Bertamasya Ke Alam Ide

Birokrat: Menghamba Pejabat, Acap Lupa Nasib Rakyat

Bertanya-tanya dalam hati, (tidak cuma sekali dua kali, melainkan berkali-kali), tentang “siapakah sesungguhnya penguasa tertinggi, pemegang kendali pemerintahan negeri, sejak dulu hingga kini”, datanglah jawaban berikut ini: Ialah tak lain adalah orang-orang birokrasi!
Birokrasi itu ya siapa lagi kalau bukan para pegawai negeri, berbenteng di kantor-kantor resmi, bersenjata pena plastik tapi sakti, guna menandatangani surat-surat sebanyak ini. Tandatangannya sungguh menentukan sekali, tanpanya kamu tak akan punya identitas diri, tanpanya kamu tak akan dikenali, tanpanya kamu juga tak akan bisa punya referensi. Kalau sampai begitu itu yang terjadi, hidupmu sehari-hari akan payah sekali, rasanya setengah mati, ketergantunganmu kepada si pegawai negeri sudah barang pasti tak bisa diingkari lagi.
Dipikir-pikir dengan simpulan seperti ini, yang berkuasa langsung memegang kendali, ternyata bukan menteri bukan pula bupati, tetapi ya para pegawai negeri ini, yang menyemut jumlahnya di kantor-kantor resmi. Di negerimu yang kini bernama Indonesia, dengan penduduknya yang duaratus juta jiwa, jumlah punggawa praja ada lima juta. Ini berarti bahwa setiap punggawa, akan cuma melayani empatpuluh warga saja, baik yang tua bangka maupun yang setengah baya, baik yang muda belia maupun yang masih balita.
Manakala memang demikian itu faktanya sehari-hari, cobalah bertanya pada dirimu sendiri, apakah kerja pegawai di negeri ini, memang harus dibilang berat sekali? Apakah mereka sibuknya setengah mati, sampai tak punya waktu lagi, untuk mikiri diri sendiri? Nyatanya kok tidak selalu begitu, para punggawa negeri sebenarnya punya banyak waktu, terkadang untuk hal-hal yang tak begitu perlu. Sering bisa baca-baca koran di jam kerja, acap pula bisa keluar-keluar kantor untuk belanja, tak jarang ngrumpi-ngrumpi tentang nasib tetangga.
Ya, apa mau dikata lagi, sebenarnya para pegawai negeri ini, sejak dulu hingga kini, tak pernah mengenyam gaji tinggi, yang mestinya ya bisa mengundang rasa empati. Gaji cupet tak cukup sebulan, hari gajian masih jauh sudah pada kebingungan, terpaksa cari kerja sambilan di jam-jam kantoran, menelantarkan warga yang perlu layanan. Mereka bernasib bak ayam kampung, yang harus cari makannya sendiri tak tanggung-tanggung, mesti mengais-ngais sampah sisa makanan warung, karena si empunya tak lagi bisa ngempani cukup jagung.
Tapi si majikan ini maunya sendiri, ayam tak diempani toh masih menuntut ayam berprestasi, mesti tetap bisa bertelur setiap hari, agar ada mata sapi setiap pagi, di piring si majikan (piring siapa lagi?). Awas kalau sampai tak bertelur, lehernya bisa babak belur, sampaipun putus dianiaya pisau dapur.
Tetapi sungguh aneh tapi nyata, yang ingin jadi ‘ayam kampung’ kok masih banyak saja, jumlahnya tak cuma berbilang beribu-ribu tapi berlaksa-laksa. Maka bagai hendak ingin memecahkan sebuah misteri, aku bertanya-tanya terus dalam hati, mengapa dari kanan dan dari kiri, banyaklah yang datang untuk beraudisi, mendaftar untuk bisa ikut diuji, agar diterima kerja sebagai pegawai negeri. Apa gerangan yang terjadi, apa gerangan yang kau cari, hai Palupi?
Rupanya gaji sedikit bukan halangan, karena sesungguhnya bukan gaji yang jadi incaran, melainkan posisi dan jabatan itulah yang jadi barang taruhan. Betapapun kecilnya peran awal bukanlah persoalan, itu toh cuma modal permulaan, yang penting kan sudah bisa nempel tanpa cabaran, pada suatu struktur kekuasaan. Kekuasaan termaksud ini ialah kekuasaan negara, suatu organisasi politik warisan para raja, yang dibangun efektif untuk mengontrol para kawula, yang toh tetap saja bisa tersimak nyata, di banyak negara yang baru merdeka, di Republik Indonesia pun tanpa kecualinya, model “raja mengontrol kawula” itu juga kasat mata.
Pemerintahan Orde Baru adalah contohnya, itu adalah pemerintahan berhakikat pemerintahan raja, dengan para punggawa yang harus tahu bersetia, berdasarkan suatu formula yang tercipta, formula monoloyalitas itulah namanya. Di situ pegawai negeri adalah punggawa, dikonversi menjadi abdi dalem yang tahu menyembah raja. Asal tahu bersetia dan tahu diri, para abdi dalem akan diparingi, remah-remah hasil perolehan upeti, yang pada waktu itu tak dibilang korupsi. Setia pada raja itu, tidak mesti berarti berempati tanpa ragu, untuk melayani para kawula masa`duafa, demi hamba sahaya yang masih tak mujur nasibnya. Alih-alih di mana diperlukan, siap pasang badan, kalaupun ada jutaan yang mesti jadi korban, karena semua itu demi kejayaan para pangeran.
Tapi kini ini jaman telah berganti, sejak raja tua lengser dari tahta tinggi, digantikan tokoh-tokoh baru yang berani obral janji, untuk segera mengadopsi cita-cita demokrasi, meninggalkan paham lama yang membenarkan otokrasi, lewat jalan lempang berlegitimasi reformasi. Tetapi sayang kurang disadari di akal, bahwa reformasi itu bukan cuma sebatas ihwal struktural, bahwa reformasi berhakikat bagai revolusi kultural. Tanpa ada revolusi budaya, administrator birokrat akan tetap bermental punggawa, bisanya hanya tampil sebagai abdi-abdi istana, yang bangga apabila bisa menghamba raja.
Hamba tetap saja dari masa ke masa, hidup dengan berharap sedekah raja. Sayangnya sang raja yang terkini sudah tak lagi kaya, sedekahnya sudah tak seberapa, sekalipun sudah mencoba jualan minyak segala. Maka para hamba mohon ijin raja, agar tidak dilarang begitu saja, apabila sekali-sekala, mereka terpaksa mengais-ngais sisa, dari berbagai proyek negara yang ada, yang jumlahnya masih lumayan juga. Maka apa mau dikata, demi trade-off raja mesti berkata “ya”, tetapi dengan wanti-wanti agar para hamba, tidak lupa dan tidak alpa, selalu memperhatikan caranya, dan jangan sampai keterlaluan saja, yang kalau ketahuan bisa membawa aib sang raja, berikut puluhan para pangerannya..
Maka dari dulu sampai kini, pegawai negeri tetap rela hidup sebagai abdi, hidupnya mengandalkan benevolensi, daripada mengandalkan uang gaji. Uang gaji cuma cukup untuk jajan, lama habis sebelum datang tanggal gajian. Tapi “cemilan” paringan raja penguasa, akan menutup segala hajatnya, asal mereka selalu ingat saja, sumpah setia harus tetap dijaga, pejah gesang nderek paduka. Resminya para punggawa ini, di bawah semangat reformasi birokrasi, (seperti yang barusan dicanangkan KORPRI), memang harus bekerja demi demokrasi. Akan tetapi, betul begitukah yang terjadi?
Bila-bila saja kamu mau menengok ke kanan-kiri, kamu akan lihat banyaknya orang dari sana-sini, yang pada mendamba ingin jadi pegawai negeri, berdesak-desak ingin audisi dan diuji, bukan karena terpanggil untuk berbakti, bahkan bukan pula karena hendak mengejar gaji, melainkan pertama-tama didorong motivasi, adu nasib awak sitok iki, siapa tahu bisa direstui, diberi tempat basah penjamin rezeki. Di sini taruhannya cuma satu saja, ialah tetaplah senantiasa bersetia, jangan bikin aib sang raja, atau bikin kikuk para pangerannya.
Ya, ya, ya, memang tak semua mau begitu, seperti misalnya aku dan kamu. Tetapi mengapa ya, aku dan kamu tidak gitu adanya? Jangan-jangan hanya satu sebabnya, ialah karena belum berkesempatan saja, bersebab dari … itu lho boss kita, yang belum juga menunjukkan perkenannya. Ihik, ihik, ha, ha, ha, ha![***]

Comments are closed.