Bertamasya Ke Alam Ide

Pembaruan Hukum Untuk Menggalang Kehidupan Masyarakat Indonesia Baru Yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan

 

 Soetandyo Wignjosoebroto 

 

Indonesia: Realitas atau Imajinasi? 

      Pernah dipertanyakan, apakah yang disebut Indonesia itu merupakan atau telah merupakan suatu realitas sejarah? Ataukah masih saja merupakan suatu fenomena dalam alam imajinasi belaka, yang nyatanya sampai saat ini tak juga kunjung dapat diaktualisasikan secara purna. Tidaklah kiranya ada orang yang dapat mengikngkari bahwa fenomena Indonesia itu sebenarnya baru lahir sebagai cita-cita politis pada dasawarsa kedua abad yang lalu. Itu pun tatkala suprasrtukturnya berhasil dibangun sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertengahan abad, infrastrukturnya yang secara social dan cultural tak juga kunjung terbenahi, dan bahkan cenderung terabaikan, untuk benar-benar dapat dikembangkan sebagai suatu satuan masyarakat bangsa yang terintegrasi kuat.

      Romantisme kaum nasionalis, yang semula berhasil dikendalikan untuk menggapai saja “persatuan Indonesia” (atas dasar konsep Ernest Renan), seperti tiba-tiba saja pada era pascarevolusi menjadi terkesan demikian kelewatan dan mejadikan cita-cita “kesatuan” sebagai cita-cita yang amat lebih utama. Semangat bhinneka tunggal ika yang mestinya terbaca sebagai “berbeda-beda itu (sekalipun) berbeda-bedalah itu (namun satulah itu)”. Dalam romantisme yang dan semangat nasionalisme yang lebih terobsesi oleh ide “kesatuan Indonesia” yang sentralisasi daripada oleh ide “persatuan Indonesia” yang federalistis seperti itu maka tak kalah lagi terjadilah berbagai konflik yang didasari berbagai motif antara kaum modernis di pusat-pusat pemerintahan yang menyakini kebenaran yang menyakini kebenran universalisme pada tataran nasional dan kaum tradisional yang menyakini kebenran partikularisme demi kepentingan rakyat di komunitas-komunitas local yang otonom.

      Kini, dalam era reformasi yang mestinya bisa dipenuhi kesedian ber-otokritis, kesempatan dialog sudahlah sepatutnya di buka lebar-lebar guna mennegaskan kembali macam kehidupan bernegara dan berbangsa yang hendak diwujudkan. Betulkah kecederungan yang bergulir kini sudah lebih tertuntut untuk mengarah kearah otonomisasi yang juga bermakna sebagai penguatan etno-lokalisme? Atauhkan prose situ sebenarnya hanya merupakan gambaran sementara saja dari hilangnya kekuatan kontrol para elite sentralis, yang namun demikian toh tengah dicoba dipulihkan kembali oleh mereka itu dengan berbagai cara? Adakah seluruh dinamika politik sosial-politik yang tengah terjadi ini akan berujung pada terwujudnnya Indonesia Baru yang tetapi berhakikat sebagai organisasi kehidupan bernegara bangsa yang “sesungguhnya tetap yang dulu-dulu namun serba baru”? atauhkan – berkat tekad mengupayakan signs suatu proses reformasi yang konsekuen – tidak sekali-kali demikian lagi?

      Tatkala demikian, lalu sejauh mana proses dinamika sosil politik itu akan berujung? Akankah berujung keterwujudnya organisasi kehidupan bernegara bangsa yang sudah teredekonstruksi menuju keterwujudnya desentraslisasi pemerintahan yang cukup lanjut, yang barangkali saja malah tak mustahil bisa mendekati modelnya yang federalistis, dengan kekuasan lokal yang etho-nationalistic centered sudah amat boleh (atau tak lagi bisa ditolak, dank arena itu terpaksa?) ditenggang? Atauhkan malah masih berlanjut lagi keterjadinya proses disintegrasi, kalaupun tidak berskala total tentulah persial, menuju terjadinya beberapa negara baru sebagai akibat tekad sementara daerah ntuk memisahkan diri dari negara kesatuan? Semua pertanyaan itu mestilah dijawab, tidak hanya berdasarkan keinginan dan kebijakan para elite yang memegang kendali kekuasaan akan tetapi juga dengan memperhatiakan kenyataan-kenyataan yang tengah terjadi dan tersimak di lapangan, yang terungkap sebagai aspirasi warga di daerah-daerah.

 

 

Konsep dan Perspektif Keadilan dalam hukum Nasional

      Dalam era maraknya negara-negara nasional yang modern (yang aca pula disebut “negara bangsa” sebagai terjemahan dari istilah dan konsep nation state yang dikenal dalam keputusan asing), apa yang disebut hukum itu – secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi – secara pasti telah berkembang ke dalam konsepnnya yang baru sebagai hukum positif (dalam maknanya sebagai sesuatu yang positif. Karena terkualifikasi sebagai sesuatu yang positif (dalam maknanya sebagai sesuatu yang expressed definitely), hukum nasional yang telah terkonsepkan demikian itu tentu saja lalu bersifat formal, lebih terumus eksplisit daripada sebagai asas-asas atau premis-premis tak tertulis yang bersifat itu, tak pelak lagi yang disebut hukum nasional itu lalu muncul pula dalam fungsinya – apa yang disebut oleh Edfield dan Black – sebagai the government (coersive) social control.

      Dalam era yang telah berubah seperti ini tak pelah tidaklah akan ada normative macam apa pun yang akan terakui dan ditegakkan sebagai hukum, kecuali apabila materi itu telah mengalami positivisasi atau formalisasi dan formulasisasi terlebih dahulu. Dalam politik kenegaraan yang mengikuti tradisi Eropa Kontitental (antara lain juga Indonesia yang mewarisi tradisi itu pada dasarnya berlangsung melalui proses-proses legislasi yang dituntun oleh ide-ide dan/atau kepentingan politik para politisi. Sementara itu, dalam praktik pemerintahan yang mengikuti tradisi Eropa Anglo-Saxon, positivisasi itu lebih sering berlangsung melalui proses-proses ajudikasi yang berlangsung di bawah arahan hakim-hakim (lawyers) professional di sidang-sidang pengadilan.

      Menurut teorinya, positivisasi iru – lebih-lebih yang berlangsung melalui proses legislative yang sarat dengan benturan antar-kepentingan dan /atau antar-posisi yang mencerminkan keberpihakan dalam percaturan politik – tak akan terlalu peka untuk mempersoalkan ihwal keadilan itu. Menurut teori kaum yuridis-positivis (yaitu kaum yang selalu dapat kita temui di balik setiap penataan konstitusi dan sistem hukum negara-negara nasional), setiap kaidah hukum yang diciptakan oleh (atau konkritnya oleh badan atau salah satu badan pemerintahan yang berfungsi pengemban kekuasaannya) itu harus dinyatakan telah berlaku dan wajib ditaati, bukan karena kandungan normative-etisnya(seperti a.I “keadilan”, misalnya!) melainkan karena kebenaran-kebenaran prosedur formal pembuatan dan pembentukannya menurut ketentuan-ketentuan konstitusionl ayng telah diikutunya. Maka, di sini bukan esensi keadilan kandungannya itu yang akan merupakan suatu condition sine qua non yang akan menentukan apakah suatu kaidah hukum itu telah mempunyai dasar pembenar untuk diakui berlaku atau tidak. Alih-alih begitu, yang akan menjadi dasar pembenar berlaku-tidaknya sesuatu hukum (baca: undang-undang!) adalah kesahannya secara formal-yuridis (yang pada gilirannya ditentukan oleh kepatuhan para pembuat dan pembentuknya pada formalitas-formalitas konstitusional yang ada).

      Semua itu tentu saja bukan berarti bahwa soal-soal nilai – seperti misalnya keadilan, kemanusiaan, dan apalah lainnya lagi – lalu tak bisa masuk ke dalam percaturan hikum. Akan tetapi, selama nilai-nilai itu tidak atau belum dikonkretkan ke dalam wujudnya yang positif dan/atau tertulis – dengan memenuhi syarat-syarat formalnya – sebagai kaidah (atau sebagai bagian dari akidah) yang terumus in behavioral term, tidaklan nilai-nilai itu boleh dianggap memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, dank arena itu juga boleh ditaati sebagai ius constitum (alias lex atau lege). Setakat itu, sejauh-jauhnya nilai tersebut hanyalah akan dan boleh terakui berlakunya secara etis-filosofis sebagai ius constituendum.

      Dalam percaturan hukum di forum-forum resmi, di mana kepentingan dan pemerintahan nyata-nyata terlibat di dalamnya, tentu saja ius constitutum yang positif itulah yang selalu dirujuk oleh orang-orang pemerintahan untuk memberikan dasar pembenaran bagi sebarang langkah dan kebijakan yang dibuat. Keabsahan secara yuridis – dan bukan kebenaran secara etis (yang diistilahi “keadilan”) – itulah yang selalu pertama-tama dijadikan dasar pembenar. Kalaupun keadilan ikut dirujuk, itu tak lain karena norma etis itu telah ikut memperkuat kekuatan berlaku hukum positif yang yuridis tersebut (dengan menyambungkan landasan filosofinya); dan tidak akan dirujuk demikian kalau nanti ternyata malah akan memperlemahnya.

      Maka, di negara-negara nasional yang menganut paham positivisme dalam kehidupan hukumnya ini, tak pelak lagi apa yang disebut keadilan itu lalu tereduksi menjadi keadilan menurut makna yuridisnya. Keadilan dianggap telah ada dan telah terealisasi dengan penuh tatkala setiap subjek hukum telah memperoleh hak-hak ini tentu saja bukan hak-hak yang menurut criteria etis-filosofisnya seharusnya ada di dalam – dan/atau akan diberikan oleh – ius constituendem-nya.

      Di negeri-negeri yang menganut tradisi Anglo-Saxon, persoalan keadilan itu tentu saja tidak pula ada kaitannya dengan “hukum (perudangan) yang akan dating”, melainkan selalu pula dalam kaitannya dengan pembuatan hukum yang kini. Dalam tradisi ini, sebagaimana kita ketahui, pembuatan itu berlangsung terutama dalam proses-proses tertentu yang diajukan ke hadapan hakim. Denagn perkataan ini, di sini persoalan keadilan masuk ke dalam proses-proses pembuatan hakim, in concerto, dan seterusnya dalam pembuatan dan pengembangan judge-made-laws. Namun, karena siafatnya yang konkrit dan direlevansikan dengan sesuatu perkara tertentu, keadilan di sini pun bukanlah keadilan dalam maknanya yang filosofis, akan tetapi yang yang berkait dengan praksis-praksis pembuatan (keputusan) hukum yang baik. Maka, tegasnya di sini keadilan akan lebih bermakna sebagai fairness dalam fair trial daripada sebagai moral rightness dalam maknanya yang abstrak. Di sini apa yang disebut justicepun tak lagi (semata-mata) dimafhumi dalam artinya yang lebih empiris sebagai fair handling atau bahkan sebagai the administration and procedure of law.

      Positivasi hukum dalam negara-negara nasional yang modern itu dengan demikian lalu gampang menodongkan bahaya rule by law yang represif, menggantikan rule of law yang otonom. Mereka yang memiliki akses paling lapang menuju ke pusat-pusat kekuasaan pembentukan hukum perundangan akan jelas-jelas paling berdaya memanfaatkan hukum sebagai (government’s) social control untuk menguasai siste guna mengamankan dan mengefektifkan kebijakan-kebijakan dan kepentingan-kepentingannya. Di negeri-negeri di mana akses itu bisa dibuka sama lebarnya bagi siapa saja tanpa kecualinya (berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati), positivisasi hukum dengan segala konsekuensinya sebagaimana telah dibentangkan di muka tidaklah akan menimbulkan kebaratan yang terlalu sangat.

      Akan tetapi, tatkala akses yang dibuka sama lebar untuk siapa saja pun itu tidak dapat diwujudkan, dan karena itu proses-proses legislasi dan pembuatan peraturan perundangan yang lain hanya akan dikuasai sedikit banyak secara ,nomopolostis oleh elit-elit kekuasaan tertentu ( yang umumnya juga telah bersarang tanpa dapat digugat=gugat lagi di badan-badan eksekutif dan mengontrol pula badan-badan yudisial), maka tak ayal lagi positivisasi hukum seperti itu tak ayal lagi akan berakhir dengan otorianisme yang terselubung, yang bersembunyi di balik legalitas-legalitas dan legitimasi-legitimasi formal. Di sini kekuasaan-kekuasaan tanpa enggan dan segan akan disahkan oleh dirinya sendiri, dan hukumpun tidak lagi berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan politik dan kekuasaan eksekutif sebagaimana dimaksudkan semula dalam prinsip-prinsip negara hukum. Alih-alih begitu, hukum telah berfungsi sebagai pembenar dan/atau penopang kekuasaan untuk mengontrol dan merekayasa perilaku rakyat yang warga masyarakat, dan sehubungan dengan itu semua lalu juga amat memaksakan ketaatan-ketaatan.

      Dalam situasi seperi ini, pencanangan negara hukum tidak lagi tertangkap dalam arti dan dalam maknanya sebagai “negara yang tidak berdasar kekuasaan”. Alih-alih begitu, konsep negara hukum akan bersalin rupa dalam arti dan maknanya sebagai “negara di mana semua warganya harus berperilaku mematuhi hukum yang telah dibentuk dan diundangkan oleh pemerintah”. Tak ayal lagi, dalam situasi yang berbalik seperi itu, bukan lagi pemerintah nasional yang akan selalu diingat-ingatkan rakyatnya untuk selalu menaati konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum berikut asas-asasnya. Dalam situasi seperti itu, justru rakyat itulah yang akan lebih acap diingat-ingatkan – dan dijadikan sasaran berbagai proyek penyuluhan hukum – yang terus-terusan oleh orang-orang pemerintah untuk selalu menaati konstitusi dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam kaidah-kaidah hukum pisitif.

      Dalam praktek, hukum positif yang telah terlanjur berkembang sebagai hasil positivisasi dan legislasi – dengan fungsinya yang (sengaja atau tidak) Cuma sebagai pemberi dasar legalitas pada setiap tindakan kekuasaan – sebagaimana telah dipaparkan di muka itu tak ayal lagi lalu amat terkesan sebagai hukum yang telah bersifatrepresif dari pada bersifat responsive. Hukum seperti itu, apabila kelak ditegakkan oleh aparat-aparat pemerintah, tak pelak lagi lalujuga akan amat terkesan lebih berhakikat sebagai pemaksaan-pemaksaan sepihak yang tak adil daripada sebagai pengharusan-pengharusan yang memang telah tersepakati secara timbale balik antara pemerintah dan rakyat, melalui cara-cara yang boleh dinilai jujur dan dengan kandungan materi normative yang boleh pula dinilai adil. Dalam ihwal seperti itu tentu saja tak adalah kesempatan yang diperoleh warga masyarakat untuk berbincang soal adil tidaknya kandungan undang-undang itu. Yang ada hanyalah kesempatan dan keleluasaan orang-orang pemerintah untuk menunjukkan legalitas dan telah terpenuhinya syarat-syarat legitimasi undang-undang tersebut. Maka, tanpa kompromi, undang-undang itu harus dipatuhi; buakan karena soal adil tidaknya akan tetapi bertolak dari persoalan telah sah-tidaknya secara formal-yuridis.

 

 

Pembaharuan Undang-Undang: Legal Reform

      Tatkala hukum dikonsepkan sebagai suatu sunsistem saja yang mesti fungsional dalam suatu suprasistem yang disebut masyarakat, maka proses perkembangan dan/atau pengembangan masyarakat menuju terwujudnya suatu masyarakat politik baru niscayalah berimbas pula pada upaya refungsionalisasi hukum sebagai suatu institusi yang harus dipandang strategis dalam kehidupan sosial politik. Tatkala proses menuju keterwujudnya Indonesia baru adalah suatu proses politik yang disadari, proses pembauran hukum demi terwujudnya Indonesia baru ini pula – tanpa bisa diingkari – adalah pula akan merupakan bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalam kepustakaan teori hukum disebut tool of social engineering entah yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial (seperti yang dimaksudkan oleh Roschoe Pound) entah pula yang diefektifkan via proses-proses legislative (seperti yang diintroduksikan oleh Mochtar kusumaatmadja untuk praktik pembangunan Indonesia).

      Dalam fungsinya yang reformatif sebagai tool of engineering itu, di negeri inipembauran hukum acap kali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai legal reform. Apa yang disebut sebagai legal reform ini secara harfiah harus diartikan sebagai pembauran dalam sistem perundang-undangan belaka.1 ) dalam konsepnya seperi in, pembauran hukum akan berlangsung sebagai aktifitas legislative yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi dan/atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elit professional yang memiliki akses lobi. Kalaupun berkehendak untuk memperlebar persoalan dalam perbincangan, wacana pembaruan hukum dalam alur strategisnya sebagai legal reform ini umumnya tidak hendak membatasi perbincangan pada pembarua norma-norma positif perundang-undangannya saja. Berwacana lebih lanjut, logisnya perbincangan ini akan menukik ke permasalahan doktrin-doktrin dan paradigma yang menjadi dasar pembenaran (alias norma-norma dasarnya yang filosofis) seluruh bangunan perundang-undangan nasional, berikut (tentu saja) peninjauan ulang dan wacana pembaruannya.

      Dalam pengalaman Indonesia, pembaruan hukum dalam artian sebagai legal reform, dan dalam realitas sejarahnya untuk mensosialisasikan hukum perundang-undangan kolonial, tidaklah pernah terbukti sebagai pembaruan yang sampai mengena dasar-dasar paradigmatisnya. Reform macam ini tengarai berkencenderungan untuk membatasi diri pada pembaruan undang-undang atau sementara pasal dan ayat dalam undang-undang yang telah ada saja, dan seperti berkesan tak hendak risau untuk mempertanyakan paradigma ideologisnya. Diketahui bahwa bangunan perundang-undangan hukum kolonial – yang berangkat dari paradigma liberalisme Eropa BArat yang klasik – itu amat menekankan kebenaran prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan individu, dan sehubungan dengan itu (demi kepastian!) mengharuskan positivisasi norma-norma hukum dalam bentuk suatu corpus iuris (sistem perundang-undangan) yang diideologikan berstatus supreme, sebagaimana dinyatakan oleh kaum yuris –legis sebagai ajaran the supreme satate of law.

      Dari prespektif kajian semiotika hukum, legal reform tidaklah akan bisa mengikutkan keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyarati oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang amat berbeda, khalayak ramai yang awam ini akan sulit – kalaupun tak dipersulit – memasuki suatu wacana yang dikuasai apa yang disebut suatu linguistic dominating system para elite politisasi dan elite professional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal. Dalam kenyataan seperti itu hukum perundang-undangan nasional akan lebih gampang terdayagunakan untuk merespon kepentingan mereka yang mapan dan berkekuasan daripada berpekaan pada kepentingan mereka yang berkedudukan marjinal dan yang karena itu pula akan berkeadaan rawan. Dalam kenyataan sperti itu pula hukum perundang-undangan nasional yang diberlakuakn di seluruh negeri atas dasar keyakinan akan kebenarannya yang universal akan tutup mata pada realitas tetap di patuhinya tradisi-tradisi tua yang hidup dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal.

 

 

Pembaharuan Hukum: Law Reform

      Hukum nasional yang dikebangkan berdasarkan modelnya yang diperjuangkan sepanjang abad 18 di Eropa Barat, denagn keberhasilannya mendestruksi model hukum lokal yang feodalistis dan hukum raja-raja yang selalu mencoba mempertahankan hegemoninya yang sentral, memang di pandang mampu memenuhi fungsinya untuk membebaskan jutaan manusia dari perhambaan dan kemudian daripada itu untuk melindungi hak-hak asasi mereka sebagai warga negara. Akan tetapi, sudah pada awal abad 20, di sementara negeri – justru di negeri tempat kelahirannya – ide dan model hukum nasioanal yang berkonfigurasi liberal-demokratis itu mengalami kritik dan dekonstruksinya yang korektif. Banyak teoritis ilmu hukum yang liberal-demokratis – dengan doktrinnya yang positivistis serta fungsinya sebagai penjamin kepastian-kepastian dalam setiap kesepakatan konstektual – itu sebagai konsep dan doktrin yang sesungguhnya tidak reaslitis.

      Didakwakan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan kesamaan dalam hal memperoleh kesempatan sebagaimana dijanjikan oleh hukum itu hanyalah benar demikian dalam norma-normanya yang abstrak dan dalam retorika-retorika teoritisnya belaka. Dalam kenyataannya, in concerto, para pelaku dalam kehidupan hukum itu tidaklah berkesetaraan dan berkesempatan sama untuk memperoleh akses ke dalam sistem guna mengkalim hak-hak di Amerika Serikat dirintis oleh teoritis seperti Pound dan praktisi seperti Holmes, yang kemudian direalisasi lewat gerakan-gerakansosial oleh tokoh-tokoh seperti Llewellyn dan Frank – mengembangakn doktrin-doktrin baru dalam ilmu dan praktik hukum yang berefek membandingi serta menandigi doktrin kaum positivis (yang di amenirka dikenali sebagai aliran legal mechanism Langdelian).

      Pada asasnya, para pendukung paham sociological jurisprudence dan/atau realistic jurisprudence tersebut menolak doktrin tentang universalisme substansi hukum yang berkonsekuensi pada tiadanya pengakuan pada hukum dan hak-hak mereka yang terbilang kaum minoritas. Para penganut paham realisme ini pun menolak anggapan kaum legis yang Langdelian itu, yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem normative yang tertutup dank arena itu mempunyai logikanya sendiri (yang deduktif) yang terlepas dari konteks-konteksnya yang politik, sosial maupunkultural. Esensi doktrin kaum realis ini bisa terbaca secara gambalang dalam ucapan seorang hakim bernama Oliver Wendell Holmes bahwa dalam kehidupan yang nyata ini law has not been logic. It is experience. Hukum bukanlah suatu sistem teks normative yang tertutup. Menjaga kemurnian hukum dengan menutup diri dari pengaruh konteks-kontekksnya adalah suatu upaya yang tidak hanya sia-sia akan tetapi juga tidak realities.

      Maka, menyadari relaitias sebagaimana yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, hukum harus diakui sebagai bagian fungsional saja dari suatu sistem kehidupan yang lebih inklusif. Berkeadaan seperti itu, hukum dapatlah dipandang sebagai suatu subsistem yang tanpa terelakkan akan terhimpit struktur dengan subsistem politik dan pula dengan subsistem sosio-kultar. Hukum bukanlah suatu (sub) sistem substantive-normatif semata akan tetapi juga berkompenenkan struktur alias nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbasis sosial kultur komunitas etnis /indigenous. Partikularisme dalam kehidupan sosio-politik dan sosio cultural yang dinamis akan menjadikan hukum dengan konsepnya yang baru sebagai sistem yang terbuka dipercaya akan lebih makrosistem yang lebih berpotensi memajukan demokrasi. Konsep ini menjadikan hukum – yang bersumber pada bahan perundang-undangan berikut doktrin-doktrin konfigurasinya – tidak hanya menjadi bidang urusan para juris dan/atau lawyers semata melainkan juga urusan public pada umumnya.

      Konsep hukum dan makanyanya yang luas sebagai law (untuk menggantikan istilah latin ius) dan bukan diartikan sempit-sempit sebagai undang-undang (alias ius constitutum, yaitu norma hukum yang telah memperoleh bentuknya yang khusus dan dinyatakan secara positif konfirmatif sebagai hukum dengan backups kekuatan yang formal) akan memungkinkan proses desakralisasi hukum. Hukum – sekalipun telah dibentuk dalam wujudnya yang formal sebagai produk kebijakan suatu badan pemerintahan negara ang terbilang tinggi – bukanlah suatu yang sacral dan berstatus di atas segala-galanya (the supreme law-state, de hoogste rechtstaat). Alih-alih, menurut konsepnya yang mutakhir ini, hukum pada hakikatnya adalah produk aktivitas politik rakayat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi mereka yang lugas entah pula yang ikut diilhami oleh dan/atau dirujukkan ke norma-norma sosial dan/atau nilai-nilai ideal kultur mereka.

      Dalam konsep kaum realis ini, hukum perundang-undangan yang diakui berlaku namun tak lagi disakralkan ini dapatlah dijadikan objek kritik sewaktu-waktu. Kritik-kritik boleh dilancarkan tidak hanya atas dasar criteria kesahan sehubungan dengan prosedur pembentukan serta prosedur pelaksanaannya yang formal semata melainkan juga atas dasar kebenaran subtansi sosio-kulturalnya. Hukum perundang-undangan nasional, berikut konkretisasinya dalam bentuk amar-amar putusan pengadilan, dicitakan akan selalu terbuka untuk berbagi kajian dan berbagai kritik dekonstruktif yang dilakukan lewat berbagai gerakan sosial peduli hukum, agar hukum nasional yang berfungsi sebagai salah satu kekuatan penggalang responsive ke kekepentingan public menuju ke kehidupan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, pembaruan hukum nasoanl mestilah bertolak dari konsep-konsep dan doktrin-doktrin yang baru dan diklaim lebih reaslistis ini. Bukanlah dalam pengalaman hidup di peraliahan abad ke 21 ini telah terbukti bahwa konsep dan doktrin hukum yang formal-positivitis – yang berbasiskan ideology yang memucak di peraliahan abad 19 – itu telah usang dan nyatanya hanya fungsional untuk melindungi kepentingan the ruling elite(s) beserta kaum mapan yang telah menjadi kroni-kroninya.

 

 

Catatan Kaki

1 Kata legal itu baerasal dari kata yang berarti “undang-undang” alias “materi hukum yang secara khusus telah dibentuk menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan/dipostifkan sebagai aturan hukum yang berlaku secara formal”. Legal lazim juga disebut ius constitutum atau hukum positif karena bentuk rumusnya yang telah jelas dan pasti.

Comments are closed.