Bertamasya Ke Alam Ide

Budaya Sebagai Identitas Bangsa

Soetandyo Wignjosoebroto
Paham kebangsaan, atau yang juga diistilahi ‘nasionalisme’, yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan bernegara bangsa, sesungguhnya tidaklah hanya berhakikatkan makna politik melainkan juga budaya. Adalah kenyataan sejarah, bahwa di negeri-negeri Barat tempat kelahiran dan berkecambahnya ide dan ideologi nasionalisme sepanjang abad 17, lahirnya kesadaran berbangsa itu bersamaan waktu dengan bangkitnya kesadaran akan adanya ketunggalan budaya sebagaimana dinyatakan dalam fakta adanya kesamaan bahasa. Berketunggalan bahasa dapatlah dipahami sebagai berketunggalan warisan budaya yang berasal-muasal dari moyang yang sama.
Demikian itu yang terjadi di kawasan Barat, akan tetapi berbedalah itu dengan apa yang terjadi di kalangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang pada abad 20 mengalami kelahiran paham dan kesadaran sebangsa, sebagai reaksi atas perbedaan status politisnya dengan bangsa asing yang selama ini diidentifikasi sebagai sang penguasa. Tak pelak lagi, reaksi seperti itu – yang acap diserukan dalam bentukikrar-ikrar — akan lebih bernuansa politis daripada yang budaya. Itulah barangkali salah satu penjelasannya, mengapa nasionalisme di negeri-negeri bekas daerah jajahan itu, seperti misalnya Indonesia, pada galibnya akan lebih nyata bermanifestasi sebagai ideologi perjuangan mempertahankan suatu eksistensi dari ancaman kekuatan asing daripada sebagai kehendak mengekspresikan suatu solidaritas berkat kesadaran berkesamaan identitas.
Pada dasarnya nasionalisme yang bernuansa politis itu menuntut diwujudkan dan dipertahankannya semangat persatuan, dan bahkan kesatuan, demi terjaminnya keserempakan gerak tatkala harus menghadapi segala bentuk ancaman asing. Dari sinilah awal mula kecenderungan setiap negara bangsa untuk memperkuat kekuasaan sentral, dan untuk maksud itu lalu juga membangun aparat birokrasi, yang memerlukan standarisasi bahasa dan unifikasi hukum demi keefektifan komunikasi dan fungsi kontrolnya. Sentralisasi dan standarisasi dan unifikasi yang didasari motif-motif politis seperti itu tentu saja tak akan sejalan dengan kecenderungan alami yang selalu dijumpai dalam kehidupan sosial dan kultural, ialah kecenderungan untuk mengapresiasi perbedaan dan keragaman.
Nasionalisme yang berparadigma politis, dengan strukturnya yang birokratik dan acapkali juga berwatak otokratik-patriarkik, jelas-jelas kalau menolak pluralisme yang dikhawatirkan olehnya – yang oleh sebab itu juga boleh dituduh — hanya akan mengundang datangnya lokalisme, dan bahkan mungkin saja juga etno-nasionalisme yang akan bersiterus ke separatisme. Namun, apapun juga kekhawatiran para nasionalis yang lebih meyakini kebenaran paradigma yang politik daripada yang kultural itu, realitas selalu membuktikan bahwa suatu negara bangsa – khususnya yang dibangun sebagai negeri suatu bangsa baru dengan cara mengintegrasikan bangsa-bangsa tua yang kini terdegradasi dalam statusnya “hanya” sebagai suatu ‘suku bangsa – akan sulit bersitegak apabila hanya mengandalkan otoritas politik semata. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s