasi ke generasi. Ada status quo, ialah status yang telah ditetapkan “seperti itu” oleh tradisi yang dipertahankan terus oleh para penguasa yang telah mapan, sejak awalnya. Dengan memahami status masing-masing yang askruiptif itu, setiap inividu akan mengetahui posisinya dan tak akan bertindak melampaui posisi yang telah ditetapkan secara final demi hukum. Dengan demikian, kemungkinan untuk bersilang selisih akan tercegah, dan kehidupan yang selaras dan serasipun dengan demikian secara serta merta akan terjamin.
Syahdan, runtuhnya otoritas hukum dan otoritas politik yang lama itu telah mendorong pencarian basis-basis baru bagi pranata hukum dan politik, yang pada akhirnya ditemukan pada nalar dan penalaran individu, yang menurut kodratnya diyakini lahir dalam keadaan bebas. Dari sinilah awal datangnya paradima baru yang dikenali sebagai paham rasionalisme. Inilah paham yang mempersepsi dan mengkonsepsi mereka yang terlahir sebagai individu manusia sebagai makhluk yang menurut kodratnya senantiasa menghendaki kebebasan bagi dirinya, namun yang secara rasional menyadari bahwa kebebasan kodrati yang mutlak justru tak akan mendatangkan kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat manusia. Inilah paham rasionalisme yang kelak dalam perkembangan kehidupan bernegara nasional menjadi dasar rasionalisasi untuk membenarkan terbentuknya organisasi kehidupan yang demokratik, di mana legitimasi setiap aturan hukum mesti didasarkan pada adanya kesepakatan kontraktual antar-individu yang rasional untuk membatasi kebebasan masing-masing, demi kesejahteraan bersama.
Didahului oleh persebaran hasil pemikiran yang berawal dari paradigma baru ini, seperti antara lain yang ditulis oleh Baron de Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau dari belahan akhir abad 18, sudah pada awal abad 19 negeri Perancis telah berhasil merealisasi kehidupan nasional yang kian berarah ke demokrasi. Di negeri ini, mengikuti alur perkembangannya, sistem hukum nasional dibangun untuk mengontrol kehidupan yang berformat organisasi negara bangsa. Atas instruksi Napoleon Bonaparte, sudah pada tahun 1804 sebuah panitia kerja yang dipimpin Carambere telah berhasil membentuk suatu kitab undang-undang, dengan teks-teks yang disusun dalam suatu koherensi yang tinggi, lengkap dan tuntas, untuk dfungsikan sebagai standar perilaku bangsa Perancis. Kitab undang-undang untuk warganegara Perancis ini disebut Code Civil Français, yang pada dasawarsa-dasawarsa berikutnya ditiru oleh negeri-negeri lain di Eropa, seperti Belanda dan Jerman atau pula Swiss, yang telah terbangun sebagai negeri-negeri yang menyatukan warga sebangsa.
Hukum nasional — yang diberlakukan untuk manusia sebangsa serta yang sekaligus sewarganegara ini — telah menggeser paradigma hukum lebih lanjut, tidak hanya yang berproses dari yang semula berperspektif moralitas Aristotelian ke yang berorientasi standar perilaku yang kongkrit, sebagaimana yang dibentuk dalam lafal-lafal preskriptif yang tentu saja tertulis, tetapi juga terkonsepsi sebagai apa yang disebut lex teritorialis. Apabila ius romanum dan ius cononici merupakan hukum yang berlaku untuk orang (ius personam), hukum nasional berlaku di suatu teritori untuk orang-orang yang berada di teritori itu. Konsekuensi dari paradigma teritorialitas ini — sebagaimana yang dicontohkan dengan pemisahan orang-orang Belanda Selatan, ialah orang-orang Vlaams dari negeri Belanda, terbentuknya Negara Belgia pada tahun 1830an — ialah bahwa separasi teritori suatu bangsa akan mengakibatkan pula terjadinya separasi hukum undang-undang nasional.

Pergeseran Paradigma Ke Arah Terbentuknya Tradisi Hukum Barat
Perkembangan sistem hukum — yang tak lagi mendasarkan diri pada kebenaran moral lokal melainkan pada preskripsi-preskripsi yang diundangkan dalam kitab-kitab hukum oleh para penguasa sentral sebagaimana yang terkisah di muka — sesungguhnya lewat berbagai pergeseran paradigma telah melahirkan konfigurasi sistem hukum Barat yang ditengarai oleh kehadiran sekurang-kurangnya empat atau lima karakteristik. Inilah karakteristik yang tidak didapati dalam pranata hukum komunitas lokal yang belum mengenal budaya baca-tulis.
Adapun keempat karakteristik itu ialah, bahwa hukum Barat itu demi kesempurnaan eksistensinya selalu (1) berupa aturan-aturan yang dinyatakan secara eksplisit dalam rumus-rumus pasal/ayat yang tertulis dan tersistematisasi (corpus iuris), (2) dilandasi suatu ajaran atau doktrin bahwa hukum dalam ujudnya yang demikian itu berstatus tertinggi, mengatasi norma-norma sosial lain (ius) yang tidak atau belum dirumuskan dalam bentuknya yang eksplisit, (3) memiliki karakter historisitas, yang berarti bahwa hukum Barat ini selalu berada dalam suatu ruang dan waktu, yang oleh sebab itu selalu mengalami proses perubahan dialektik-dialogik secara berterusan, menuju ke kesempurnaannya yang fungsional, dalam upaya menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas dan fleksibilitas, seolah tak sekali-kali akan bisa bersifat final, (4) dibangun dan dikelola secara rasional dan eksklusif oleh suatu kaum profesional tertentu, dan yang ditunjang oleh hadirnya suatu institusi keilmuan dan pendidikan pada tingkat universiter.
Karakteristik Pertama: Corpus Iuris : Sudah pada awal abad 19, dengan selesainya usaha kerja Napoleon untuk mengkodifikasi dan mengunifikasi hukum Perancis, perkembangan hukum dan tradisi hukum Barat boleh dibilang, sejauh dan sampai saat itu, telah purna. Kerja-kerja pembentukan hukum tertulis yang dibukukan sebagai hukum baku, disebut dengan istilah ius constitutum atau ius positivum, untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bernegara nasional yang modern itu boleh dibilang telah selesai. Dalam suatu rentang waktu yang singkat, pada akhirnya kerja kehukuman telah menghasilkan suatu khazanah yang berisi sehimpunan besar undang-undang yang mengatur berbagai segi kehidupan.
Belajar dari pengalaman para yuris Romawi dan Gereja, demi tercapainya efisiensi dan keefektifan pendayagunaannya sebagai rujukan, mau tak mau himpunan undang-undang yang berjumlah besar dalam beragam kategori itu haruslah diorganisasi secara rasional ke dalam suatu tatanan yang sistematik, komprehensif dan yang secara logis koheren. Setiap pasal dan ayat yang berstatus sebagai preskripsi penolok kebenaran suatu perbuatan mesti diresmikan dengan pembubuhan nomor-nomor, demikian pula halnya dengan undang-undangnya, yang mesti dibubuhi nomor dan penyebutan tahun publikasinya berikut nomor dan tahun buletin yang mempublikasikannya.
Karakteristik Kedua : Doktrin Rechtstaat. Seluruh body of legal text tersebut, demi kekuatan berlakunya, ipso jure, mestilah dilandasi doktrin atau ajaran dasar yang mentahbiskannya sebagai satu-satunya rujukan yuridis yang mesti ditaati, mengatasi norma apapun lain yang ada di dalam suatu masyarakat. Inilah doktrin yang di dalam bahasa Belanda diperkenalkan dengan istilah ‘doktrin rechtsstaat’ atau yang di dalam bahasa Inggris lebih populer dengan istilah rule of law. Doktrin ini mengajarkan bahwa sesiapapun yang berada dalam kehidupan bernegara, tanpa kecualinya mestilah tunduk patuh pada aturan undang-undang.
Dalam kerja-kerja melaksanakan kekuasaan pemerintahan, tanpa kecualinya, para pejabat pengemban kekuasaan negara juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam peraturan undang-undang. Para pejabat tidaklah boleh bertindak macam apapun kecuali berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan menurut hukum undang-undang. Apabila tidak, maka tindakan pejabat itu bolehlah didakwa sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan kekuasaan — atau kekuatan pemaksa — yang sifatnya fisikal semata. Apabila tindakan semacam ini toh terus saja dilakukan secara berulang, dan terkesan sebagai kebiasaan yang dipandang wajar-wajar saja di kalangan para punggawa pemerintahan di negeri itu, maka negeri itu tidak lagi bisa disebut rechtstaat melainkan machtsstaat.
Doktrin ini secara implisit menyatakan pula bahwa hukum nasional itu berstatus tertinggi, ialah tertinggi untuk mengatasi norma dan preskripsi apapun yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum dibentuk secara resmi sebagai undang-undang.. Dalam hubungan ini, apabila kata staat dalam doktrin rechtstaat tidak hanya harus diterjemahkan dengan kata ‘negara’, yang secara denotatif menyebut adanya ‘negara yang berdasarkan kebenaran hukum undang-undang’, melainkan boleh juga diterjemahkan dengan kata ‘status’, maka doktrin rechtstaat dapatlah diartikan sebagai ‘status hukum (yang tertinggi)’ atau yang di dalam bahasa Inggris acapkali dinyatakan dengan kata-kata the supreme state of law. Dari istilah doktrinal the supreme state of law inilah lahirnya apa yang di dalam bahasa Indonesia dikenali istilah ’supremasi hukum (undang-undang)’.
Karakteristik Ketiga : Sifat Historisitas Hukum. Doktrin ketiga mengajarkan bahwa hukum nasional itu, harus diperlakukan sebagai ”hukum dunia” yang hadir dalam kehidupan yang fana, yang eksistensinya harus dipisahkan dari ”hukum akhirat” yang lebih dipercaya dan diperlakukan sebagai God’s order (dalam arti sebagai ’perintah Tuhan’, yang sekaligus acap juga diartikan sebagai tertib Illahi) yang bersifat abadi. Hadir dalam kehidupan duniawi untuk menata kehidupan duniawi yang secara progresif dan berterusan berkembang dari krisis ke krisis dan dari paradigma ke partadigma, hukum nasional selalu dibilangkan berkarakter historisitas. Menurut doktrinnya yang satu ini, hukum nasional itu akan selalu berada dalam suatu proses perubahan reformatif yang berterusan, menuju ke kesempurnaannya yang paling fungsional, guna menjaga stabilitas kehidupan di satu pihak, tanpa mengurangi daya fleksibilitasnya yang adaptif pada perubahan di lain pihak. .
Karakteristik Keempat : Profesionalisme Yang Eksklusif Dan Otonom. Doktrin profesionalisasi hukum mengajarkan bahwa hukum nasional harus dirawat serta dikelola secara eksklusif oleh ahlinya, suatu kelompok profesional yang terdidik pada tarafnya yang tinggi berlandaskan sikap etis yang tinggi pula. Sehubungan dengan profesionalisasi dan profesionalisme dalam manajemen hukum nasional ini, hadirnya institusi pendidikan universiter di bidang kehukuman merupakan syarat yang tak mungkin tidak mesti ada sebagai pelengkap institusional. Hadirnya diperlukan demi terpeliharanya suatu sistem hukum nasional. Sebagaimana doktrin-doktrin lain yang telah disebutkan berturut-turut di muka, tak dipenuhi doktrin profesionalisme dalam sistem hukum nasional, cepat atau lambat, amat dipercaya akan mengancam eksistensi hukum yang ada dalam kehidupan bernegara.

Epilog

Sehubungan dengan ditegakkannya doktrin rechtstaat atau pula doktrin ruke of law, yang sehubungan dengan doktrin tersebut juga dijaminnya secara institusional eksklusivisme para ahli professional di bidang pengelolaan hukum perundang-undangan negara, tidaklah akan keliru untuk dikatakan bahwa hukum dalam kehidupan bernegara itu berstatus otonom. Ini berarti bahwa hukum sebagai suatu sistem (corpus juris) dan institusi serta doktrin-doktrin penunjangnya harus dipisahkan tegas-tegas dari urusan politik dan agama, dan juga dengan urusan-urusan berikut institusi dan kajian-kajian lain macam apapun yang ada. Para penganut paham bahwa ‘hukum adalah suatu institusi otonom’, eksis dengan karakter dan doktrinnya sendiri yang khas, dalam perbincangan teori-teori hukum disebut penganut paham teori hukum berparadigma positivisme, yang acapkali juga dijuluki kaum legis.
Mereka disebut ‘kaum positivis atau legis’ karena mereka hanya mau mengakui norma- norma yang telah dipositifkan sebagai undang-undang (lege) sajalah yang berkualifikasi sebagai hukum. Hukum dalam definisinya seperti ini tidaklah boleh diintervensi – apalagi digantikan – oleh pertimbangan dan/atau ketentuan lain yang ada di luar undang-undang. Inilah yang di dalam bahasa seorang juris Austria bernama Hans Kelsen disebut doktrin atau ajaran hukum yang murni (reine rechtslehre). Kaum legis puritan ini selalu mengklaim bahwa hukum nasional yang telah dipositifkan sebagai suatu sistem perundang-undangan itu benar-benar memiliki karakternya sendiri yang khas, sui generis, dan akan mampu eksis dan tumbuhkembang berdasarkan logikanya sendiri yang khas pula. Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, yang secara formal haruslah selalu dirujuk dalam setiap proses penyelesaian perkara hukum.
Namun pergeseran paradigma di bidang filsafat dan teori hukum tidaklah berhenti pada titik final dengan lahir dan dominannya positivisme sebagai suatu arus besar (mainstream) yang menguasai pemikiran manusia abad 19 di Eropa. Paham positivisme hadir dengan perkembangan antesedennya yang dikenali dengan sebutan saintisme, dan saintisme ini pada gilirannya beranteseden empirisme, rasionalisme dan saintisme pada alur paradigma Galilean. Tatkala perkembangan sejarah umat manusia memasuki situasi apa yang disebut world system abad 19 dan global life pada belahan akhir abad 20 dan pada peralihannya ke abad 21, sementara itu banyak isyu dan permasalahan yang tak dapat diselesaikan dengan paradigma yang ada pada waktu itu, paradigm shifts terjadi lagi dengan serunya. Sejarah perkembangan teori-teori sosial dan juga teori-teori hukum masih berlanjut dan akan terus berlanjut. [***]

Comments are closed.