Bertamasya Ke Alam Ide

Hukum di Negeri Ini: Kok Bisa Dijual, Kok Juga Bisa Dibeli

Sejak zaman dulu yang kolonial, sampaipun kini yang nasional, hukum yang diakui berlaku untuk menata kehidupan, di negeri kita yang telah merdeka sejak tahun empatpuluhan, ternyata bukan lagi aturan-aturan kebiasaan, yang dikenal sejak dulu sebagai kearifan punyanya khalayak kebanyakan. Akan gantinya, yang diberlakukan dalam kenyataan, adalah aturan-aturan buatan, yang dibuat lewat berbagai rundingan, di berbagai sidang dewan prwakilan, oleh siapa lagi kalau bukan oleh para pejabat, yang tak selalu merasa perlu bersepakat mufakat, dengan apa yang tengah berlaku sebagai moral rakyat.
Itulah aturan-aturan yang disebut hukum perundang-undangan nasional, yang harus dikelola oleh para ahli yang dipandang handal, eksklusif sebagai suatu kaum yang disebut profesional. Berhal begitu, mau tidak mau, hukum akan punya posisi tersendiri, dijauhkan dari jamahan mereka yang tak ahli, yang tak pernah mempelajari hukum model baru ini, di balai-balai pendidikan setingkat universiti, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di Ameriki..
Orang awam pastilah orang yang tak paham — kalaupun tak akan dikatakan waham — tentang tatahukum nasional, yang telah jadi objek rawatan kaum profesional. Kalau mereka yang awam ini boleh ikut ngurusi, (demikian kata para ahli, yang diback up para politisi), maka tak pelak dan tak ayal lagi, tatahukum yang telah dibangun bersistem-sistem oleh para ahli ini, dengan amat cermat dan teliti, sudah barang pasti, akan tak bisa berfungsi, dengan efektif dan efisien lagi. Rujukan yang jadi pegangan bersama oleh warga sebangsa akan tiada, dan kepastian hukum pun lalu akan hilang begitu saja.
Apabila hal itu dibiarkan terjadi, (demikian kata para ahli itu sekali lagi), maka akan banyaklah orangnya yang akan segera balik pulang kembali, ke mana lagi kalau tidak ke tradisi baheulanya sendiri, yang mungkin saja sebenarnya telah usang dan basi. Manakala demikian itu yang terjadi, setiap orangpun akan bebas berucap cuap dengan berbagai apologi, untuk menuruti adat dan maunya sendiri, yang menjadikan kehidupan di negeri ini, akan mawut semrawut bagai jalanan yang tak lagi dikawal polisi. Kalau sampai seperti itu yang terjadi, tidaklah akan ada orangnya di negeri ini, yang akan terbebas dari keruwetan yang sulit diatasi, yang akan bikin mereka menjadi tak akan bisa peroleh apa-apa lagi, selain hanya akan menderita rugi.
Maka, apabila demikian itu kenyataannya, akan segera tibalah saatnya, (demikian kata para ahli yang elite berdasi itu lebih jauh lagi), setiap warga sebangsa harus mau mempercayai, dan berserah diri pada kemahiran dan keahlian kami, yang bergelar sarjana ini. Bukankah kami ini terbilang orang-orang sujana, yang arif lagi bijaksana, yang dengan segala tekad dan itikat etikanya, boleh dipercaya akan bisa menata kepentingan para warga, demi kelestarian kehidupan berbangsa dan bernegara? Maka pula, sekarang amatlah kami harapkan, demikian ujar para ahli itu lagi, agar sesiapapun mau menaruh kepercayaan, kepada kami yang pegang tampuk pimpinan, di seluruh jajaran pemerintahan. Inilah kami, yang berkhidmat tanpa henti, di badan-badan legislatif dan yudikatif, dan juga di badan-badan eksekutif dan administrative. Inilah kami pengemban tugas negara, yang tak akan pernah lupa berkinerja, sekuat tenaga, untuk membangun tatahukum Indonesia, berikut segala macam ragam lembaga perangkatnya.
Syahdan, sejalan dengan tekad dan semangat melestarikan NKRI, hukum nasional bentukan para ahli ini lalu diberi posisi supremasi, yang berarti punya kedudukan tertinggi, dalam the whole structure of normative hierarchy. Melalui berbagai kontroversi, yang terjadi sepanjang sejarah revolusi dan reformasi, pada akhirnya sebagai hasil final, terbentuklah hukum nasional, yang mesti dikelola secara sentral, lewat proses dan prosedur yang serba formal, oleh para legal professional, sekalipun acap tak dapat disangkal, bahwa mereka itu suka cuekin hukum rakyat yang berformat lokal.
Di sinilah mulai mengedepannya peran hukum negara, terdiri dari norma-norma yang disusun dalam bahasa yang tak biasa, yang karenanya tak mudah dicerna warga biasa, kecuali manakala ia pernah bekerja sebagai pengacara, hakim ataupun jaksa. Itulah bahasa hukum yang penuh sandi, tertulis di banyak halaman kitab kodifikasi, bagaikan naskah penuh misteri, yang pasti akan sulit dimengerti, kecuali kalau orangnya udah belajar di university, agar cakap menginterpretasi. Terbentuk bagaikan naskah misteri, yang sungguh sulit dimengerti, massa awam akan terduduk sebagai makhluk bebal di hadapan hukum nasional. Mereka tak akan kunjung mafhum, mengenai liku-liku dan rumitnya hukum, sama halnya seperti kamu dan kami, yang tak juga kunjung mengerti, apa isi kitab kodifikasi, andaikan kitab ini ditulis dalam bahasa Romawi.
Pada akhirnya, hukum di negeri ini adalah hukumnya para ahli, yang kerjanya keluar-masuk Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tinggi, dan/atau pula Pengadilan Tingkat Kasasi. Hukum macam ini bukan lagi hukumnya rakyat, sebagaimana yang rakyat anut setiap saat, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Maka, apa yang akan terjadi ialah, bahwa hukum di negeri ini akan mendua di dua ranah. Dua ranah hukum di sini ini, seringkali tidak bisa saling mengerti, yang bahkan acapkali tidak hendak saling mengakui. Ahli-ahli berdasi punya hukumnya sendiri, yang diklaim sebagai satu-satunya yang resmi, sedangkan massa awam hanya mau paham kaidahnya sendiri, yang konon berakar tunjang pada bumi tradisi, warisan yang amat dileluri, oleh nenek moyang yang arif dan bijak bestari.
Maka pula, sebagaimana yang terdata di negeri berkembang lainnya, di Indonesia akan juga segera kasatmata, adanya dua tatahukum yang berbeda. Berbeda dalam ihwal paradigmanya, yang bikin keduanya lalu tak bisa saling menyapa, yang acap malah saling curiga. Si ahli berdasi, mencemooh hukum warisan nenek bestari, sebagai hukum yang tak punya koherensi, tak punya konsistensi, khususnya dalam soal berdefinisi, padahal itu semua akan membawa konsekuensi . Hukum macam ini jelas tak punya arti, en sekaligus harus terus diwaspadai. Harus diawasi dan diwaspadai, karena efeknya yang bisa mensubversi, mengancam seluruh eksistensi hukum yang resmi, nota bene hukum bentukan para ahli berdasi, yang mestinya harus lebih dipuji karena derajat kepastiannya yang tinggi.
Di lain pihak, apakah yang mesti dilihat sebagai yang lebih layak, oleh massa khalayak banyak? Dikatakan bahwa hukumnya si ahli berdasi ini, adalah sebenar-benarnya hukum yang berselimut kabut misteri, tak punya transparansi, yang sungguh sulit dimintai akuntabiliti. Tersembunyi di balik kabut misteri , yang sungguh nyata seperti ini, akan gampanglah terjadi, (bukan cuma sekali dua kali, melainkan berkali-kali!), terjadinya kolusi yang mengarah ke korupsi. Berkenyataan seperti itu tadi, proses peradilan di berbagai pengadilan negeri, juga yang di pengadilan tinggi, bahkan sampaipun yang di tingkat kasasi, acapkali gampang diintervensi, … ya, diintervensi secara sembunyi-sembunyi, oleh siapa lagi kalau tidak oleh para pejabat negeri, mulai dari yang polisi sampai ke beliau yang menteri.
Di sini kolusi dan korupsi memang tak gampang dibuktikan, karena segalanya sudah tidak transparan, tersembunyi di balik beragam macam aturan perundangan, yang rumit berbelitnya bukan buatan. Duduk perkara dan segala penyelesaian tidak punya kejelasan, kecuali bagi mereka yang berkeahlian, dan tidak bagi mereka yang awam kebanyakan, yang dalam ihwal berhukum-hukum tidak pernah berpenglihatan. Tidak kasatmata, tapi sungguh tajam bau aroma, betapa riuh rendahnya pasar jual beli perkara, seakan semua proses dan acara sudah berada di tangan mafia. Setiap pasal dan ayat hukum yang resmi, acapkali sudah punya tarif yang resmi, ditetapkan oleh para makelar, dalam jumlah uang bermiliar, kalaupun itu tidak selalu dihitung dalam satuan dolar.
Maka, bukan hendak mengada-ada, kalau saya tiba-tiba jadi ikut percaya saja, ketika ada seseorang yang sampai terlontar bicara, “karena ada yang mau jual, saya ya mau beli, mau apa lagi?”. Itu yang Pak Probo pernah katakan tanpa ragu di hati, ketika diwawancarai seorang wartawati, tersiar-siar di layar televisi. Kalau perkembangan sudah seperti ini, hukum undang-undang di negeri kita ini, nyata kalau telah kehilangan inti esensi, yang nurani dan yang ukhrawi.
Hukum terdayagunakan sebagai sarana belaka, dan setiap perkara akan punya label harga. Apabila demikian itu kenyataannya, sepahit apapun rasanya, maka hukum hanya akan ada,untuk mereka yang kaya saja, yang punya tambang batubara, yang punya harta dan yang punya kuasa. Kalau terus begini ini keadaannya, mereka yang miskin dan papa, seperti misalnya saya dan Anda, hanya akan bisa berkata-kata saja , tatkala menasehati anak-anak kita: janganlah engkau berperkara kalau tak punya apa-apa, lebih baik engkau berdemo ria saja, di jalan-jalan raya ibu kota, dari pagi buta sampai larut senja, sampai pingsan pun tak apa. Silahkan saja! [***]

Comments are closed.