Bertamasya Ke Alam Ide

Guru, Profesionalisme Guru dan Upaya Untuk Meningkatkan Kwalitasnya

  Soetandyo Wignjosoebroto

     Guru adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjalani sebagian besar dari hidupnya untuk — dalam kedudukan sebagai representasi masyarakat — melakukan kegiatan-kegiatan mewariskan kekayaan budaya dan adab masyarakat kepada generasi penerus.  Dalam tugas dan kegiatan seperti itu, guru boleh juga dilihat sebagai substitut atau surogat orang tua.

     Dalam masyarakat-masyarakat lokal yang berskala kecil dan dengan pembagian kerja yang sangat sederhana, tatkala semua upaya membesarkan serta mengajar dan mendidik anak hampir sepenuhnya menjadi tugas para orang tua dalam keluarga, hadirnya guru sebagai suatu realita sosial dapatlah diabaikan, atau malah boleh dibilang tak ada atau tak terjadi.  Baru pada perkembangan berikutnya, tatkala masyarakat agraris tertransformasi menjadi masyarakat yang urban-industrial, dengan skala-skalanya yang besar (dan yang eksistensinya ikut ditentukan oleh tingkat mobilitas warganya), guru sebagai realita sosial amatlah tampak mengedepan.  Munculnya organisasi-organisasi sekunder dalam masyarakat seperti ini, antara lain organisasi pendidikan yang bahkan telah terstruktur mantap sebagai suatu institusi, tak pelak lagi akan berseiring dengan munculnya personil-personil baru yang kemudian teridentifikasi sebagai kelas-kelas okupasi baru, antara lain guru-guru itu.

     Perkembangan dari masyarakat yang bersifat lokal-agraris ke masyarakat urban-nasional yang juga industrial sesungguhnya juga merefleksikan terjadinya proses-proses monetisasi; dan proses ini selanjutnya juga bermakna sebagai suatu proses ekonomik yang menjadikan banyak barang dan jasa — yang dulu merupakan objek-objek non-komoditas yang domestik — kini lalu menjadi objek-objek komoditas ekonomi yang bisa dipasarkan dan punya harga jual.  Maka, persolannya sekarang adalah, bagaimana halnya dengan jasa kerja merawat dan membesarkan serta mendidik anak-anak itu?  Adakah tugas dan jasa orang-orang tua dalam keluarga ini — dalam proses trnasformasi itu — lalu akan juga terubah menjadi komoditas yang boleh dipasarkan, dan yang oleh sebab itu lalu juga boleh diperjualbelikan pada suatu harga tertentu?

     Proses transformasi objek dari yang nonkomoditas menjadi yang komoditas seperti itu tidaklah akan banyak menimbulkan masalah manakala objek-objek itu — entah yang berupa barang, entah yang berupa jasa — tidak dimaknakan sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai moral kemuliaan dan kemanusiaan.  Halnya tidak akan lagi demikian manakala objek-objek itu dimaknakan sebagai upaya-upaya mulia yang sebenar-benarnya tak pantas diperjualbelikan.  Pendidikan yang dimaksudkan untuk mengadabkan anak-anak manusia, misalnya, adalah suatu amanat yang harus direalisasi sebagai suatu upaya mulia oleh bapak dan ibu serta orang-orang tua lain pada umumnya, seperti antara lain juga oleh para guru.  Betapapun tinggi nilai jasa orang-orang tua dan/atau para guru ini dalam pelaksanaan amanat itu, kapanpun tidaklah akan dinilai patut dan pantas manakala jasa yang sarat dengan pesan-pesan moral seperti itu lalu didegradasikan menjadi suatu komoditas ekonomi untuk diperjualbelikan dengan tarif-tarif tertentu, yang tentu saja kalau perlu boleh ditawar-tawar.

     Proses-proses industrialisasi, monetisasi dan juga berkembang-kembangnya institusi pasar yang lugas memang melahirkan pembagian kerja yang lanjut guna mengejar efisiensi produksi dan distribusi.  Pembagian kerja yang amat berlanjut seperti ini dengan begitu juga telah menyebabkan terjadinya sekian banyak keragaman lapangan kerja (okupasi) dengan produk-produk yang menghasilkan imbalan-imbalan uang, bayaran, upah atau gaji kepada para pekerjanya, namun yang belum tentu juga memberikan imbalan kepuasan moral atau kehormatan (honoraria).  Dalam proses pelugasan ekonomik seperti itu, kegiatan-kegiatan untuk memproduksi jasa-jasa yang selama ini ditolok nilainya secara moral karena kandungan nilai-nilai kemanusiaannya yang mulia (seperti antara lain kegiatan kerja mendidik anak!) berada dalam suatu situasi yang sungguh kritis.  Akankah kegiatan-kegiatan kerja yang lebih bernuansa moral kemanusiaan seperti itu mesti juga ikut terlugaskan menjadi suatu okupasi biasa yang berupah uang, dan yang difungsikan sebagai sumber pendapatan guna keperluan nafkah atau penambahan bekal kekayaan di dunia?

    II

    Di Eropa Barat, beralihnya suasana kehidupan pada abad-abad 18 dan 19 dari masyarakat agraris yang feodalistik ke masyarakat industrial yang kapitalistik telah juga meningkatkan spesialisasi dan peragam-ragaman jenis usaha kerja, yang keprogresifannya amat nyata kalau bermotifkan motif-motif ekonomik, khususnya uang dan keuntungan uang, sedangkan motif-motif moral kemanusiaan mulai amat nyata kalau tererosi.  Produksi dan kemampuan produksi serta hasil-hasil produksi tak lagi dinilai dengan penuh respek sebagai ekspresi cita-cita moral melainkan cukup dihargai sebatas mungkin-tidaknya dijual di pasar pada suatu harga tertentu yang mampu mengundang selera pembeli yang beruang.  Ekonomisasi seperti itu acap bermakna juga sebagai proses demoralisasi.

     Proses-proses yang tengah berlangsung seperti itu pada suatu saat telah menimbulkan reaksi perlawanan dari sejumlah kelompok ahli yang setakat itu berkedudukan elit dalam masyarakat yang merasa terlecehkan oleh proses-proses yang terkesan mengarah ke “pendewaan” duit itu.  Mereaksi dan mencabar proses pelugasan seperti itu, insan-insan elit yang membilangkan diri ke dalam kelompok ahli ini secara bersepakat mencanangkan tekad bahwa keahlian-keahlian mereka itu tidaklah untuk diperjualbelikan di pasar-pasar dengan perhitungan untung-rugi, melainkan untuk didarmakan dengan semangat kebaktian kepada (dan untuk menolong) sesama manusia yang tengah dirundung nasib buruk, atau yang memang sedang memerlukan bantuan guna meningkatkan martabat kemanusiaannya.  Karena canangan tekad dan ikrar-ikrar mereka itulah maka para ahli ini disebut kaum yang telah berikrar (has professed) dan karena itu boleh diakui sebagai kaum profesional yang mengukuhi suatu profesi.  Maka kegiatan kerja mereka bukanlah sekali-kali upaya pencarian duit dan nafkah (okupasi) melainkan suatu aktivitas kebaktian yang penuh darma dan kekhidmatan untuk kepentingan sesama  (profesi).

     Para ahli dalam kelompok-kelompok profesional ini memandang dan mendudukkan dirinya sebagai pengabdi-pengabdi kemanusiaan dengan menjunjung kemuliaan nilai-nilainya.  Dalam upaya merealisasi segala dedikasi pengabdiannya itu mereka ini tanpa keraguan sedikitpun merasa wajib untuk secara berterusan meningkatkan keahlian-keahlian mereka tanpa sedikitpun berpikir soal untung-ruginya.  Seterusnya, kecuali berikrar untuk mengabdi dan senantiasa meningkatkan keahliannya (demi tertingkatkannya secara terus-menerus mutu pengabdiannya itu), para profesional ini juga secara bersetia menghimpun diri secara eksklusif ke dalam suatu asosiasi yang diharapkan bisa berfungsi sebagai wahana untuk melaksanakan upaya saling kontrol.  Kaum profesional ini selalu memerlukan suatu mekanisme kontrol yang otonom, bersaranakan suatu kode etik yang harus mereka patuhi demi martabat dan kehormatan profesional mereka sendiri.  Dengan kontrol yang mereka bangun sendiri itulah kaum profesional dapat berjaga-jaga agar mutu keahlian dan mutu pengabdian mereka tidak akan merosot serta direndahkan derajatnya menjadi suatu okupasi biasa, yang berfungsi sebagai lahan pencari uang dan keuntungan.

     Alhasil, berikrar untuk menjadikan kegiatan hidupnya yang produktif sebagai suatu kegiatan profesi yang dijiwai semangat pengabdian yang tulus dan dilandasi pula oleh tekad pengorbanan seseorang mukhlis, dan tidak sekali-kali mau mendegradasikan kegiatannya cuma sebagai lahan okupasi yang hendak selalu memperhitungkan sosla untung-rugi dengan suatu kalkulasi yang sangat njelimet mengenai soal besar-kecilnya imbalan uang alias upah yang akan diterimanya, kaum profesional ini mengenali dan memaklumkan diri mereka itu secara bersungguh-sungguh sebagai

   a) pengabdi yang senantiasa sanggup memegang teguh

      ikrarnya untuk merealisasi nilai kemuliaan

      tertentu yang dijunjung tinggi di dalam masya-

      rakatnya,

   b) dengan bersaranakan suatu keahlian yang tinggi

      dan yang senantiasa akan dipertinggi demi selalu

      terjaganya mutu pengadiannya itu, dan

   c) yang dalam segenap upaya pengabdian itu mereka

      — demi terjaganya kehormatan mereka sendiri –

      mengikatkan diri ke suatu kode etik yang akan

      mereka jaga dan tegakkan bersama.

     Lunturnya tekad pengadian, tak terjaganya tingkat keahlian, dan tak efektifnya implementasi kode etik — yang juga bermakna sebagai kode kehormatan seseorang profesional — itu jelas akan memerosotkan nilai profesionalisme (adan dengan demikian juga kewibawaan) kelompok ini.  Tak pelak, merosotnya nilai profesionalisme — yang tertengarai sebagai suatu proses yang disebut proses deprofesionalisasi — akan mengubah citra kelompok orang-orang profesional ini tidak lagi sebagai pengabdi-pengabdi yang berkhidmat tanpa pamrih kecuali berharap akan selalu tertegakkannya derajat kehormatan (honor, honorare) mereka di mata sesama manusia, melainkan cuma sebagai sekomplotan pengecoh atau mungkin juga malah tak lebih dari sebarisan pemeras yang culas belaka.

 III

     Dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa beradab yang telah berhasil membangun kehidupan dalam wujud masyarakat bangsa yang modern, para dokter lazim dipandang dan disebut sebagai contoh kaum pengabdi yang mengukuhi nilai-nilai profesionalisme.  Dokter diakui keahliannya yang tinggi, memulai kariernya dengan mengucapkan sumpah untuk menolong sesama dari penderitaan dengan cara menghargai sebarang wujud kehidupan serta tanpa hendak memperjualbelikan keahliannya itu, dan kemudian daripada itu para dokter ini juga mesti mengikatkan diri kedalam suatu organisasi profesi dan menaati kode etik yang ditegakkan oleh organisasi profesi ini.  Setiap pengingkaran terhadap nilai profesionalisme dalam bidang perkhidmatan kedokteran ini di manapun akan selalu secara serta merta direaksi dengan celaan-celaan dan gugatan-gugatan.

     Adakah guru-guru yang berkhidmat dalam masyarakat itu juga boleh disejajarkan dengan dokter-dokter, yang dengan demikian guru-guru itu sesungguhnya harus pula dibilangkan ke dalam suatu kaum yang secara sah boleh disebut kaum profesional?  Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan anggukan yang mengiyakan, manakala kegiatan kerja keguruan itu memang juga terbukti memerlukan suatu keahlian yang tinggi dan yang secara berterusan harus selalu dipertinggi, tertuju pula sebagai suatu pengabdian guna merealisasi cita-cita mulia yang diakui oleh dan menurut adab bangsa, dan seterusnya dilaksanakan atas dasar suatu kontrol etik yang dipertahankan tegaknya secara otonom oleh para guru sendiri.  Apabila tidak demikian halnya, maka bolehlah orang bertanya dan mempertanyakan, apakah kegiatan kerja keguruan itu bukan suatu okupasi biasa saja, dan bukan sekali-kali suatu profesi.

     Ditilik menurut profilnya yang ideal, sesungguhnya kegiatan kerja guru itu bukanlah cuma bernilai sebagai okupasi belaka, melainkan pada hakekatnya boleh termuliakan sebagai profesi yang sebenar-benarnya profesi.  Pertama-tama patut diingat bahwa kerja-kerja pendidikan yang ditekuni para guru itu adalah suatu lapangan pengabdian yang mulia, yang bahkan — menurut keyakinan agama yang dianut mayoritas penduduk di Indonesia ini — bisa pula bernilai sebagai amalan yang tak kunjung putus dan berpahala surgawi.  Mendidik untuk mengadabkan bocah-bocah mentah agar dapat tumbuhkembang secara sehat menjadi manusia-manusia dewasa yang berguna adalah suatu perkhidmatan penuh kemuliaan.  Kegiatan pendidikan seperti ini sudah barang tentu bermakna sebagai bagian dari ekspresi moralitas bangsa, dan sudah barang tentu pula sarat dengan nilai-nilai moral berkemuliaan.  Jasa pendidikan sudah barang pasti kurang pada tempatnya kalau dipandang sebagai komoditas ekonomik belaka, yang oleh sebab itu boleh diperjualbelikan di pasar jasa, untuk ditawar-tawarkan dan ditawar-tawar dengan penghargaan sebatas harga upah atau bayaran dalam wujud uang yang tinggi rendahnya boleh diperjanjikan berdasarkan kontrak-kontrak yang lugas.

     Kedua, kerja pendidikan adalah suatu kegiatan kerja yang memerlukan keahlian khusus dan — untuk memperoleh hasil yang optimal — tidaklah mungkin dilakukan sebagai suatu kegiatan yang bersifat sambilan dengan kemahiran dan keahlian seadanya yang mengesankan sifatnya yang sedikit banyak amatiran.  Tidak semua orang sebenarnya — apalagi dengan kemampuan yang seadanya itu — bisa dan boleh menjadi guru, untuk kemudian coba-coba melaksanakan tugas guru.  Mendidik dengan penuh tanggungjawab untuk mengawal tumbuhkembangnya kematangan intelektual dan emosi anak-anak muda, menuju ke terwujudnya suatu kepribadian yang memungkinkan anak-anak muda ini kelak berfungsi secara kontributif dan bermakna dalam masyarakatnya, bukanlah sekali-kali suatu upaya yang gampang.  Tanpa keahlian yang cukup tinggi, kegiatan pendidikan hanya akan terdegradasi menjadi suatu proses indoktrinasi, pemasungan dan pengerdilan jiwa, atau salah-salah malah mungkin juga menjadi suatu proses pembodohan secara massal yang harus dibayar mahal.

     Tak pelak lagi, kegiatan kerja pendidikan adalah suatu kegiatan yang penuh tanggungjawab dan karena itu juga harus dipertanggungjawabkan secara moral oleh para guru.  Tak pelak pula, perkhidmatan para guru ini harus dikontrol; dan kalau kegiatan kerja guru ini memang merupakan suatu profesi, dan bukan suatu okupasi biasa belaka, maka kontrol yang diharapkan di sini tak mungkin lain daripada kontrol etik yang kode-kodenya akan dijaga dan ditegakkan secara otonom oleh para guru itu sendiri melalui organisasi profesi mereka yang juga berkedudukan otonom.  Itulah pula sebabnya mengapa di banyak negeri di berbagai waktu dikaidahkan bahwa tidak semua orang bisa diijinkan mengerjakan tugas-tugas profesional sebagai guru.  Di sini — seperti halnya di profesi kedokteran — mereka yang hendak menerjunkan diri ke bidang perkhidmatan guru diperlukan suatu lisensi (atau ijin praktek) yang diberikan oleh — atau dengan rekomendasi — organisasi profesi para guru yang berwenang meneliti keahlian dan perilaku moral para calon guru

IV

     Memang masih menjadi persoalan — kalaupun bukan dalam ihwal normatif atau keharusannya, tentulah dalam ihwal kenyataannya (khususnya di Indonesia) — apakah kegiatan kerja guru itu telah terkembang dan terakui  sebagai profesi?  Ataukah kegiatan kerja sebagai guru itu masih saja diperlakukan sebagai suatu kegiatan okupasi biasa belaka?  Sehubungan dengan hal itu, orang juga boleh mempertanyakan, sejauh manakah telah berkembang pengakuan bahwa kegiatan kerja guru itu adalah kegiatan yang berkeahlian tinggi, sehingga tidak sembarang orang awam bisa berkhidmat sebagai guru?  Sejauh mana pula berkembang asosiasi-asosiasi guru yang menyatukan dan mengorganisasi para guru ke dalam satuan-satuan yang motif utamanya bukan pertama-tama hendak menjamin kesejahteraan bersama, akan tetapi untuk menjaga standar keahlian dan moral conducts para guru, nota bene guru dalam statusnya sebagai insan yang telah pernah berikrar untuk mendedikasikan hidupnya guna kepentingan anak-anak didik dan demi kelestarian adab masyarakat.

     Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di muka itu merupakan pengiyaan, maka bolehlah dengan rasa aman kita menyatakan bahwa kegiatan kerja para guru itu memang benar-benar suatu kegiatan profesional.  Namun, sebaliknya, manakala jawabannya berupa  pengingkaran — apapun juga alasan dan dalihnya — maka simpulan kita jelaslah bahwa kegiatan kerja guru itu (setidak-tidaknya di lingkungan yang kita kenali) belumlah terpromosikan dan terakui sebagai suatu kegiatan profesional.

     Manakala dari simpulan yang terakhir ini kita berpihak ke kebijakan untuk mempromosikan proses profesionalisasi (dan/atau peningkatan profesionalisme) di kalangan para guru, maka ada tiga hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama.   Yang pertama ialah terjaganya segenap keahlian mendidik para guru dan tekad guru untuk senantiasa meningkatkan keahliannya.  Yang kedua ialah tetap terjaga dan terawatnya tekad dan dedikasi para guru untuk — apapun juga keadaannya — tetap membaktikan hidupnya untuk kepentingan anak-anak muda dan masa depan bangsanya, dan tidak menjadikan kegiatan kerja keguruan sebatas cuma sebagai sumber pendapatan.  Yang ketiga ialah terbukanya peluang para guru untuk mengembangkan organisasinya sebagai suatu organisasi profesi yang otonom untuk mengembangkan kode etiknya sendiri, tidak hanya untuk menegaskan rules of conducts sebagai seseorang guru yang harus mendedikasikan hidupnya untuk para siswa, akan tetapi yang harus juga menjaga kesejawatannya dengan sesama insan seprofesi.

                           *****

About these ads

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers