Bertamasya Ke Alam Ide

Pengawasan Terhadap Kinerja Kejaksaan: Sebuah Tinjauan Sosiologik

Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan sebagai rujukan dalam suatu diskusi panel yang diselenggarakan olehFakultas Hukum Unisula dan Serikat Pengacara Indonesia Cab. Semarang Di Hotel Grasia, Semarang, 10 Juni 2006 . Download versi MS Word di sini.

Soetandyo Wignjosoebroto

Syahdan, sebagai tindak lanjut amanat yang tertulis dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Presiden memaklumatkan terbitnya Peraturan Presiden no. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.  Komisi ini memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja serta terhadap sikap dan perilaku para jaksa dan pegawai kejaksaan, baik tatkala melaksanakan tugas kedinasan maupun ketika berada di luar tugas kedinasan.  Kemudian, dengan menyimpulkan hasil pemantauan dan penilaiannya atas kondisi organisasi kejaksaan – termasuk kelengkapan sarana, prasarana dan sumberdaya manusianya – menyampaikan masukan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas hasil seluruh kerjanya itu.

            Sesungguhnya tidaklah ada sesuatu yang istimewa dalam ihwal pembentukan komisi dalam lingkungan badan-badan pemerintahan, baik yang legislatif maupun yang eksekutif.  Pada waktu yang lalu, seorang Presiden bahkan telah pernah merasa perlu untuk membentuk sebuah komisi yang berposisi sebagai suatu komisi nasional, ialah Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang memungkinkan komisi ini bekerja secaea independen pada tataran regional dan internasional.  Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah berulangkali pula dibentuk komisi-komisi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.  Salah satunya, sebagai contoh, adalah CommisieVoor De Volkslectuur yang mengkaji ihwal penerbitan bacaan untuk rakyat; atau juga berbagai komisi yang ditugasi melakukan kajian (bevolen onderzoek) berkenaan dengan, antara lain, masalah pertanahan rakyat atau masalah kerja rodi sebagai pengganti pajak uang di desa-desa. 

            Sekalipun pembentukan komisi-komisi pemerintah itu bukan barang baru dalam sejarah kepemerintahan di negeri ini, yang menarik untuk diperhatikan ialah, bahwa komisi-komisi yang dibentuk akhir-akhir ini adalah komisi-komisi yang tidak bekerja pertama-tama untuk melakukan pemantauan dan pengkajian atas suatu masalah, dengan hasil-hasil yang direkomendasikan kepada pejabat pengambil kebijakan.  Alih-alih, seperti misalnya yang terbaca dalam Peraturan Presiden no. 18 tahun 2005, Komisi Kejaksaan ini bertugas (juga, bahkan mungkin “tugas yang pertama-tama”) untuk “melakukan pengawasan” (terhadap kinerja dan sikap serta perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan).  Berdasarkan Undang-Undang no. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu kewenangan Komisi Yudusial inipun tak pelak lagi adalah juga pengawasan. Ialah “pengawasan terhadap hakim dalam rangka, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.

            Mudah dikesankan bahwa dibentuknya komisi-komisi akhir-akhir ini amat bersangkutan erat dengan kian merosotnya seni pengelolaan kekuasaan dan kewenangan yang terkualifikasi baik di berbagai badan pemerintahan, khususnya di badan-badan pemerintahan di tingkat layanan umum.  Penyalahgunaan wewenang, kolusi dan korupsi sebagai akibat tiadanya transparansi dan pengawasan publik (sebagai akibat berkelanjutannya konsep budaya Kawula –yang ngawula alias menghamba – Gusti) telah menjadikan perubahan tata pemerintahan baru, yang lebih bernuansa demokratik, menjadi amat terkendala.  Manakala pada era feodalisme para Gusti yang berkekuasaan itu tahu berfalsafah pengendalian diri melalui berbagai piwulang untuk selalu mengingati ajaran aja dumeh dan harus selalu mengingati kewajiban untuk selalu ngayomi dan ngayemi para kawula, kini ini semua ajaran dan moral pengendalian diri itu telah sirna.  Di sini kontrol pribadi sudah tidak berkekuatan lagi sehingga diperlukan kontrol-kontrol oleh atasan langsung.  Akan tetapi ….

            Akan tetapi nyata pula bahwa para atasan ini – dalam kehidupan yang telah memasuki era pasca-feodal, lagi pula telah amat berwarna kapitalistik (namun yang tak pernah mengenal ajaran kapitalisme, ialah ajaran moral yang mendasari kehidupan kapitalistik itu, disebut profesionalisme) — telah menjadikan atasan-atasan itupun menjadi pribadi-pribadi yang sulit bisa diharapkan.  Alih-alih melakukan pengawasan, kolusi-kolusi itulah yang justru banyak terjadi.  Atau, apabila tidak demikian, para atasan ini menghidupkan kembali suasana kepemerintahan yang feodalistik, dengan mengharapkan kesetiaan-kesetiaan bawahan  (bukan kemahiran profesional mereka) untuk tahu menghamba dan melayani kehendak para atasannya.  Celakanya, kepemerintahan feodalistik yang baru ini tidak lagi bisa mengingati moral kerja untuk ngayomi dan ngayemi rakyat, sehingga yang terjadi adalah kerja eksploitasi bersaranakan kekuasaan aparat yang mestinya harus diawasi itu, dan serta merta menyebabkan terjadinya apa yang disebut “korupsi berjamaah”.

            Dalam perkembangan seperti itu – yang terjadi tak hanya di lingkungan badan-badan yudisial pada umumnya dan di kejaksaan pada khususnya – pusat-pusat kekuasaan birokratik dan pula yang politik (yang berkewenangan atau diberi wewenang untuk membuat putusan-putusan yang vital kalaupun belum tentu strategik) akan menjadi lokus-lokus yang menjanjikan keuntungan finansial dan/atau materiil.  Tak mengherankan apabila pusat-pusat kekuasaan seperti itu — mulai dari jabatan kepala desa, camat, walikota, bupati sampaipun jabatan-jabatan  di berbagai direktorat dan menteri, bahkan juga ketua-ketua partai di pusat maupun di daerah dan rektor-rektor di berbagai perguruan tinggi, besar ataupun kecil – menjadi titik perebutan.  Riuhnya itu bukan karena hendak memperebutkan amanah, melainkan hendak memperebutkan nafkah, nota bene ‘nafkah’ yang kini tak lagi  bermakna ‘sekadar sesuap nasi’ melainkan ‘bergenggam-genggam berlian!’.

            Di tengah kenyataan seperti itu, kontrol intern atas kinerja petugas di “loket-loket layanan” dan jajaran administrasi tengah penujangnya menjadi acap tak efektif.  Baik di organisasi-organisasi pemerintahan sipil maupun militer kontrol intern seperti itu tak berjalan dengan baik, malah acapkali memperkuat organisasi-organisasi pemerintahan seperti itu menjadi semacam mesin eksploitasi yang efisien namun koruptif.  Badan-badan pemerintahan seperti ini, baik yang masih bercitra semi-feodalistik maupun yang telah bernuansa modern kapitalistik (namun yang masih saja bercitra sebagai wjud pengejawantahan kapitalisme yang semu, yang dalam literatur disebut ersatz capitalism, dalam analisis-analisisnya yang rasional sungguh dikhawatirkan akan membahayakan kelangsungan kehidupan nasional.  Apabila seorang chief executive di suatu negeri, yang harus mempertanggungjawabkan masa depan suatu bangsa dengan bekerja di tengah-tengah suatu korps yang culas dan amat koruptif demikian itu, lebih-lebih manakala semua itu terjadi di lingkungan badan-badan peradilan dari hulu sampai ke hilir yang dipercaya sebagai benteng terakhir penegakan keadilan, maka kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri itu boleh dikhawatirkan akan menghadapi masa likuidasinya.

            Rasa frustrasi warga masyarakat, yang juga warga negara, yang merasa selalu dipercundangi oleh ulah korps birokrasi (yang sipil maupun yan militer), sedangkan para politisi tak juga kunjung berempati pada nasib warga yang bernasib rawan, malah alih-alih kian berkawan dengan mereka yang mapan, dapatlah diduga bahwa yang akan terjadi adalah ekspresi-ekspresi dalam bentuk kekerasan. Pengawasan eksternal oleh publik, baik yang mengorganisasi diri ke dalam LSM-LSM ataupun tidak/belum — yang karena sifatnya yang informal dan tak prosedural, yang acapkali tak hanya dikualifikasi sebagai pengawasan berdasarkan hak asasi warga yang ekstralegal malahan salah-salah dianggap ilegal — manakala tak ditanggapi sebagai masukan oleh para birokrat akan menambah-nambah saja rasa frustrasi dan sikap-sikap oposisional yang mengarah ke gerakan civil disobedience khalayak ramai.

            Dari sinilah datangnya kebijakan untuk membentuk komisi-komisi dengan tugas pengawasan yang berfungsi sebagai kekuatan pengontrol eksternal.  Sungguhpun diniati oleh suatu kekuatan politik yang solid, yang umumnya berasal dari para politisi yang berposisi sebagai oposan, atau juga oleh mereka yang telah mapan tapi memerlukan suatu political trade off guna meredakan tekanan atas kedudukannya, terbentuknya komisi-komisi dengan tugas pengawasan eksternal ini acapkali masih juga mengundang keraguan atas keefektifan kinerja komisi-komisi tersebut.  Dibentuknya komisi-komisi memang merupakan langkah yang mutakhir, dan dimaksudkan sebagai suatu ultima remedia, akan tetapi rasa-rasanya tidaklah akan bisa dijamin bahwa pemecahan masalahnya untuk menghasilkan suatu good governance di berbagai bidang layanan publik yang bersih dan berwibawa akan segera berakhir. 

            Pertama-tama, sekalipun komisi ini bekerja sebagai pengawas ekternal yang berkewenangan cukup besar, yang bekerja dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang atau setidak-tidaknya oleh sebuah Peraturan Presiden, seluruh hasil pengawasan, pemantauan dan penilaiannya atas kinerja badan-badan yang diawasi itu hanya berstatus sebagai masukan atau sejauh-jauhnya rekomendasi.  Komisi-komisi ini, sebagaimana yang selama ini tersimak dalam kerja-kerja Komisi Yudisial dan/atau Komisi Kejaksaan untuk mengawasi kinerja hakim atau jaksa berikut para pegawai struktural di badan-badan kehakiman dan kejaksaan, tidaklah dapat bekerja dengan keefektifan yang maksimal karena tiadanya kewenangan mengeksekusi hasil-hasil temuan dan evaluasinya. 

            Dengan tugas yang dibatasi “hanya” sejauh untuk memberikan masukan dan/atau rekomendasi saja, pada akhirnya semua masukan dan penilaian itu hanya berdayaguna, dan menerbitkan effek dalam bentuk tindakan perbaikan, apabila atasan yang berwenang melakukan pengawasan intern itu bersikap tanggap dan bersedia memanfaatkannya.  Apabila tidak, maka sia-sia sajalah kerja komisi-komisi itu.  Apabila demikian itu yang terjadi, maka fungsi komisi-komisi itu tak lebih daripada fungsi ombudsman, yang tugasnya terbatas pada kerja menampungi keluhan warga masyarakat atas layanan pegawai pemerintah yang buruk, untuk kemudian meneruskannya kepada “yang berwajib”, dan akan terserah kepada pihak yang berwajib ini akan menindaklanjuti atau tidak.  Pada akhirnya, tak puas dengan peran bagai ombudsman demikian itu, kerja-kerja komisi ini berarah ke upaya menggalang opini umum untuk mengefektifkan hasil kerjanya, yang acapkali pula toh tidak terlalu efektif

            Banyak kasus menunjukkan, bagaimana hasil-hasil pengawasan eksternal dan penilaian komisi yang dimasukkan ke atasan yang berwajib ini, atas dasar pertimbangan politis untuk menjaga citra korps, tidak ditindak lanjuti.  Laporan Komnas HAM pada waktu yang lalu, mengenai hasil penyelidikan pro justitia atas berbagai pelanggaran hak-hak asasi yang dilakukan oleh perwira-perwira militer, misalnya, dengan berbagai dalih tidak memperoleh tanggapan yang semestinya dari para komandan yang bertanggungjawab, dan gagal ditindaklanjuti.  Kerja Komisi Yudisial akhir-akhir ini juga terkesan gagal, atau setidak-tidaknya mengalami kesulitan, dalam ihwal mengefektifkan hasil pengawasan dan penilaian atas kinerja kehakiman dan perilaku para hakim yang bertugas pada tingkat pertama dan/atau tingkat banding.  Semua itu terjadi tak lain hanya bersebab dari kurang tanggapnya (Ketua) Mahkamah Agung untuk mengambil langkah-langkah yang berseiring jalan dengan peran Komisi Yudisial, ialah memperkuat pengawasan luar-dalam yang bertujuan melakukan “pembersihan” lembaga hukum dari tidakan-tindakan para mafioso yang koruptif.   Demikian — dan/atau akan demikian — pulakah nasib Komisi Kejaksaan?

00000

Comments are closed.