Bertamasya Ke Alam Ide

Tentang Kajian “Hukum dan Masyarakat” : Sebuah Pengenalan

  Download MS-Word

Soetandyo Wignjosoebroto

          ‘Hukum Dalam Masyarakat’ yang di dalam kepustakaan berbahasa Inggris diistilahi ‘Law in Society’, dan yang di dalam kurikulum berbagai program studi hukum di Indonesia sejak tahun 1980an secara salah kaprah diistilahi Sosiologi Hukum,  adalah salah satu cabang kajian tentang hukum sebagaimana adanya di dalam masyarakat.  Sebagian khlayak akademisi menggolongkan kajaian ini sebagai kajian hukum yang diperluas ufuknya, sebagian lagi hendak membilangkan cabang kajian ini ke dalam keluarga ilmu pengetahuan sosial (IPS)..  Apapun juga nomenklaturnya, kajian ini adalah suatu cabang kajian, yang seperti cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, berperhatian kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterakan diri lewat kehidupan yang tertib dan terkontrol.

          Mempunyai perhatian yang lebih khusus, yang sedikit-banyak membedakan diri dari kajian ilmu hukum yang klasik, tetapi juga membedakan diri dari cabang kajian ilmu-ilmu sosial yang lain, kajian ‘hukum dalam masyarakat’ ini hendak berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib dan berketeraturan.  Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut ‘hukum’ atau tepatnya diseyogyakan untuk disebut agak lengkap dengan istilah ‘hukum undang-undang nasional’..  Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai government’s social control.[1]

          Dalam kehidupan masyarakat pra-modern, tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif – yang oleh  sebab itu lebih cocok untuk diistilahi ‘komunitas’ (community) daripada ‘masyarakat’ (society) atau ‘masyarakat negara’ (political state) — apa yang disebut ‘hukum’ ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum di dalam ingatan warga komunitas, dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek-moyang.  Inilah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas, yang di dalam kajian sosiologi hukum sering juga disebut juga ‘hukum rakyat’, dan yang didalam ilmu hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum adat’.[2]

          Dalam perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, tatkala kehidupan bernegara bangsa menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang berskala kecil dan eksklusif, apa yang disebut hukum itu mulai menampakkan wujudnya yang tertulis.  Inilah yang disebut hukum undang-undang, yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu, dan terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana kontrol yang nyata-nyata formal sifatnya, yang oleh sebab itu akan ditunjang oleh otoritas kekuasaan negara yang berkewenangan untuk mendayagunakan sanksi.

          Dalam sejarah Eropa Barat,bersamaan dengan kebijakan pembentukan undang-undang nasional dalam fungsinya sebagai stándar perilaku warga bangsa. Ketentuan-ketentuan undang-undang yang berjumlah banyak itu acapkali tidak dibiarkan terberai-berai melainkan dibukukan dan dinyatakan berlaku sebagai stándar perilaku seluruh warga negara bangsa, dan kemjudian daripada itu lalu difungsikan seefektif mungkin sebagai kontrol sentral.  Inilah pengkitaban hukum inilah yang di dalam kajian-kajian hukum disebut kodifikasi dan unifikasi.  Dengan pengkitaban seperti itu, para penganut paham ‘bahwa setiap ketentuan hukum harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang” berkeyakinan bahwa aturan-aturan berperilaku dalam masyarakat akan dapat diniscayakan, demikian rupa sehingga apa yang disebut kepastian hukum akan terjamin.

Tentang Pengertian Hukum

          Apakah gerangan yang diartikan dan didefiniskan dalam kajaian-kajian tentang hukum?  Dalam kehidupan bernegara modern yang disebut kehidupan negara bangsa, sebagaimana yang telah dibentangkan di muka, hukum itu selalu atau hampir selalu diartikan sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara.  Menilik keterangan di muka, tak salah kiranya apabila dikatakan bahwa hukum dalam modelnya sebagai undang-undang  adalah invensi negara bangsa yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri di wilayah itu, yang kemudian daripada itu mengakhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. Itulah kurun waktu yuang mengatakan betapa “the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but the making of nations”.

          Tumbuhkembangnya negara-negara bangsa — yang secara cepat atau lambat mengakhiri era negara-negara kerajaan — telah berkonsekuensi pada kebutuhan akan suatu perangkat hukum baru, ialah hukum nasional.  Apabila hukum raja-raja dipandang sebagai hukum kaum elit-otokrat yang berbasis pada titah-titah sepihak para penguasa, hukum nasional dibenarkan sebagai hukum yang lahir dari paradigma baru, bahwa ‘suara rakyat (yang yang disatukan secara rasional lewat kesepakatan) adalah suara Tuhan’.  Vox Populi Vox Dei. Hasil kesepakatan rakyat inilah – secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, yang kelak diinstitusionalkan lewat lembaga legislatif atau referéndum – akan dipositifkan sebagai hukum yang akan menjamin kepastian secara adil dan benar.

          Sebagai hukum nasional, hukum invensi Eropa —  yang di kelak kemudian hari menyebar ke seluruh penjuru bumi – ini tertengarai  (menurut doktrinnya!) bercirikan sejumlah ciri karakteristik, antara lain yang tersebut berikut ini.[3]  Pertama-tama, hukum itu agar terakui sebagai hukum formal — yang penegakannya dapat dilakukan oleh aparat-aparat nasional – haruslah ditegaskan dalam rumusan-rumusan yang tertulis, yang oleh sebab itu lalu memiliki wujudnya yang positif  sebagai hukum undang-undang.  Ciri yang kedua, hukum undang-undang ini (menurut doktrinnya yang disebut ‘doktrin supremasi hukum’) haruslah diterima sebagai pengganti mutlak berlakunya semua norma sosial macam apapun yang lain, yang ada di dalam masyarakat.  Dalam statausnya seperti itu, hukum undang-undang akan berlaku sebagai hukum tertinggi, mengatasi norma sosial macam apapun, juga yang dipercaya sebagai hukum “yang diwahyukan dari langit sebagaimana diajarkan oleh para Rasul dan Nabi”.

          Tercatat sebagai ciri karakteristik yang ketiga adalah kenyataan bahwa hukum nasional ini adalah hukum hasil kinerja manusia, yang oleh sebab itu memiliki ciri karakteristik khusus yang disebut ‘historisitas’.  Hukum nasional adalah hukum produk kesejarahan manusia, yang oleh sebab itu – walau dididoktrinkan dan diindoktrinasikan sebagai hukum yang konon akan dapat menjamin kepastian —  akan selalu saja disifati oleh ciri relativitas, yang oleh sebab itu pula akan mengalami perubahan dari masa ke masa, dan akan berbeda-beda pula dari tempat ke tempat yang bersebab dari progresi sejarah yang beragam.

          Ciri berikutnya, yang keempat, ialah bahwa hukum yang telah diformalkan sebagai hukum positif yang juga hukum undang-undang nasional ini pun harus dikelola secara eksklusif oleh para ahlinya.  Para ahli hukum ini, di jabatan yuridis manapun mereka itu duduk, haruslah sanggup bekerja secara kolektif di bawah kontrol suatu kode etik.  Keahlian tinggi yang terkontrol oleh seperangkat norma etik yang telah dikitabkan ini akan serta merta menjadikan mereka yang  berkeahlian hukum ini terbilang ke dalam golongan profesional.  Keahlian dan etika inilah yang akan menjadikan para ahli hukum itu terpercaya untuk merawat dan menjaga kewibawaan hukum yang berkedudukan supremasi itu dalam menegakkan ketertiban dalam kehidupan.

          Konsekuen dengan soal profesionalisme tersebut di muka, sebagai ciri yang kelima, hukum dalam eksistensinya sebagai suatu institusi kehidupan bernegara nasional yang modern itu tak pelak lagi akan memerlukan bantuan logistik dari dunia pendidikan universiter.  Tak ada hukum nasional modern, yang harus berfungsi melayani kehidupan bernegara dan berbangsa, yang tidak dirawat dan dikelola serta dikontrol perkembangannya oleh para professional yang memperoleh keahliannya dari lembaga-lembaga pendidilkan akademik.  Profesionalisme hukum dan pendidikan hukum adalah dua entitas yang saling melengkapi, dan dengan demikian memberikan karakteristik tersendiri kepada hukum nasional modern sebagaimana yang semula berkembang di negeri-negeri Eropa Barat.

 Law is Society Ataukah Law Is Not (Always) Society?

          Di negeri-negeri yang dibangun di atas fondasi suatu bangsa yang berbudaya homogen – sepertiyang terjadi pada awal mulanya di Eropa kawasan Katolik Barat sebagaimana di bentangkan di muka — upaya untuk membuat stándar perilaku yang tunggal lewat kerja pengkodifikasian hukum itu tidaklah terlalu sulit. Indoktrinasinya pun tak dapat dibilang sulit. Kodifikasi dikerjakan dengan cara mempositifkan norma-norma yang telah berlaku sebagai moral dan tradisi masyarakat ke dalam bentuknya yang formal dan baru sebagai teks-teks undang-undang untuk kemudian dikitabkan.  Dari proses kerja seperti inilah datangnya istilah ‘hukum yang telah dipositifkan’ atau ‘hukum positif, atau pula istilah ‘ius constitutum’ yang berarti ‘norma hukum yang telah dibentuk’.  Maka, dengan demikian, tidaklah keliru dan salah apabila orang berkeyakinan bahwa materi hukum yang telah berlaku selama ini di dalam masyarakat pada hakikatnya sama saja dengan norma substantif yang termuat dalam setiap undang-undang.

          Karena pada awalnya undang-undang negara bangsa itu “hanya” merupakan formalisasi saja dari apa yang telah berlaku secara nyata dalam masyarakat, maka lahirlah doktrin dalam ilmu hukum bahwa kodifikasi itu pada hakikatnya adalah sebuah gambaran normatif suatu masyarakat yang benar-benar “bulat, lengkap dan tuntas”.  Dari keyakinan doktrinal seperti ini pulalah lahirnya doktrin berikutnya yang dikenal dengan adagium berbahasa Latin ‘ignoratio iuris’; ialah, bahwa tak seorangpun dalam sidang pengadilan boleh menolak diberlakukannya undang-undang terhadap dirinya dengan dalih bahwa dia tidak pernah membaca dan mengetahui adanya undang-undang itu.  Kalaupun orang tak pernah membaca dan mengetahui adanya undang-undang yang mengatur perbuatannya yang terlarang, sebagai anggota masyarakat bukankah dia telah sejak awal mengetahui moral atau tradisi sosial yang melarangnya?

          Dalam kajian-kajian sosiologik, keyakinan seperti itu disebut keyakinan yang menyamakan hukum dengan masyarakatnya.  Inilah keyakinan fiktif bahwa apa yang telah dihukumkan dalam undang-undang (the law) tidaklah berbeda dengan apa yang berlaku dalam masyarakatnya (the society).  Inilah yang dari sudut pandang sosiologik atau antropologik merupakan suatu fiksi bahwa  law is society.  Dikatakan suatu fiksi karena dari kajian ilmu-ilmu sosial – yang ekonomik, politik, sosial maupun budaya – law is not always society, atau bahkan law is not society.  Hukum undang-undang sebagai teks tidaklah selamanya sama dan sebangun dengan realitasnya dalam konteks sosial-kultural.

          Adalah kenyataan bahwa kehidupan bermasyarakat di dunia yang fana ini cenderung berubah, dan dalam abad-abad terakhir ini kian berubah cepat.  Komuniats-komunitas lokal dengan cepat lebur dan terintegrasi ke dalam kehidupan urban-industrial yang berskala dan berformat nasional.  Inilah perkembangan yang – disebut perkembangan from old societies to a new state — terjadi sepanjang abad 18-19 di Eropa Barat dan seterusnya sepanjang abad 20 di Asia dan Afrika, dengan segala permasalahan yang berkaitan dengan persoalan tertib kehidupan bermasyarakat negara, serta ihwal sarana kontrol berikut segala aspek hukumnya.

          Demikianlah, manakala ‘Ilmu Hukum’ sebagai kajian law in books berkonsentrasi pada ihwal hukum undang-undang yang tengah berlaku, yang demi kepastian akan dijadikan dasar hukum untuk mengadili perkara-perkara, ‘Hukum Dalam Masyarakat’ adalah kajian tentang ihwal kebermaknaan sosial hukum undang-undang itu.  Adapun yang dimaksudkan dengan ‘the social significance of law’ ini tak lain ialah fakta actual yang hendak mengabarkan sejauh mana hukum undang-undang yang berstatus formal itu ditaati dan terealisasi menjadi perilaku warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.  Dengan demikian, hukum undang-undang tak hanya tersimak sebagai bacaan tentang perintah-perintah yang harus ditaati akan tetapi juga tersimak secara indrawi sebagai pola perilaku yang faktual. Semakin sering hukum undang-undang itu tampak dipatuhi dan terwujud secara nyata dalam perilaku para waraga dalam kehidupan sehari-hari akan boleh dikatakan bahwa hukum undang-undang itu semakin bermakna secara sosial dan kultural.

Kajian ‘Hukum Dalam Masyarakat’.

          Mengakui adanya ciri historisitas yang melekat pada eksistensi hukum undang-undang, orang sebenarnya akan bisa segera tersadar bahwa hukum nasional itu tak akan berkepastian tinggi sebagaimana yang diperlihatkan hukum-hukum empirik di wilayah kajian sains fisika.  Adagium kepastian hukum yang menurut doktrinnya dilekatkan pada eksistensi hukum undang-undang yang positif itu sebenarnya hanyalah suatu pernyataan yang hanya akan bisa diterima dalam makananya yang relatif.  Sepanjang sejarah, hukum akan berubah sejalan dengan perubahan jaman.  Dari kajian hukum positif ini pulalah lahirnya kajian ‘hukum dalam masyarakat’ yang berfokus pada kajian text in context.

          Kajian-kajian tekstual terhadap hukum berkembang dengan sebutan jurisprudentia sepanjang abad 18-19 di negeri-negeri kelahirannya.  Kajian ini banyak berseluk beluk dengan upaya mensistematisasi berbagai produk perundang-undangan berikut prosedur-prosedur pendayagunaananya serta ajaran-ajaran yang menjadikan preskripsi-preskripsi undang-undang yang bertebaran itu terorganaisasi ke dalam suatu sistem yang logis dengan koherensinya pada tarafnya yang tinggi.  Tetapi, sudah pada belahan kedua abad 19 yang bersiterus ke abad 20, tatkala industrialisasi dan urbanisasi telah serta merta menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat yang sungguh eksponensial, dorongan untuk juga mempelajari teks-teks itu — ialah sehubungan dengan perubahan konteks-konteksnya – dengan segera saja menguat.

          Meningkatnya migrasi dan urbanisasi yang kian membikin komplek secara drastik  heterogenitas dan pluralitas kehidupan, atau pula maraknya kekumuhan dan kemiskinan yang berseiring dengan terjadinya massa pekerja pabrik dan kejahatan yang merebak di kota-kota, adalah dua-tiga contoh saja dari sekian banyak perkembangan sosial-ekonomi yang menuntut terwujudnya sistem normatif baru guna menjamin terwujudnya tertib kehidupan yang baru pula.  Sebelum datangnya masa krisis dengan segenap kerisauannya itu, para pemikir besar di bidang filsafat sosial amatlah berkeyakinan akan kebenaran paham progresisme.[4]  Ialah paham yang bertolak dari suatu paradigma saintisme yang empirik dan positif, bahwa perubahan macam apapun yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, jejak langkahnya sudahlah pasti akan selalu berarah ke bentuk dan substansi yang secara kodrati akan lebih baik daripada yang sudah-sudah.

          Adalah kenyataan bahwa transisi-transisi transformatif yang pesat dan tertampak sebagai kenyataan sosiologis itu tak bisa secara cepat diimbangi oleh pembaharuan dalam seluruh tatanan  perundang-undangan yang ada itu.  Syahdan, ketertiban lama yang mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan preskripsi yang lama nyata kalau sudah tidak lagi dapat memberikan jawaban kepada berbagai permasalahan baru yang bermunculan. sedangkan norma-norma baru belum juga kunjung juga dapat menjawabnya.  Merespons kenyataan seperti ini, sosiologi – dan demikian pula cabang-cabang spesialisasinya yang segera berkembang kemudian, antara lain sosiologi hukum – segera saja marak sebagai hasil  pemikiran mereka ÿÿng risau dengan permasalahan yang tak segera terjawab oleh hukum dan ilmu hukum.

          Pendayagunaan kajian sosilogik inilah yang kemudian memperkuat daya kerja ilmu hukum, dari kajian-kajiannya yang terlalu murni — yang mengkaji hukum dengan keyakinannya yang doktrinal namun sempit akan eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu yang tersendiri, sui generis – menjadi suatu studi yang lebih berufuk luas.  Membuka diri untuk memanfaatkan hasil kajian-kajian ilmu sosial yang marak sejak belahan akhir abad 19, sudah pada pertengahan abad 20 ilmu hukum telah memiliki karakternya yang baru sebagai apa yang disebut ‘in-between jurisprudence’.[5]          

          Istilah ‘in-between jurisprudence’ ini memang sering mengundang kontroversi, apakah kajian ‘hukum dalam masyarakat’ itu sesungguhnya  terbilang ilmu hukum (jurisprudence) ataukah sudah bergeser menjadi kajian yang sudah lebih masuk ke ranah ilmu-ilmu sosial yang lebih empirik (dengan fokus kajiannya yang berarah ke persoalan ‘apa yang terjadi’ dan ‘mengapa sampai terjadi’) daripada yang normatif dan/atau preskriptif (dengan fokus kajiannya yang berarah ke persoalan ‘bagaimana seharusnya bertindak’).  Pendapat yang menolak kajian ‘in-between jurisprudence’ sebagai kajian hukum menyebut kajian yang berada di wilayah abu-abu ini sebagai kajian sosiologi hukum yang tak ada gunanya bagi praktik hukum kaum profesional.  Sementara itu, mereka yang mau menerima kajian yang satu ini sebagai kajian ilmu tentang hukum menyebutnya dengan istilah ‘hukum dalam masyarakat’. [***]

 


[1]               Donald Black, The Behavior of Law (London: Academic Press, 1976), hlm. 2-4; juga dalam tulisannya tentang “The Boundaries of Legal Sociology”, Yale Law Review, Th. LXXXI (1981), hlm. 1086-1100.

[2]               Sekalipun dalam perbincangan teori apa yang dinamakan ‘hukum rakyat’ atau ‘hukum kebiasaan’ ini disebut dengan satu istilah, namun sesungguhnya pengertian hukum jenis ini cukup beragam. Dikatakan bahwa “— it seems impossible to determine anything more precise than a wide ‘zone of transition’..”, oleh  G.C.J.J. van den Bergh, “The Concept of Folklaw in Historical Context: A Brief Outline”, dalam Keebet von Benda-Beckman dan Fons Strijbosch (ed.), Anthropology of Law In The Netherlands (Dordrecht: Foris Publications,1986), hlm. 67.:

[3]               Harold Berman dalam bukunya Law and Revolution: The Formation of Western Legal Tradition  (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983).  Baca juga: Marc Galanter, “Moderrn Law”, dalam  buku Myron Weiner, ed. , Modernization : The Dynamics of Growth  (Washington, DC: Voice of America Forum Lectures, 1966), hlm. 167-180).

[4]  Tentang progresisme yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran filsafat dalam permasalahan ekonomi, sosial-politik dan hukum ini dapatlah dibaca lebih lanjut dalam Scott Gordon, The History of Philosophy anad Social Science, (London: Routledge, 1991),  Bab 8, hlm. 148-167.

[5]  Dragan Milovanovich, A Premier in The`Sociology of Law (New York: Harrow and Heston, 1994).

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers