Bertamasya Ke Alam Ide

Masalah Budaya Dalam Pembentukan Hukum Nasional

Soetandyo Wignjosoebroto

Perkembangan hukum nasional di mana-mana berlangsung berseiring dengan perkembangan kekuasaan negara-negara bangsa.  Tak pelak lagi kenyataannya memang demikian, karena apa yang disebut hukum nasional itu pada hakekatnya adalah hukum yang kesahan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara.  Tatkala kehidupan berkembang ke dalam skala-skala yang lebih luas, dari lingkar-lingkar kehidupan komunitas lokal (old societies) ke lingkar-lingkar besar yang bersifat translokal pada tataran kehidupan berbangsa yang diorganisasi sebagai suatu komunitas politik yang disebut negara bangsa yang modern (new nation state), kebutuhan akan suatu sistem hukum yang satu dan pasti (alias positif!) amatlah terasanya.  Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat berkesan mengingkari eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.

            Namun apa yang disebut lokal dan tradisional itu sesungguhnya berumur lebih tua, dan lebih mengakar dalam sejarah, daripada apa yang nasional dan modern itu.  Hukum setempat — sekalipun tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif — adalah sesungguhnya hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan bersitegak atas wibawa kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah-pemerintah nasional.  Dibandingkan hukum nasional yang state law itu, hukum lokal yang folklaw itu memang tak mempunyai struktur-strukturnya yang politik, namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur-struktur yang politik itu melainkan dari imperativa-imperativanya yang moral dan kultural.  Maka dalam bingkai-bingkai kesatuan politik kenegaraan yang satu dan bersatu dalam konteks-konteksnya yang nasional, tetap tertampakkanlah pluralitas dan keragaman yang kultural dalam konteks-konteksnya yang lokal dan subnasional.  Tak pelak lagi, di negeri-negeri baru yang dibangun oleh bangsa-bangsa baru namun berkultur majemuk bangsa-bangsa tua yang kini telah terdegradasi sebagai suku-suku bangsa saja, eksistensi hukum nasional — yang tak ayal lagi “hanya” memanifestasikan nasionalisme politik — itu selalu saja akan menghadapi masalah pluralisme hukum-hukum lokal yang memanifestasikan tetap berlanjutnya kesetiaan-kesetiaan dan kebutuhan-kebutuhan lokal.

II

 

            Penandingan yang lokal dan kultural terhadap yang nasional dan legal-politikal, vise versa, tidaklah terlampau bermasalah dalam sejarah Eropa Barat.   Di negeri-negeri ini, hukum nasional dibentuk dan dibangun dari materi-materi budaya bangsa yang beriwayat tua, yang pada masa itu terangkat ke permukaan sehubungan dengan bangkitnya kesadaran berbangsa.  Inilah kesadaran dalam sejarah Eropa yang mengubah konfigurasi Eropa Barat, dari Eropa yang terbentuk berkat hadirnya kekuasaan raja-raja ke Eropa baru yang trerbentuk oleh lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara bangsa di kawasan itu.  Itulah masa yang terentang sepanjang abad 18-19 tatkala the making of Europe is now no more the making of Kings and Queens, but the making of nations.

            Puncak perkembangan ditunjukkan dalam sejarah Perancis tatkala melalui perubahan revolusioner berdarah-darah negeri Perancis meniadakan raja dan dinasti rajanya untuk digantikan dengan sebuah negara nasional yang menyadari warisan budaya dan tradisi berikut bahasanya, dan menetapkan hukum nasionalnya yang bersumber pada tradisi tua Perancis yang dikenali pada masa itu sebagai coutume de Paris. Terbentuknya hukum nasional yang harus ditaati sebagai standar perilaku warga bangsa Perancis, yang dikenali dalam sejarah sebagai Code Civil de Français, merupakan akhir pembuktian eksistensi nasionalisme Perancis yang mepunyai hukum nasionalnya sendiri yang formal, bersumberkan materi budaya bangsanya sendiri pula, dan sekaligus merupakan klaim telah teremansipasinya Perancis dari bayang-bayang kekuasaan peradaban Romawi dengan hukum Romawinya.  Demikianlah, alkisah, sesungguhnya institusi negara nasional itu merupakan invensi dan sekaligus juga bagian dari pengalaman sejarah bangsa-bangsa Eropa, khususnya Perancis yang pada masa itu merupakan kiblat perkembangan sosial-politik bangsa-bangsa lin di Eropa.. 

Pengalaman ini terpelajari dan kemudian tertiru tatkala bangsa-bangsa Eropa itu tak hanya bertindak sebagai pemjelajah-penjelajah dan penjajah-penjajah melainkan juga menampilkan diri sebagai “guru-guru” berbagai bangsa di tanah-tanah jajahannya.  Konsep negara bangsa yang tak hanya bersifat translokal akan tetapi juga teritorial, dengan sarana penertibnya yang disebut hukum nasional yang diunifikasikan dan dikodifikasikan, serta merta menjadi tertiru dan dicoba direalisasi di negeri-negeri Timur ini tatkala bangsa-bangsa terjajah ini pada suatu ketika menjadi merdeka dan menentukan nasibnya sendiri dalam suatu kehidupan bernegara.  Akan tetapi, adakah model negara-negara bangsa yang Eropa dan yang berkultur relatif homogen itu dapat begitu saja ditiru dan diduplikasi untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri-negeri Asia dan Afrika?  Dapatkah model negara bangsa Eropa yang bertumpu pada suatu kesatuan kultur yang homogen diduplikasi begitu saja untuk membangun satuan kehidupan yang ternyata berkultur plural dan karena itu juga akan mencuatkan masalah pluralitas dalam ihwal hukum-hukum subnasion yang kini harus eksis ditengah cita-cita kesatuan itu?

III

 

            Masalah pluralitas hukum sebagai akibat pluralitas kultur lokal yang subnasion memang tak demikian terasa dalam pengalaman perkembangan nation states di Eropa pada masa 1-2 abad yang lalu.  Dalam pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa Barat, hukum yang “dibuat” dan diundangkan oleh organisasi negara sebagai hukum nasional memang hukum yang pada substansinya dan pada esensinya sama atau tak jauh berbeda dengan kaidah-kaidah lokal.  Ketika Napoleon mengundangkan 3 kitab hukum pada awal abad 19 di Perancis, misalnya, isi ketiga kodifikasi yang disiapkan oleh sebuah Panitia Negara itu sebenarnya tak lain dari pada hasil perekaman kembali kaidah-kaidah sosial yang secara de facto telah berlaku dan dianut oleh masyarakat-masyarakat lokal di negeri itu.  Dengan demikian, bagi rakyat menaati kaidah-kaidah hukum yang diundangkan itu adalah sama saja dengan menaati kaidah-kaidah yang selama ini telah diakui berlaku dalam kehidupan sehari-hari.  Di sini substansi kedua kategori kaidah itu — yang folklaw dan yang state law — tidaklah banyak berbeda.  Maka anggapan hukum bahwa “setiap orang dianggap mengetahui isi setiap undang-undang negara”, dan bahwa “tak seorang pun boleh mengelak dari hukuman hanya dengan dalih bahwa ia tak mengetahui hukumnya” (ignoratio juris), tidaklah akan menimbulkan keberatan apa-apa di Perancis itu.

            Halnya menjadi amat berbeda ketika hukum Perancis yang dikodifikasikan itu akan diterapkan di Jerman dan di Austria tatkala kekuasaan Napoleon berekspansi ke seluruh penjuru benua Eropa dengan maksud ikut mengekspansikan hukum kodifikasinya itu.  Jerman dan Austria memiliki tradisi kaidah hukum rakyatnya sendiri — yang tumbuh dan berkembang menurut sejarah — dan yang tentu saja berbeda dari kaidah-kaidah sosial dan kaidah adat masyarakat Perancis yang telah dikodifikasikan itu.  Menerima kodifikasi hukum Perancis yang asing itu dengan demikian akan berarti menerima kaidah-kaidah yang bersumber dari kekuasan negara (yang waktu itu berkehendak meresepsi hukum Perancis), yang kandungan normatifnya ternyata berbeda dari kandungan normatif kaidah-kaidah sosial yang dianut masyarakat setempat.

            Mengamati dan mengomentari kenyataan ini, Eugen Ehrlich, seorang sarjana Austria pada amas itu, menyatakan bahwa pada waktu itu dapat disinyalir bahwa Hukum Negara (yang diambil dari Perancis itu) amat berbeda dari hukum yang dianut rakyat di pegunungan-pegunungan Austria dalam kehidupannya sehari-hari.  Hukum yang tertera di kitab-kitab nyata kalau berbeda dari hukum yang hidup (the living law) yang dianut rakyat dengan segala keyakinannya di tengah masyarakat.  Pengalaman Austria itu mendemonstrasikan bahwa sesegera ranah jurisdiksi hukum negara yang formal dan positif itu memasuki ranah kultural yang berbeda, sesegera itu pula masalah pluralisme yang bersumber dari pluralisme kultural akan bermula.

IV

 

            Pengalaman Austria yang diutarakan di muka itulah yang acapkali digunakan sebagai contoh pengalaman yang pernah pula dialami oleh Indonesia (yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda, suatu daerah jajahan Belanda).  Ketika pada pertengahan abad 19 sampaipun awal abad 20 ini pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memberlakukan hukum perdata Belanda (yang telah dikodifikasikan menurut model hukum kodifikasi Napoleon itu), reaksi-reaksi timbul dengan kerasnya dari beberapa kalangan sarjana Belanda yang berwawasan sosiologik dan penganut madhab historik.  Van Vollenhoven mencanangkan pendiriannya yang berbunyi “geen juristenrecht voor de Inlanders” (tidak akan ada hukum yang cuma bisa dimengerti pakar-pakar hukum bisa diterapkan untuk rakyat pribumi yang dalam kehidupannya sehari-hari telah memiliki tatacara hukumnya sendiri).  Lebih pantaslah kiranya apabila hukum rakyat (yang oleh van Vollenhoven dan Snouck-Hurgronje pendahulunya disebut ‘hukum adat’ itu) direkam dan dipelajari dulu untuk kemudian dikodifikasikan untuk memedomani tindakan-tindakan hukum rakyat itu sendiri. 

            Penerus Van Vollenhoven, ialah ter Haar dan para muridnya yang belajar di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (yang pada waktu itu bernama Rechtshogeschool te Batavia) mulai bekerja di lapangan untuk mencatat kaidah-kaidah sosial (adat) komunitas-komunitas dengan sanksi-sanksi.  Hasil-hasil kerja di lapangan itu dicatat dan diterbitkan dalam buku-buku dan majalah-majalah hukum, dan acapkali (walaupun tidak diresmikan sebagai kodifikasi) dipakai sebagai rujukan oleh hakim-hakim pengadilan negeri yang harus mengadili perkara-perkara antara orang-orang pribumi. Berkat perjoangan Van Vollenhoven  dan  ter Haar serta  para penerusnya itu, pada jaman Hindia Belanda itu hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak — atau tidak banyak — menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.  Khususnya, ter Haar, dialah yang menekankan arti pentingnya peran hakim dalam pembentukan hukum, lewat putusan-putusan yudisial, yang akan selalu mampu bergayung sambut dengan kehidupan kultural rakyat yang aktual

            Dari uraian-uraian yang dipaparkan di muka itu terkesanlah bahwa hukum negara yang tertulis di kitab-kitab dan dokumen-dokumen — yang dulu disebut hukum kolonial dan yang kini disebut hukum nasional — itu tidak selamanya mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan dianut rakyat setempat di dalam kehidupan sehari-harinya.  Tidak dipahami hukum negara oleh rakyat yang berbagai-bagai itu terkadang bukan pula disebabkan oleh ketidaksadarannya melainkan juga sering karena ketidaksediaannya.  Kenyataan seperti itu sesungguhnya mencerminkan pula telah terjadinya apa yang disebut cultural gaps (bahkan mungkin juga cultural conflict.  Isi kaidah yang terkandung dalam hukum negara dan yang terkandung sebagai rasa keadilan dalam hukum yang dianut rakyat tak hanya akan tak bersesuaian satu sama lain melainkan juga (bahkan !) acapkali bertentangan.  Apabila demikian itu kejadiannya, maka apa[pun yang telah terumus baik-baik sebagai pasal undang-undang, ataupun telah tersususun baik-baik sebagai putusan yudisial, dalam kenyataan sosiologis-politisnya acapkali sulit diimplemantasi dan/atau dieksekusikan.

V

 

            Pengalaman “mendamaikan” isi kandungan hukum antara hukum yang diberi sanksi negara dengan hukum rakyat (atau sebut saja kaidah-kaidah sosial yang tersosialisasi dan diyakini oleh warga  masyarakat-masyarakat lokal) sebagaimana diperoleh pada jaman kolonial — dan sedikit banyak boleh dibilang sukses — itu ternyata justru sulit dilaksanakan pada zaman kemerdekaan.  Pluralitas hukum rakyat yang diakui berlaku sebagai living law berdasarkan paham partikularisme pada zaman kolonial tidaklah mudah diteruskan pada zaman kemerdekaan.  Cita-cita nasional untuk “menyatukan” Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan telah bercenderung untuk mengabaikan yang hukum rakyat yang plural dan lokal-lokal itu untuk digantikan dengan hukum nasional yang diunifikasikan dan tak pelak juga dikodifikasikan.  Kebijakan hukum nasional ditantang untuk merealisasi cita-cita memfungsikan kaidah-kaidah sebagai kekuatan pembaharu, mendorong terjadinya perubahan dari wujud masyarakat-masyarakat lokal yang berciri agraris dan berskala-skala lokal ke kehidupan-kehidupan baru yang lebih berciri urban dan industrial dalam format dan skalanya yang nasional (dan bahkan kini juga global).

            Karena perubahan cita-cita itu acapkali bermula dari cita-cita para pemegang kendali kebijakan pemerintahan, sedangkan kesetiaan warga masyarakat pada umumnya (khususnya dari lapisan bawah yang kurang terdidik secara formal) lebih terlanjut ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dikukuhi secara konservatif di dalam komunitasnya, maka terjadilah tegangan yang terasa saling memaksa antara pemerintah beserta para elit pendukungnya dengan lapis-lapis masyarakat awam.  Pengendali kebijakan negara mencita-citakan perubahan ke arah pola kehidupan yang baru, modern, industrial dan berkesetiaan nasional; sedangkan masyarakat awam yang pada umumnya cenderung konservatif untuk lebih banyak  menyuarakan  suara ragu akan manfaat dan kebajikan perubahan itu.  Kenyataan memang membuktikan bahwa (misalnya!) sesegera kepemilikan tanah atau pengelolaan hutan tidak lagi diakui bertumpu pada legitimasi hukum adat yang hukum rakyat, melainkan harus disumberkan kesahannya pada hukum nasional, sesegera itu pula banyak warga masyarakat yang tahunya cuma hukumnya sendiri yang lokal itu menjadi terancam kesulitan untuk  kemudian kehilangan banyak hak.

            Banyak kebijakan yang tertuang dan dipositifkan ke dalam banyak perundang-undangan nasional yang berbeda dengan kelaziman-kelaziman yang telah diadatkan dalam hukum rakyat.  Perhatikan juga misalnya di bidang pranata perkawinan tentang kedudukan isteri terhadap suami. Menjelang era industrialisasi, pembangunan  yang dikembangkan pemerintah mengundang (atau mengharuskan?) pula partisipasi kaum wanita.  Tak pelak lagi kedudukan wanita dalam masyarakat harus diangkat terlebih dahulu bersanksikan hukum perundang-undangan nasional agar dapat segera bersejajar dengan kedudukan pria.  Dilindungi oleh hak-hak yang dijamin oleh hukum negara, kini wanita-wanita (misalnya!) tak akan mudah dicerai begitu saja, tak mudah dimadu begitu saja, dan tambahan lagi tak akan boleh dikawini atau dikawinkan dalam usia yang masih terlalu muda (dan yang karena itu akan merampas kesempatan mereka untuk maju lewat pendidikan).  Hak dan kedudukan wanita yang baru sebagaimana diberikan oleh dan di dalam hukum seperti yang resmi diciptakan oleh pemerintah itu nyata kalau tak akan di dapati dalam hukum atau kaidah sosial yang dianut rakyat awam selama ini.  Perundang-undangan negara demikian mengundang alternatif baru, yang dengan sanksi hukum negara malahan dipandang sebagai satu-satunya kaidah yang harus dituruti dan ditaati semua warga masyarakat tanpa kecualinya.  Akan tetapi adakah alternatif yang baru ini selalu dapat memenuhi kebutuhan hukum rakyat setempat dan karena itu juga dapat mengundang kesetiaan dan kesediaan untuk menaatinya?

 

VI

Hukum negara alias hukum nasional yang tak bersesuai dengan hukum rakyat seperti itu tentu saja acapkali condong untuk tak akan dipilih rakyat, atau kasarnya terkadang malah akan memperoleh perlawanan dari bawah.  Sekalipun hukum negara itu ditopang oleh sanksi yang dilaksanakan secara terorganisasi oleh organisasi eksekutif, namun karena pada umumnya hukum negara ini kurang dikenal atau dipandang kurang menguntungkan masyarakat luas, maka hukum negara ini condong untuk terabaikan begitu saja.  Dalam praktek, misalnya dalam hal adanya undang-undang mengenai soal “bagi hasil” yang menghakkan tidak lagi 2 untuk pemilik tanah dan 1 untuk penggarap melainkan 1 untuk pemilik tanah dan 1 untuk penggarap, warga masyarakat di desa-desa akan tetap saja membagi hasil dengan cara 2 banding 1, dan para penggarap inipun sering tak hendak mencoba protes dengan merujuk ke hukum negara (mungkin karena tak mengetahui hak-hak baru ini, atau mungkin juga merasa asing dan tak tahu cara merealisasi hak-haknya yang baru itu.  Warga-warga masyarakat, sebagai misal lain, akan tetap saja memandang benar bahwa pria harus tetap berkemudahan apabila terpaksa menceraikan isterinya seperti hari-hari yang lalu sebagaimana yang telah diajarkan, atau untuk tetap bisa mengawini 2-3 wanita sesuai dengan kemungkinan yang telah diberikan oleh adat dan agamanya (asal adil!) dan tak mau peduli dengan apa yang telah dibatas-bataskan oleh hukum negara, atau juga untuk mengawinkan anak-anak perempuannya sekalipun masih berumur 12-13 tahun.

            Menghadapi kenyataan seperti ini, sanksi hukum negara seakan-akan kehilangan legitimasinya dan kehilangan pula daya keefektifannya.  Persoalannya memang bukan lagi berupa pelanggaran hukum oleh seorang dua orang yang tak berkesadaran hukum (yang — kalau saja demikian — tentunya akan dikoreksi dengan penjatuhan sanksi terhadapnya.  Persoalannya yang paling mendasar adalah persoalan keyakinan dan kesadaran hukum rakyat yang merujuk ke perangkat budaya yang berbeda dari postulat yang diambil sebagai premisa kebijakan negara.  Maka, pada hakekatnya yang tengah dihadapi ini adalah persoalan konflik budaya dalam suatu masyarakat nasional yang berkeadaan plural dalam soal budaya masyarakatnya, sekalipun satu dalam makna politik dan pemerintahannya.  Masalah seperti ini selalu terjadi tak cuma di Indonesia, akan tetapi juga di setiap negeri di mana sejumlah ethno-nations (bangsa atau suku bangsa yang masing-masing secara eksklusif disatukan oleh kesamaan budaya, tradisi dan bahasa) harus hidup dalam suatu kehidupan bernegara yang bertumpu pada solidaritas suatu supra-nation (bangsa yang dibangun di atas kesamaan kehendak politik yang dinyatakan dalam ikrar-ikrar, sekalipun berbhineka dalam soal budaya dan tradisinya.

            Tak pelak lagi, masalah yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia dewasa ini akan amat berbeda dengan apa yang pernah dihadapi oleh sarjana-sarjana yang bersemangat nasionalisme pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang ketika itu berserempak menjadi penganjur-penganjur dipertahankannya hukum adat — yang berarti juga mempertahankan kemajemukan — untuk menghadapi hukum Belanda.  Halnya juga berbeda dari apa yang dialami Napoleon pada awal perkembangan unifikasi hukum nasional di Perancis.  Persoalannya justru lebih mirip persoalan konflik hukum di Austria sebagaimana telah dilaporkan Ehrlich pada waktu yang lalu.  Maka, persoalan demikian itu jelas kalau memerlukan penyelesaian berstrategi jangka panjang: Bukan mengutamakan pemaksaan dengan penerapan sanksi-sanksi yang tegas, melainkan mengutamakan usaha mensosialisasi “hukum baru yang nasional” itu melalui aktivitas-aktivitas berencana yang di sebut penyuluhan. Aktivitas seperti ini tentulah bertujuan tunggal, ialah terbangkitannya kesadaran hukum yang baru.  Upaya seperti ini tak pelak harus dipandang juga sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik dan pembangunan budaya baru yang bertaraf nasional daripada yang berformat subnasional.  Tetapi …

            Tetapi mungkinkah?  Lagi pula, mudahkah?  Bukankah mengajarkan sesuatu pemahaman baru itu juga berarti mengajak orang melupakan ajaran yang lama, dan justru belajar melupakan itu yang sebenarnya lebih sulit?  Tidakkah akan lebih realistik dan arif untuk membiarkan saja terwujudkannya kemajemukan pada tataran lokal — yang karena itu lebih terinterpretasi dan bergayung sambut dengan budaya hukum rakyat setempat — sekalipun tetap mencita-citakan kesatuan pada tataran nasional?  Tidakkah anjuran kebijakan untuk to think nationally, but to act locally patut dipertimbangkan kembali di sini?

VII

 

            Sesungguhnya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat aparat pemerintah dewasa ini bertujuan tak hanya sekedar mengabarkan hukum-hukum baru kepada masyarakat, melainkan lebih jauh daripada itu.  Ialah kaidah-kaidah baru itu penting tidak cuma agar diketahui melainkan juga mesti diperhatikan agar seseorang tidak mengalami kesulitan di tengah kehidupan bernegara yang diupayakan tertib pada tataran nasional ini.  Ditunjukkan dengan berbagai pengalaman bahwa hukum negara memang bisa diabaikan dan tak perlu diketahui atau diperhatikan selama seseorang tak hendak terlibat dengan atau ke dalam kehidupan bernegara, atau tak hendak memerlukan fasilitas bantuan jasa aparat pemerintahan negara.  Kewajiban yang diharuskan hukum negara kepada setiap warga untuk mencatatkan kelahiran anak atau pernikahan yang dijalani, misalnya, dapat saja diabaikan untuk sementara; akan tetapi begitu sang anak sudah memerlukan sekolah, atau isteri memerlukan pengakuan sah guna memperoleh (misalnya!) tunjangan, maka akan mulailah timbul kesulitan sebagai akibat pengabaiannya pada ketentuan kaidah hukum negara selama ini.

            Sekalipun dalam pengembangan hukum nasional dewasa ini pemerintah berposisi ofensif, ditunjang oleh struktur dan personil pemerintahan atau organisasi eksekutif yang kuat, namun upaya-upaya untuk menyadarkan rakyat agar segera meresepsi hukum negara (untuk tidak secara berterusan bersikukuh secara konservatif pada hukum lokalnya saja) bukannya akan serta-merta akan mudah.  Merekayasa budaya dan mengubah keyakinan serta perilaku sekelompok warga masyarakat  memang merupakan tugas berat dan berjangka panjang.  Pada akhirnya semua upaya itu adalah juga upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dalam suatu kehidupan bernegara bangsa dan untuk berkesetiaan baru: tidak lagi mengutamakan masyarakat-masyarakat suku setempat akan tetapi mengutamakan masyarakat baru yang disebut masyarakat nasional yang “dari Sabang sampai ke Merauke, dan dari pulau Miangas sampai ke pulau Rote” itu.  Sekali lagi harus dikatakan di sini bahwa upaya seperti itu tidak akan mudah.  Manakala dalam kehidupan berbangsa dengan bersaranakan hukum nasional itu kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat-masyarakat lokal justru kurang terpenuhi, sedangkan hukum-hukum lokal yang tertulis terbukti selama ini tidak hanya murah akan tetapi juga terasa lebih melindungi kepentingan-kepentingan setempat, maka selama itu kesadaran lamalah yang akan lebih kuat bertahan.  

            Yang masih juga harus diingat dan dipikirkan pada masa ini adalah kenyataan bahwa kini ini — berbeda dengan zaman awal pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa — kehidupan pada tataran nasional bukanlah satu-satunya alternatif yang hendak mengatasi kehidupan lokal itu.  Kini kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tak cuma hendak mengatasi kehidupan yang lokal melainkan juga yang nasional.  Dalam suasana kehidupan yang kian terasa menuju ke suasana one world, different but not divided dewasa ini, terjadilah suatu paradoks bahwa yang lokal tak akan kunjung terancam mati (sebagaimana yang terkesan akan terjadi demikian dalam suasana yang nasional dan modern (serta anti-tradisi itu dalam prakteknya), melainkan hidup kembali untuk koeksis sebagai alternatif yang dapat pula dipilih dalam kehidupan ini.  Tatkala terbukti bahwa selama ini modernisme — dan dengan demikian juga hukum nasional yang konon modern itu — tak mampu memecahkan seluruh persoalan kemanusiaan, tak hanya apa yang global (dengan semangat postmodernismnya) melainkan juga yang lokal (dengan tema-tema premodernismnya) berani bangkit untuk menawarkan alternatif dalam kehidupan budaya, sosial, politik, ekonomi dan hukum kepada umat manusia.

            Manakala dalam kehidupan berskala global ini yang akan pertama-tama terwujud adalah suatu global society yang akan membebaskan jutaan manusia dari ikatan-ikatan aturan hukum nasional yang berhakekat sebagai mekanisme kontrol di tangan penguasa-penguasa negara, dan bukan suatu global state, maka otonomi-otonomi pengaturan pada skala mikro “untuk kalangan sendiri” di ramalkan akan lebih banyak terjadi.  Adjudikasi-adjudikasi oleh badan-badan peradilan yang terikat untuk merujuk ke hukum (negara) nasional diramalkan akan banyak mundur, untuk lebih sering tergantikan oleh cara-cara penyelesaian yang lebih luwes.  Hukum serba baku yang dibuat oleh kekuasaan-kekuasaan sentral diramalkan akan semakin banyak berkurang, sedangkan kesepakatan-kesepakatan kontraktual de novo akan lebih banyak dilakukan.  Kalaupun ada pihak ketiga yang terpaksa diundang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak itu, maka badan-badan arbitrase akan cenderung lebih banyak dipilih daripada penyelesaian-penyelesaian lewat badan-badan peradilan nasional.  Makin cepat berkembangnya the global society di satu pihak, dan makin cepat pula surutnya kemampuan dan peran the nation states dalam ihwal penataan kehidupan sosial-ekonomi yang menjamin kesejahteraan hidup di lain pihak, akan makin cepat pula satuan-satuan parastatal di dunia yang telah “mengglobal” ini menemukan otonominya untuk mengembangkan aturan-aturannya sendiri, “untuk kalangan sendiri”!

0000


[1]          Sebuah makalah ceramah tentang “Perkembangan Bangsa dan Budayanya Dalam Pembentukan Hukum Nasional” , disajikan dalam “Lokakaerya Pengembangan Kemampuan Hakim”  yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial di Solo, 21-22 Oktober 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s