Bertamasya Ke Alam Ide

Konstitusi dan Konstitusionalisme

Tulisan ini adalah kutipan dari handout perkuliahan…

Dalam konsepnya yang lebih kongkrit-faktual, seperti yang kita temui dalam kajian-kajian ilmu hukum yang mendasarkan diri pada paham pasca-rasionalisme yang disebut positivisme, ‘kontrak sosial’ adalah suatu proses perjanjian dan kesepakatan yang melahirkan apa yang disebut ‘konstitusi’. Adapun yang disebut ‘konstitusi’ dalam konsepnya “yang modern” ini ialah tatanan yang menjadi bangunan dasar suatu organisasi negara, yang berfungsi sebagai rujukan normatif – yang akan memberikan dasar pembenar, baik secara moral maupun secara legal kepada — segala aktivitas para pejabat pengemban kekuasaan negara. Suatu konstitusi – yang dalam tradisi hukum tatanegara negara-negara Eropa Kontinental lebih dikenali sebagai undang-undang dasar, yang oleh sebab itu selalu tertulis — menetapkan batas-batas kewenangan setiap institusi dan mengatur hubungan kewenangan antara lembaga-lembaga negara, seperti antara lain antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudisial.
Batas-batas kewenangan yang dinyatakan secara normatif dalam dan oleh konstitusi itu sesungguhnya tak hanya dimaksudkan untuk menyeimbangkan besaran kekuasaan masing-masing lembaga negara terhadap sesamanya, akan tetapi juga untuk menegaskan batas-batas kewenangan lembaga-lemabaga negara tersebut di hadapan hak kebebasan warganegara. Demikianlah ajarannya, bahwa apabila lembaga-lembaga negara itu – baik terhadap sesamanya maupun di hadapan hak warganegara – pada asasnya terbatas, sedangkan hak-hak konstitusional warganegara (yang dinalar sebagai bagian dari hak kodrati) pada asasnya tidak terbatas. Pembatasan, apabila diperlukan hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan para warganegara sendir, lewat suatu proses ysng mestilah dilaksanakan dalam suasana yang bebas. Inilah asas atau ajaran atau paham ideologik yang disebut konstitualisme.
Demikian itulah nalar paham konstitusionalisme dalam kajian hukum positif – yang merupakan derivasi dari paham filsafat rasionalisme tentang hak-hak kodrati manusia – bahwa sekalipun menurut kodrat alaminya setiap individu manusia itu dilahirkan sebagai makhluk yang berkebebasan penuh (on nee libre, kata Rousseau) tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu manusia itu terikat di mana-mana (mais ils sont dans suffrage partout, kata Rousseau pula), dengan catatan bahwa keterikatan itu datangnya dari manusia yang menurut kodratnya pula bisa berkehendak bebas itu. Dari rasionalitas seperti ini, dapatlah dinyatakan bahwa kebebasan manusia, juga untuk mengikatkan diri, itulah yang menentukan besar-kecilnya keterikatannya itu. Dengan perkataan lain, keterikatan itulah yang merupakan fungsi kebebasan, dan bukan sebaliknya.
Karena konstitusi itu sesungguhnya bukan cuma merupakan sehimpunan aturan formal yang tertulis sebagai hukum undang-undang belaka, melainkan suatu ide dan ideologi, maka setiap konstitusi harus dikaji tidak sebatas membaca apa yang dituliskan di situ. Setiap konstitusi harus dikaji dengan kemahiran membaca ide hukum yang terkandung di dalamnya, ialah rasionale yang mendasari kebenaran suatu konstitusi. Suatu konstitusi yang dibentuk tanpa berawalkan proses politik yang memfasilitasi … warganegara untuk secara bebas menyepakatkan isi sebuah konstitusi akan mendegradasi setiap konstitusi menjadi tak lebih daripada suatu dokumen yang hanya memuat huruf-huruf mati yang tak bermakna belaka.
Dari paradigma konstitusionalisme ini pulalah datangnya penjelasan mengapa suatu konstitusi hanya bisa disebut ‘konstitusi dalam arti yang sebenarnya’ apabila konstitusi itu berasal dari kesepakatan warga dan kemudian daripada itu juga berisikan jaminan akan terlindunginya hak-hak kebebasan warga yang asasi dalam kehidupan bernegara. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan – dalam maknanya sebagai hak-hak manusia warganegara yang asasi – di sini ini ialah hak-hak mereka untuk ikut berpolitik dalam urusan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan, seperti antara lain untuk berorganisasi, untuk berpendapat, dan juga untuk ikut dalam proses pemilihan untuk memilih dan dipilih. Dalam perkembangan yang lebih kemudian, yang dimaknakan sebagai ‘hak yang asasi akan kebebasan’ ini tak lagi hanya ‘kebebasan untuk (freedom to)’ akan tetapi juga ‘terbebas dari (freedom from)’, seperti misalnya terbebas dari kemiskinan dan/atau terbebas dari rasa ketakutan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s