Bertamasya Ke Alam Ide

Negara Hukum dan Neokolonialisme: Sebuah Epilog

Soetandyo Wignjosoebroto 

Dalam penjelasan UUD-45 (yang dijadikan bahan penataran P-4 pada masa yang lalu), apa yang disebut ‘negara hukum’ disebutkan di situ secara lebih lengkap dalam suatu rangkaian kata-kata: ‘negara yang berdasarkan hukum’.  Sebenarnya istilah ini, entah dituliskan pendek-pendek entah pula dituliskan agak panjang sebagai suatu frase, adalah hasil terjemahan dari istilah hukum berbahasa Belanda rechtsstaat.  Istilah rechtsstaat ini — atau yang di dalam Bahasa Jerman dituliskan Rechtsstaat atau pula yang di dalam Bahasa Inggris dituliskan the lawstate atau the(supreme) state of law, yang berarti status hukum yang tertinggi dan berkekuatan ruling) – tersimak dalam perundang-undangan di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1854, ialah tahun diundangkannya Regeringsreglement Hindia Belanda.   

Sementara itu, istilah ‘neokolonialisme’ tersimak pada awal mulanya dalam pidato-pidato politik Presiden Republik Indonesia yang pertama, Dr (HC) Ir Soekarno.  Sekalipun istilah ‘koloni’ dan kolonialisme adalah istilah lama yang amat dikenal dalam berbagai kajian ilmu dan praktek kenegaraan masing-masing sejak zaman Romawi dan zaman penjelajahan pelaut-pelaut Eropa Barat ke sekeliling dunia; tetapi istilah ‘neokolonialisme’ adalah istilah yang diintroduksi pada tahun 1950an lewat pidato-pidato seorang orator nasionalis yang anti-penjajahan asing, yang dipersonifikasikan dalam diri seseorang tokoh yang bernama Soekarno.

Kedua istilah tersebut di muka ini adalah sesungguhnya istilah-istilah keilmuan untuk menunjuk ke suatu pengalaman sejarah dalam perkembanagan peradaban masyarakat Eropa Barat, namun dalam abad-abad 20 istilah-istilah itu menjadi kian kehilangan maknanya yang objektif, yang dapat difungsikan sebagai sarana analisis yang fungsional.  Alih-alih, khususnya pada istilah ‘kolonial’ (dan lebih-lebih tatkala istilah ini  dijadikan istilah stigmatik ‘neokolonialisme’), istilah-istilah tersebut menjadi kian berkarakter normatif, judgmental, dan kehilangan fungsinya sebagai sarana analisis untuk mendapatkan simpulan “apa adanya menurut faktanya”, as a matter of fact.

 

Tentang  Istilah dan Konsep ‘Negara Hukum’ 

            Apa yang disebut dalam bahasa Indonesia ‘Negara Hukum’ itu sesungguhnya berawal mula dari apa yang semula dituliskan dalam RR 1854, yang dipelajari oleh para juris Indonesia yang belajar di sekolah-sekolah tinggi Hindia Belanda pada era kolonial.  Dalam bahasa asalinya, sebagaimana yang dapat disimak dalam RR 1864 yang menjadi dasar konstitusi pemerintahan Hindia Belanda, ialah ‘rechtsstaat’, istilah ini dipakai sebagai bagian dari deklarasi bahwa Hindia Belanda adalah suatu organisasi pemerintahan yang disusun atas dasar kesiapannya untuk menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan tidak secara vulgar mendasarkan diri pada besarnya kekuasaan politik (machtstaat).

            Konsep ‘rechtsstaat atau’negara hukum’ adalah konsep yang pada masa-masa revolusi kerakyatan dalam kawasan peradaban Eropa Barat, khususnya Amerika dan Perancis, merupakan paradigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (yang disebut pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas dasar kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan; ialah undang-undang, yang pada gilirannya bertegak di atas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar.  Dari sinilah lahirnya sekurang-kurangnya 3 karakter konsep rechtsstaat dalam kehidupan bernegara bangsa itu.

            Yang pertama ialah, bahwa apa yang disebut ‘hukum’ itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif, ialah tertulis guna – demi kepastian berlakunya di alam yang objektif — merumuskan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum tertentu dengan akibat hukumnya.  Kedua, apa yang disebut hukum (yang telah selesai dalam bentuknya yang positif itu, disebut ius constitutum atau lege alias undang-undang itu) harus merupakan hasil proses kesepakatan golongan-golongan dalam suatu negeri, langsung ataupun melalui wakil-wakilnya, melalui suatu proses yang disebut ‘proses legislasi’.  Ketiga, hukum yang telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang (berikut undang-undang yang paling dasar yang disebut Undang-Undang Dasar)       

dan bersifat kontraktual itu akan mengikat seluruh warga bangsa secara mutlak, mengalahkan aturan-aturan normatif macam apapun, yang lokal ataupun yang sektarian, namun yang belum disepakatkan melalui proses legislatif agar diberlakukan sebagai bagian dari hukum nasional.

            Tiga karakter pokok seperti itu berimplikasi konsep dasar bahwa hukum (undang-undang nasional hasil kesepakatan legislatif) itu berkedudukan tertinggi.  Tak ayal lagi, konsep rechtsstaat itu sekaligus juga menyatakan asas bahwa hukum undang-undang nasional itu merupakan hukum yang berstatus paling tinggi, (mengatasi norma macam apapun yang berlaku secara informal dalam masyarakat).  Dinyatakan di dalam bahasa Belanda, rechtsstaat itu boleh juga terbaca sebagai singkatan dari de hoogste rechtsstaat, atau yang dikatakan di dalam bahasa Inggris sebagai the supreme state of law, yang apabila diterjemahkan balik ke dalam bahasa Indonesia tidak lagi berarti ‘negara hukum’, melainkan ‘status supremasi hukum perundang-undangan nasional’.

Distorsi Konsep Negara Hukum di Negeri-Negeri Berkembang

            Bermula dari ketiadaan paham yang benar tentang konsep dan sejarah realisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa, kehidupan bernegara hukum di banyak negeri berkembang segera saja mengalami krisis yang serius.  Konsep ‘negara hukum’ yang berasal dari pengalaman Barat (sebagaimana telah termodifikasi sepanjang sejarah negeri-negeri Barat, yang bermula dari konflik antara Paus Gregorius VII dan Kaisar Heinrich pada tahun 1178 sampaipun ke hari-hari pecahnya revolusi liberal di Perancis pada tahun 1889) ditransplantasikan begitu saja ke negeri-negeri berkembang pada dasawarsa-dasawarsa pertengahan abad 20 (yang mencoba membangun negara merdeka bermodelkan negara-negara demokrasi Barat).

            Sesungguhnya apa yang disebut ‘negara hukum’ itu bukan sebatas konsep atau model.belaka.  Lebih lanjut daripada sebatas konsep, ‘negara hukum’ adalah suatu paradigma falsafati, atau suatu semangat dan ruh’ yang tak mudah ditiru begitu saja.  Dasar dalilnya adalah apa yang disebut Robert Seidman ‘the law of the non-transferable law’.  Law yang tak gampang ditransfer ini ialah kepahaman faksafati yang mendasar bahwa dalam negara yang berdasarkan atas hukum itu setiap kaidah hukum nasional itu pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan warga bangsa yang dicapai melalui serangkaian prosedur formal, dengan hasil yang dipositifkan dalam bentuk undang-undang.  A contrario, ini berarti bahwa segala aturan yang belum, atau tak akan bisa, disepakatkan dalam suatu konsensus legislatif nasional, betapapun baik dan mulianya moral yang mendasarinya, tidaklah akan mungkin dinyatakan secara formal-yuridis berkekuatan mengikat.

            Dasar faksafati yang kedua ialah, bahwa dalam negara hukum itu hukum perundang-undangan nasional berfungsi melindungi kebebasan asasi individu warga negara, suatu kebebasan yang hanya akan dapat dibatasi berdasarkan kesepakatan legislatif para warga, atau wakil-wakilnya.  Ini berarti bahwa dalam negara hukum itu setiap tindakan negara, atau representasinya yang disebut aparat negara, hanya akan dapat dibenarkan atas dasar hukum undang-undang, dan tidak atas dasar kekuasaannya.  Kekuasaan bertindak yang dibenarkan atas dasar undang-undang inilah yang disebut kewenangan.                 

            Ketika konsep negara hukum diambil-pakai ke negeri-negeri berkembang, ternyata terjadi kebijakan-kebijakan yang mendua di sini.  Konsep negara hukum yang berasal dari bumi asing diambil untuk ditumbuhkembangkan di suatu bumi tradisi yang masih banyak dicoba dipertahankan berdasarkan “kepribadian bangsa sendiri”, yang untuk sebagian besar masih mencerminkan kuatnya budaya patron-klien, yang tidak memuliakan kebebasan melainkan kesetiaan klien .  Otoritas  hukum undang-undang, yang bertumpu pada formalitas kesepakatan legislatif, masih selalu dipertanyakan legitimasinya – dan dalam banyak peristiwa – dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bertolak dari substansi moralitas keadilan yang bertendens anti-Barat.  Sementara itu, konstitusi dan supremasi undang-undang, yang menjadi unsur sine qua non penyelenggaraan suatu negara hukum guna melindungi hak-hak asasi warga negara, diingkari dengan merekonstruksinya, justru sebagai dasar pembenar setiap tindakan aparat negara yang berdalih demi terlindunginya kepentingan umum dan/atau kepentingan nasional.  Dari sini pulalah awal terdistorsinya konsep law is a tool of social engineering, dari konsepnya sebagai kearifan hakim yang independen tatkala mengamarkan putusan judge-made law untuk “membenahi suatu kasus hubungan sosial antar-warga yang terganggu”  ke konsepnya sebagai penciptaan undang-undang baru yang diperoleh sebagai hasil kerjasama antara badan legislatif dan badan eksekutif (yang diupayakan solid) untuk mengontrol jalannya pembangunan nasional, apapun pengorbanan yang harus ditanggung warga.

Negara Hukum Dalam Krisis   

            Kita hidup dalam suatu zaman yang telah amat berubah.  Secara berangsur akan tetapi pasti, kehidupan nasional yang inner-looking akan digantikan oleh kehidupan global yang lintas perbatasan negeri, yang outer-looking dan yang kian berorientasi ke kepentingan pasar.  Teknologi komunikasi memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang menjadikan alam kehidupan kian bersifat virtual, dan pula kian sulit dikontrol oleh kekuasaan nasional manapun.  Perubahan-perubahan telah menuntut kemampuan warga masyarakat dunia, di manapun, untuk kian berideologi adaptif dan menjadikan penguasaan informasi sebagai kompetensi utamanya untuk menghadapi masa depannya.  Kecenderungan untuk selalu menengok ke kejayaan sendiri di masa lampau hanya akan menjadikan diri mereka kian tertinggal zaman dalam kehidupan zaman yang kian nyata berkarakter fana ini, untuk kemudian tersingkir ke pinggir untuk menjadikan mereka makhluk-makhluk marjinal yang selalu terganggu perasaan putus asa dan rasa amarah saja.

            Demikian pula halnya dengan konsep negara hukum dan rasionalisasi para eksponennya atas konsep ini.  ‘Negara hukum’ adalah konsep yang terlahir dan berkembang dalam sejarah, semula tercipta sepanjang sejarah konflik antara pusat-pusat kekuasaan yang berdaulat di Eropa Barat, sampaipun pada saat tatkala rakyat juga mnghimpun kekuatan untuk merebut kedaulatan.  Distorsi-distiorsinya di negeri-negeri berkembang telah tampak ketika konsep yang berkembang di Barat itu hendak dicoba-pakai di negeri-negeri berkembang namun dengan keengganan yang tinggi untuk meninggalkan nilai-nilai tradisi yang tetap hendak dimuliakan, dengan keengganan yang sering berlanjut-lanjut untuk beradaptasi secara luwes dan penuh toleransi pada konteks-konteksnya yang kian beragam dan berubahubah dengan pesat.

            Sementara itu, dalam kehidupan global yang dikuasai oleh kekuasaan modal dan informasi negeri-negeri Barat — yang tanpa ragu bersedia memasuki abad pasca-industri dan pasca-modern — konsep negara hukum telah pula dinyatakan usang.  Dikatakan usang karena tak mampu lagi dijadikan basis paradigma hukum yang utama guna menata kehidupan pada tataran global.  Apabila konsep negara hukum yang dalam kehidupan negara-negara bangsa di Barat dapat didayagunakan untuk mengontrol kekuasaan dan batas-batas kewenangan para pejabat pengemban kekuasaan negara, yang di negeri-negeri berkembang ternyata lebih sulit dilakukan, kini dalam kehidupan Barat — yang kian menguasai dataran global itu konsep negara hukum itupun tampak pula kalau tidak lagi mudah difungsikan.

            Kehidupan global itu tidak terorganisasi dalam suatu organisasi yang dapat dikenali sebagai negara dunia yang telah jadi.  Kesepakatan-kesepakatan legislatif seperti yang telah pernah terkembang relatif baik di negara-negara nasional, yang oleh sebab itu bisa pula ditegakkan oleh suatu aparat nasional, tidak segera dapat terwujud dalam kehidupan yang dengan cepat meliput dataran global.  Dalam perkembangan menuju ke model kehidupan baru “yang masih dalam proses, dan belum kunjung jadi” peran kekuatan negara adidaya yang mencoba bertindak sebagai vigilante alias polisi dunia akan mengedepan secara nyata.  Di sini, setiap kesepakatan quasi-legislatif yang diupayakan di badan-badan internasional, semisal Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa persetujuan para vigilante ini dapat dipastikan akan gagal dan akan segera kehilangan signifikansinya.

            Sementara itu, kepenguasaan kontrol atas tertib kehidupan pada dataran global kian ditentukan oleh kekuatan modal dan teknologi informasi, yang mampu menjelajahi alam virtual, dengan porsi kepenguasaan terbesar berada di tangan penguasa-penguasa ekonomi baru yang tidak berbasis pada – dan yang oleh sebab itu tak mudah dikontrol oleh — kekuasaan nasional manapun juga..  Proses inilah yang ditengarai oleh Vivien Schmidt sebagai terjadinya suatu new world order, berseiring dengan terjadinya the rise of business and the decline of the nation-state yang berujung akhir pada kemungkinan terjadinya apa yang pernah dikatakan oleh Kenichi Ohmae sebagai the end of nation states.  Dalam hubungan ini, apabila diingat bahwa konsep negara hukum adalah konsep yang realisasi dan implementasinya akan terutama ditentukan oleh hadirnya negara-negara bangsa yang sehat, sedangkan dalam perkembangan mutakhir tertengarai telah mundur dan terancam berakhirnya keberdayaan banyak negara bangsa, terutama di kawasan negeri-neegri berkembang, maka dapatlah diramalkan betapa seriusnya krisis konsep negara hukum dalam percaturan terwujudnya tata dunia baru dalam lingkup kehidupan baru ini.

Neo-Kolonialisme?

            Adakah proses surutnya peran negara-negara bangsa dalam perkembangan mutakhir menuju ke terwujudnya kehidupan baru pada dataran global, yang tak lagi mengenal perbatasan (a borderless world!) sebagaimana dipaparkan di muka ini, untuk digantikan oleh peran pusat-pusat kepenguasaan modal dan informasi yang berada di luar Dunia Ketiga, boleh dinamakan proses terjadinya ‘neo-kolonialisme’?  Apakah gerangan pengertian yang terkandung dalam kata istilah ‘neo-kolonialisme’ ini?

     .     Kata ‘kolonial’ berasal dari kata istilah bahasa latin colonia, yang pada gilirannya berasal dari kata colonus yang berarti ‘petani’ dan/atau ‘daerah permukiman petani’.  Dalam wacana sejarah modern, ‘daerah kolonial’ diartikan sebagai daerah-daerah yang semula kosong dari kekuasaan politik yang terorganisasi, untuk kemudian diduduki oleh pemukim-pemukim migran yang datang dari negeri lain, dan/atau yang kemudian diisi secara sistematis dengan pemukiman-pemukiman baru yang difasilitasi oleh suatu negara asing yang berhasil menguasai daerah-daerah kosong itu.  Benua Amerika Amerika adalah contoh model daerah kolonial tersebut pertama, sedangkan Australia adalah contoh model yang kedua.

            Era kepenguasaan kerajaan Belanda atas Indonesia sebelum pecahnya Perang Dunia II adalah era yang disebut-sebut sebagai era kekuasaan kolonial.  Tak demikian jelas apa yang dikualifikasi sebagai ‘daerah koloni’ dalam perbincangan ini, kecuali apabila yang disebut ‘koloni’ di sini ialah pemukiman-pemukiman eksklusif orang-orang Eropa, yang sebagian besar tak berencana untuk tinggal menetap di negeri ini untuk menjadi colonus, dengan  mendesak pergi petani-petani pribumi.  Namun demikian, era ini bagaimanapun juga dikenal dan diperkenalkan, khususnya oleh para nasionalis kemerdekaan, sebagai era kolonialisme, dalam artinya sebagai “suatu kebijakan pemerintah asing (Negeri Belanda) yang mencoba mempertahankan kontrolnya atas daerah-daerah yang dahulu merupakan daerah jelajahannya (Kepulauan Hindia, yang di dalam bahasa Latin disebut Indonesia < Indus + Nesos) ”.

            Barangkali saja definisi ‘kolonialisme’ macam inilah yang mengilhami kaum nasionalis Indonesia untuk mendakwa telah terjadinya ‘neo-kolonialisme’ pada era pasca-proklamasi.  Apabila kolonialisme klasik mewujudkan kontrol-kontrol atas daerah jelajahannya bersaranakan keefektifan birokrasi pemerintahannya, pada neo-kolonialisme ini sang pengontrol kebijakan telah beralih ke tangan organisasi pemodal dan penguasa teknologi produksi, yang menjadikan dana dan informasi sebagai sarana utamanya yang efektif.  Dalam kehidupan yang berskala global, neo-kolonialisme adalah suatu paham dan kebijakan yang tak lagi berada di benak penguasa-penguasa nasional – yang secara jujur ataupun secara culas dengan kesadarannya yang palsu mengidealkan ‘negara hukum – melainkan berada di tangan konglomerasi organisasi-organisasi multinasional. 

            Inilah organisasi-organisasi parastatal, yang dikatakan demikian tak lain karena  organisasi-organisasi multinasional ini sungguh-sungguh berkeberdayaan setaraf – atau mungkin malah melampaui – keberdayaan organisasi-organisasi negara bangsa.  Posisi organisasi bisnis multinasional yang stateless inilah, dengan operasi-operasi mereka  yang melintas-lintaso perbatasan negeri, telah memungkinkan mereka tak selalu merasa perlu bersetia pada kepentingan negara manapun juga, bahkan tatkala menghadapi negara-negara bangsa yang tengah mengalami krisis anggaran selalu saja meereka itu dapat mendiktekan kebijakan dan kepentingan bisnisnya.. .

Terorisme: Suatu Bentuk Perlawanan Terhadap Munculnya Organisasi

Kekuasaan Baru Dalam Kehidupan Baru Yang Berformat dan Berskala Global

  Kian tak berdayanya negara-negara nasional di mana-mana, bahkan untuk melindungi kepentingan warganya sendiri sekalipun dari – yang salah-salah malah acap didakwa telah berkolusi dengan — kekuatan-kekuatan multinasional yang merajai pertumbuhan ekonomi dunia, telah menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada kemampuan pemerintah nasional untuk mengatasi persoalan bangsa.  Kian berlarut-larutnya persoalan tidak hanya melahirkan rasa frustrasi yang serius di mana-mana, khususnya di berbagai negara bangsa di negeri-negeri berkembang.  Frustrasi yang tak berkesudahan adalah semisal sekam kering yang siap terbakar hanya oleh setitik bara api yang tampaknya tak seberapa. 

            Di tengah-tengah suasana penuh frustrasi, yang kian lama kian serius, kemunculan organisasi-organisasi non-pemerintah yang lebih bergerak pada pencarian solusi lewat strategi dan kebijakan-kebijakan alternatif terkesan tidak lagi memiliki daya tarik yang cukup.  Di tengah-tengah suasana yang telah sarat dengan rasa tidak saling percaya, kebijakan-kebijakan alternatif – yang harus dikerjakan lewat jalur-jalur yang tidak bertentangan dengan doktrin negara hukum — dipandang tak selamanya akan dapat menyelesaikan permasalahan dasarnya.  Akan gantinya, penyelesaian harus dilakukan lewat gerakan perlawanan, yang bila perlu lebih bersifat radikal dan ekstra-legal, untuk melakukan dekonstruksi-dekonstruksi, dengan menempuh risiko akan bersiterus ke langkah-langkah destruktif, yang tak muhal akan menyebarkan ketakutan, yang pada gilirannya menyebabkan gerakan-gerakan radikal macam ini dikualifikasi sebagai gerakan teror. 

            Mendahulukan langkah-langkah dekonstruksi dan mungkin destruktif  yang tak mau terhalang oleh dipertahankannya prinsip negara hukum, gerakan perlawanan seperti ini dibangun sebagai organisasi massa yang acap menyerupai milisi-milisi.  Tindakan-tindakan organisasi-organisasi ini, dalam berbagai variannya, terkesan hendak lebih mengapresiasi pelaksanaan aksi-aksi massa yang ekspresif dan demonstratif daripada mendahulukan wacana-wacana yang dialogis.  Bagi para eksponen gerakan macam ini, dengan massa anggotanya yang membanggakan militansinya yang tinggi, analisis-analisis konstruktif yang diperlukan dalam dialog-dialog adalah “urusan kerja nanti”, ialah apabila yang menjadi biang keladi permasalahan telah dapat dirubuhkan.  Adapun yang harus dituduh sebagai biang keladi permasalahan ini tidaklah lain daripada konglomerat-konglomerat multinasional, berikut negara-negara Barat pelindungnya, yang berulahlaku tak ubahnya seperti para kolonialis di masa lalu.  Dalam eksistensinya yang terkini sebagai neokolonialis, korporasi-korporasi multinasional ini baiknya didakwa saja sebagai kekuatan-kekuatan secular yang telah membangun koloni-koloni baru dalam rupa institusi-institusi keuangan dan korporasi-korporasi di kawasan negeri berkembang, yang dengan aktivitasnya yang eksploitatif telah dituduh pula menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan di banyak negeri berkembang, khususnya yang berpenduduk mayoritas muslim.

            Gerakan perlawanan terhadap kiprah korporasi-korporasi multinasional yang berhegemoni pada tataran global ni Ini bukan soal yang boleh dibatasi pada tataran nasional dan hukum nasional yang berkonsep negara hukum atas dasar pronsip negara hukum yang bersumber pada tradisi hukum Barat itu.  Postul;at paradigma yang menjadi dasar ideology perlawanan harus dicari pada kaidah-kaidah yang mengilhami, ditemukan dalam agama yang juga tak kenal batas-batas nasional.  Dalam dunia yang dikuasai oleh kekuatan secular Barat, perlawanan dari kelompok Muslim yang meyakini kekebaran syariah.  Dekonstruksi dan destruksi atas bangunan yang dibangun para neokolonialis Barat, akan bermakna sebagai bagian dari kebangunan kembali rekonstruksi dunia Muslim.  Maka perkembangan sekarang – sebagaimana yang dicoba dipaparkan dalam gayanya yang amat bernuansa pleidooi sepanjang tulisan dalam buku ini – pada dasarnya telah merefleksikan apa yang secara simbolik dikatakan sebagai konflik “Jihad versus MacWorld’

00000

Comments are closed.