Bertamasya Ke Alam Ide

Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Hukum Adat

 Soetandyo Wignjosoebroto

            Dinyatakan dalam berbagai ketentuan hukum perundang-undangan nasional Republik Indonesia bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di negeri ini hanya akan dapat diakui apabila ada 4 syarat yang telah dapat dipenuhi.  Keempat syarat itu ialah kenyataan bahwa (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip negara kesatuan RI, dan  (4) eksistensinya diatur dengan undang-undang.

            Keempat syarat yang dinyatakan ini merupakan tolok yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat.  Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan.

            Tak pelak lagi, ‘pengakuan’ yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, baik ipso jure maupun ipso facto, akan gampang tertafsirkan sebagai ‘pengakuan yang harus dimohon oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri.  Permohonan seperti itu akan berkonsekuensi pada ditimpakannya beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat itu kepada warga masyarakat hukum adat itu sendiri  Sementara itu, kebijakan untuk mengakui atau tak mengakui – yang dilakukan secara sepihak — secara sepihak akan berada di tangan para pejabat nasional yang berposisi di pusat kekuasaan.

            Dengan kebijakan yang masih berpatokan secara asasi  pada apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat 2 dan 3, amat kecil kemungkinannya masyarakat hukum adat yang otohton dan otonom sejak awalnya itu — dengan segera dan dengan gampang – akan memperoleh pengakuannya.  Dinyatakan oleh pasal-pasal itu bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” , dan seterusnya bahwa “hak menguasai dari Negara …. memberi wewenang untuk …… mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi (dan) air (untuk) .. mencapai sebesar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan .. dan negara hukum Indonesia yang merdeka dan berdaulat …”. 

            Persoalannya yang hakiki di sini, apabila ditelusur, tak lain ialah persoalan siapa yang akan mengontrol sumberdaya yang berada di daerah-daerah, yang sejak dahulu kala berada di bawah kontrol masyarakat hukum adat yang berada di tingkat lokal itu.  Dalam perkembangan kehidupan nasional — yang hendak distrukturkan secara normatif berdasarkan hukum nasional – nyata bahwa perkara-perkara yang bersangkut-paut dengan soal pertanahan tidak hendak diakui berada (juga) di bawah yurisdiksi masyarakat hukum adat.  Undang-undang no. 5 tahun 1960 ini jelas hendak menempatkan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kuasa hak kolektif yang ada pada tataran kolektivitas bangsa yang supra (Indonesia), tidak pada tataran kolektivitas yang berformat komunitas lokal, yang dalam literatur disebut masyarakat-hukum adat (adat rechtsgemeenschap).

            Memang benar bahwa Pasal 5 Undang-Undang no. 5 tahun 1960 yang dikenali sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan dengan jelas bahwa dalam ihwal perkara pertanahan “ .. yang berlaku .. ialah hukum adat”, akan tetapi di pasal itu juga dinyatakan (dengan jelas pula!) bahwa pengakauan akan berlakunya hukum adat tersebut bersyarat “… sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ….”. 

            Kebijakan dan kenyataan yang tersimak amat state oriented di tengah kehidupan Republik – yang nyata kalau hendak lebih mendahulukan kepentingan the newly emerging new nation daripada the old still existing natives seperti itu – amat berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial.  Apapun alasannya, entah karena alasan etis harus menghormati hak-hak sosio-kultural yang asasi van de inlandse volken, entah pula karena alasan pragmatik yang hendak menghemat jumlah pengeluaran yang membebani anggaran het Binnenlandse Bestuur di tanah jelajahan ini, pemerintah kolonial dengan Decentralisatie Wet 1903 jo Decentralisatie Besluit 1904, Locale Raden Ordonantie 1905 jo. Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906, mengakui desa-desa adat sebagai masyarakat hukum adat yang otonom.

            Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906 (disingkat IGO 1906) — sehubungan dengan berbagai teknis (antara lain, misalnya, untuk pemetaan batas wilayah karena masih terbatasnya tenaga-tenaga kadaster) — memang masih berlaku di Jawa-Madura saja, minus daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.  Kesadaran akan pluralitas wujud komunitas-komunitas etnik di negeri ini, yang masing-masing mempunyai tradisinya sendiri, dengan satuan-satuan yang lebih berbasis genealogis daripada murni territorial (seperti halnya yang ada di Jawa), menyebabkan pemerintah kolonial tak tergesa-gesa membuat aturan hukum perundang-undangan yang diberlakukan secara umum bagi seleuruh negreri.  Sekalipun demikian, IGO 1906 dapatlah dikaji sebagai prototype kebijakan pemerintah kolonial dalam hal mengakui eksistensi dan otonomi inladse gemeenten di Jawa-Madura (yang oleh ter Haar disebut dorpsrepublieken).

            Komentar Kern mengenai kebijakan kolonial dalam ihwal mengakui dan memperkuat eksistensi desa-desa Jawa-Madura sebagai masyarakat hukum adat, ex-IGO 1906 itu, ternyatakan di dalam 9 asas, sebagai berikut.  Pertama, kedudukan para kepala desa diakui resmi oleh pemerintah; kedua, jabatan kepala desa harus diperoleh melalui suatu pemilihan; ketiga, pendapatan kepala desa dan pembantu-pembantunya akan diperoleh berdasarkan adat yang diakui berlaku; keempat, pengelolaan pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa berdasarkan aturan-aturan yang akan menjamin pelaksanaannya yang baik; kelima, ada sejumlah orang yang ditentukan untuk boleh ikut berembug mengenai persoalan-persoalan desa;  keenam, kepala desa akan mewakili desanya di luar maupun di dalam setiap perkara hukum;  ketujuh, harta kekayaan komunal harus dijaga dan dipertahankan adanya; kedelapan, kerja-kerja wajib (tanpa dibayar) untuk kepentingan desa memperoleh dasar pembenaran dan bahwa kemungkinan akan adanya pembebanan-pembebanan lain oleh desa masih dibuka; dan kesembilan, pejabat yang berkedudukan lebih atas dapat turun tangan untuk mengatur hal-ihwal yang berhubungan dengan kewenangan yang ada pada kepala desa.

            Ringkasnya kata, dengan IGO 1906 itu desa-desa di Jawa dan Madura telah ditransformasikan dari sebatas eksistensi dan wujudnya sebagai komunitas di alam fakta menjadi suatu realitas hukum yang disebut badan hukum menurut hukum perundang-undangan kolonial.  Sebagai badan hukum, desa-desa itu  diakui dalam tatanan hukum kolonial sebagai pengemban hak dan kewajiban, dengan kepala desa sebagai penanggungjawabnya.  Sebagai badan hukum, desa-desa ini diakui pula hak kepemilikannya atas suatu inventaris harta kekayaan, khususnya yang berupa tanah komunal, yang – karena dilindungkan ke bawah hukum perundang-undangan kolonial – boleh diharapkan akan tercegah kemungkinannya dari sembarang bentuk perampasan atau penjarahan.

            Sebagai badan hukum pula, desa juga mempunyai pengurus dan anggota.  Kepala desa dan para pembantunya adalah pengurus itu, sedangkan para anggota — yang diakui hak dan kewajibannya — ialah penduduk setempat yang dibedakan dari penduduk lain yang demi hukum tidak mengemban hak dan kewajiban sebagai anggota, seperti misalnya dalam soal pemilihan kepala desa, dan/atau dalam soal ikut mendayagunakan tanah komunal desa, tetapi juga dalam mengemban kewajiban untuk membayar pajak (dalam bentuk uang atau tenaga dalam rangka mengerjakan desadienst).[**]

Comments are closed.